MAKLUMAT – Penasihat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Prof. Zainuddin Maliki, menegaskan bahwa kebijakan Menteri Desa yang mewajibkan alokasi 20 persen Dana Desa untuk memperkuat ketahanan pangan harus dilaksanakan secara terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.
Prof. Zainuddin mengatakan, swasembada pangan adalah salah satu strategi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem pertahanan nasional dan kemandirian bangsa. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Asta Cita kedua Presiden Republik Indonesia.
“Di tegaskan dalam asta cita kedua bahwa Presiden Prabowo berusaha memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa salah satunya melalui swasembada di sektor pangan,” ungkapnya di hadapan peserta FGD di Balai Desa Riyung, Senori Kabupaten Tuban, Senin (25/12/2025).
Dalam FGD bertema Peran Bumdes dalam mendukung program Ketahanan pangan, Anggota DPR RI 2019-2024 ini menyatakan bahwa swasembada pangan erat kaitannya dengan pertahanan nasional dan kemandirian bangsa.
“Begitu strategis posisi swasembada pangan. Oleh karena itu, Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan agar 20 persen Dana Desa benar-benar harus digunakan untuk mendukung swasembada pangan,” tegasnya di hadapan Kepala Desa, pengelola BUMDes, pendamping desa, tokoh pemuda dan Masyarakat.
Prof Zainuddin yang juga Sekretaris Eksekutif Strategic Policy Unit (SPU) Program TEKAD Kementerian Desa menjelaskan perlunya memperhatikan tiga pilar utama ketahanan pangan desa. Pilar pertama adalah ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi berbasis potensi lokal. Pilar kedua mencakup akses dan keterjangkauan pangan melalui penguatan distribusi dan kelembagaan ekonomi desa. Pilar ketiga adalah keberlanjutan sistem pangan desa juga sangat penting.
“Dalam hal ini sangat dibutuhkan inovasi, teknologi tepat guna, dan penguatan kapasitas masyarakat. Masalahnya ketika turun ke sawah sebelum FGD dimulai, saya sempat berbincang dengan petani bahwa sawahnya hanya menghasilkan gabah 4 hingga 5 ton per hektar. Nah, di Karawang ada praktik inovasi yang berhasil menaikkan menjadi 7 hingga 8 ton perhektar,” tuturnya.
Prof Zainuddin juga menyoroti penggunaan jaringan kawat guna mengalirkan listrik di pematang sawah, sebuah cara membasmi hama tikus yang tentu penuh resiko. Padahal, sudah ditemukan sensor yang dapat mendeteksi keberadaan lubang tikus sehingga memudahkan memberantas hama tikus dengan risiko rendah. “Intinya dalam mendukung program swasembada pangan sangat dibutuhkan inovasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemerintah Desa menerapkan strategi octahelix untuk memastikan penggunaan dana desa berdampak positif untuk mengoptimalkan fungsi BUMDes dan Kopdes. Prof Zainuddin juga meminta agar bersinergi melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, lembaga keuangan, komunitas sosial, bahkan juga TNI dan Polri.
“TNI dan Polri yang memiliki Gugus Tugas Ketahanan Pangan bisa membantu memberikan pendampingan lapangan, pengamanan distribusi, optimalisasi pemanfaatan lahan produktif, serta penguatan disiplin dan partisipasi masyarakat,” tegasnya.
Melalui pendekatan kolaboratif, Zainuddin optimis 20 persen Dana Desa akan berkontribusi nyata pada ketahanan pangan nasional dari akar rumput. “Dan yang tidak kalah penting diperhatikan, pengelolaan Dana Desa tidak boleh berhenti pada serapan anggaran. Ia harus berdampak pada produksi, pendapatan, dan ketahanan pangan rumah tangga desa”, pungkasnya.
