MAKLUMAT – Rencana kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia Abdul Mu’ti ke Sampang menuai polemik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang diduga kuat menolak kunjungan sang menteri. Indikasinya, izin penggunaan Pendopo Bupati Sampang dibatalkan secara mendadak, hanya sehari sebelum agenda Milad Muhammadiyah ke-113 digelar.
Acara Milad Muhammadiyah yang sedianya dilaksanakan hari ini, Selasa (16/12/2025), rencananya dihadiri langsung oleh Abdul Mu’ti. Ia merupakan tokoh penting di Muhammadiyah, menjabat sebagai sekretaris umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015–2027.
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sampang M Soleh mengungkapkan kekecewaan atas pembatalan sepihak tersebut. Pihaknya, kata Soleh, telah menempuh semua prosedur administrasi dan birokrasi yang ditetapkan Pemkab. Hingga H-3, tidak ada satupun kendala yang disampaikan.
“Kami sudah mengikuti semua prosedur. Tidak ada masalah apapun sampai H-3. Tiba-tiba panitia dipanggil dan diberi informasi bahwa pendopo tidak bisa digunakan untuk acara,” ujar Soleh melansir laporan Kabar Madura, Senin (15/12/2025).
Alasan yang disampaikan Pemkab Sampang, lanjut Soleh, adalah adanya gangguan listrik di Pendopo Bupati. Namun, ia menilai alasan itu terkesan dibuat-buat dan tidak masuk akal. Sebab, panitia sudah melakukan persiapan di lokasi sejak pagi hari, dan kondisi listrik dinilai normal.
“Alasannya listrik rusak. Padahal kami seharian persiapan di pendopo dan semuanya normal,” tegasnya, dengan nada kecewa.
Soleh bahkan menyebut, Muhammadiyah sebelumnya sudah menerima konfirmasi persetujuan peminjaman pendopo dari Kepala Sub Bagian Umum Pemkab Sampang. “Kami sudah mendapat informasi bahwa plotting peminjaman pendopo sudah diterima. Karena itu kami sangat menyayangkan pembatalan mendadak ini,” jelasnya.
Atas insiden ini, Soleh meminta Pemkab Sampang bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas). “Muhammadiyah adalah salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Kami memiliki hak dan kedudukan yang sama. Pemerintah daerah seharusnya memperlakukan kami secara adil dan tidak diskriminatif,” tandas Soleh.
Pemkab Berkelit, Akui Tak Keluarkan Izin Resmi
Di sisi lain, Pemkab Sampang membantah adanya penolakan terhadap kunjungan Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sampang Sudarmanto menegaskan, Pemkab tidak pernah mengeluarkan surat izin resmi penggunaan Pendopo Bupati untuk agenda Milad Muhammadiyah.
“Kami tidak pernah mengeluarkan surat izin penggunaan pendopo oleh Kabag Umum untuk kegiatan tersebut,” kilahnya.
Sudarmanto juga menambahkan, persoalan yang terjadi ini bukanlah penolakan terhadap Mendikdasmen. Melainkan, berkaitan dengan pihak penyelenggara kegiatan, yakni ormas.
“Kami bukan menolak Menteri Pendidikan, tapi karena yang membawa adalah ormas,” imbuhnya, mengisyaratkan adanya keberatan terhadap pihak pengundang.
Diketahui, rencana kedatangan Mendikdasmen ke Sampang ini memang sudah menuai reaksi penolakan dari beberapa elemen masyarakat, termasuk ormas Laskar Hubbul Wathon. Mereka sebelumnya menilai bahwa kegiatan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas dan kondusifitas wilayah.***
