MAKLUMAT — Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) menyoroti krisis moral di kalangan elite sebagai akar persoalan bangsa. Melalui Surat Terbuka Pandangan Kebangsaan kepada Presiden Prabowo Subianto, IP-KI mendesak Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat negara.
Dalam surat yang diteken Ketua Umum Baskara Sukarya dan Sekretaris Jenderal Troy Aldi Pratama tersebut, IP-KI menegaskan bahwa organisasi tersebut sejak awal berdiri tidak memosisikan diri sebagai penonton Republik, melainkan sebagai penjaga nurani dan arah perjuangan nasional. IP-KI menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada kemerosotan moral, etika kepemimpinan, dan keteladanan elite.
“Ketika etika kepemimpinan melemah dan kepentingan sempit mengalahkan kepentingan rakyat, pembangunan kehilangan rohnya,” demikian salah satu poin yang disampaikan IP-KI dalam surat tersebut.
IP-KI juga menyoroti masih maraknya praktik korupsi yang dinilai telah memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi. Menurut IP-KI, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila dan amanat kemerdekaan.
Selain itu, IP-KI menaruh perhatian khusus pada kejahatan lingkungan dan penggundulan hutan, termasuk yang terjadi di Sumatera dan wilayah lainnya. Organisasi tersebut menilai negara tidak boleh kalah oleh kekuatan modal dan kepentingan jangka pendek yang berdampak langsung pada bencana ekologis dan hilangnya masa depan rakyat.
Terkait kepemimpinan nasional, IP-KI menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki mandat sejarah yang kuat dan harapan besar dari rakyat. Namun, IP-KI mengingatkan bahwa visi besar presiden berpotensi terhambat jika masih terdapat pejabat yang dinilai tidak kompeten, tidak berintegritas, atau tidak menunjukkan kinerja nyata.
Melalui surat terbuka itu, IP-KI secara tegas mendorong Presiden untuk melakukan empat langkah utama, yakni menegakkan disiplin kepemimpinan nasional berbasis kinerja dan integritas, mengganti pejabat yang gagal tanpa kompromi politik, menindak tegas korupsi dan kejahatan lingkungan, serta mengisi jabatan strategis dengan profesional yang memiliki target kerja jelas dan terukur.
IP-KI menegaskan posisinya sebagai mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah. Organisasi tersebut menyerukan keberanian moral dan ketegasan kepemimpinan demi mengembalikan etika, keadilan, dan keberanian sebagai fondasi utama negara menuju Indonesia Emas 2045.
“Sejarah akan mencatat bukan hanya apa yang dibangun, tetapi keberanian untuk membersihkan, membenahi, dan menegakkan arah Republik,” tutup IP-KI.
