MAKLUMAT – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah segera melakukan rehabilitasi menyeluruh terhadap Hutan Bukit Barisan. Kerusakan kawasan hutan tersebut dinilai menjadi faktor kunci meningkatnya risiko banjir dan longsor di Pulau Sumatera, terutama di Sumatera Barat.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Saadah menegaskan menurunnya tutupan hutan telah melemahkan fungsi ekologis Bukit Barisan sebagai benteng alami bencana hidrometeorologi.
“Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata. Kondisi hutan di Sumatera Barat sudah berada pada titik darurat. Sumatera Darurat Bencana Ekologi. Negara tidak boleh menunda,” kata Rina kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).
Rina menekankan Bukit Barisan merupakan kawasan penyangga ekologis utama Sumatera. Namun, alih fungsi lahan yang tak terkendali telah memicu degradasi hutan, menurunkan daya serap air, serta meningkatkan limpasan air hujan ke permukiman warga.
Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan, tutupan hutan di Sumatera Barat kini diperkirakan di bawah 30 persen. Dari 16 daerah aliran sungai (DAS) terdampak, rata-rata tutupan hutan hanya sekitar 38 persen, angka yang jauh dari ideal untuk wilayah berlereng curam dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.
“Ketika fungsi ekologis hutan runtuh, dampaknya langsung dirasakan rakyat. Banjir dan longsor merenggut nyawa, merusak ribuan rumah, serta menghantam fasilitas pendidikan dan tempat ibadah,” tegasnya.
Rina menilai rehabilitasi Hutan Bukit Barisan bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi kebutuhan mendesak untuk keselamatan publik. Ia mendorong rehabilitasi dilakukan secara terencana melalui reboisasi berbasis DAS, pengendalian ketat alih fungsi lahan, serta pelibatan masyarakat lewat skema perhutanan sosial.
Selain mencegah bencana, langkah tersebut juga penting untuk memulihkan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati, termasuk melindungi habitat spesies endemik yang tersisa di Bukit Barisan.
“Pemerintah harus menjadikan rehabilitasi Bukit Barisan sebagai prioritas nasional. Ini menyangkut keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat Sumatera,” pungkas Rina.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan banjir di Sumatera Barat tidak semata-mata disebabkan hujan ekstrem. Faktor lain yang memperparah bencana adalah menurunnya tutupan hutan serta kondisi geomorfologi wilayah yang rentan.
