MAKLUMAT — Industri halal Indonesia masih memiliki ruang besar untuk berkembang. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, Prof Nazaruddin Malik menjelaskan bahwa potensi itu harus terus dimaksimalkan. Terlebih di tengah gencarnya negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim terlibat di industri ini.
Menurutnya, yang perlu diperhatikan bukanlah produk yang sudah halal, tetapi juga produk yang tidak halal. Sebab, sebagian besar produk seharusnya memang halal, dan fokus seharusnya tertuju pada hal-hal yang berpotensi menyalahi syariat. Dengan cara ini, perhatian masyaraka t dan pengembang industri halal bisa lebih tepat sasaran.
“Yang sebenarnya harus kita perhatikan itu yang tidak halal, bukan yang halal. Karena seharusnya sebagian besar kan halal,” ujar Nazaruddin yang di PWM Jatim bertugas membidangi pemberdayaan masyarakat, UMKM, dan industri halal.
Nazaruddin menjelaskan bahwa konsep halal dan thayyib adalah syarat penting bagi aktivitas konsumsi umat Islam. Hal itu ternyata juga memberi manfaat universal bagi masyarakat luas. Halal itu juga harus terlihat dalam semua aspek, mulai dari produksi, konsumsi, hingga distribusi.
Pasar Global Industri Halal
Secara global, industri halal menunjukkan peluang dan tantangan yang besar. Banyak negara non-Muslim mendominasi ekspor produk halal. Nazaruddin mencontohkan, misalnya Tiongkok menjadi eksportir baju muslim terbesar dunia karena kapasitas produksi masif dan harga kompetitif.
Contoh lain, Australia mengekspor ratusan ribu ton daging hewan seperti sapi ke lebih dari 110 negara, termasuk yang memiliki populasi Muslim signifikan. Brasil bahkan menjadi pengimpor daging halal terbesar di dunia saat ini.
“Banyak yang belum tahu bahwa industri ekspor daging halal didominasi oleh negara-negara mayoritas non-Muslim. Negara-negara Muslim hendaknya mampu menjadi produsen dengan menawarkan produk halal yang kian diminati,” katanya.
Selain pangan, sektor keuangan syariah juga menjadi bagian penting dari industri halal. Malaysia berhasil menjadi pusat keuangan syariah dunia berkat perencanaan strategis dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Uni Emirat Arab juga aktif mengembangkan dirinya sebagai pusat global keuangan syariah.
Tren halal juga berkembang di bidang pariwisata. Korea Selatan misalnya, yang melihat pariwisata halal sebagai sektor yang strategis. Negara-negara lainnya seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok juga aktif mengembangkan pariwisata halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Thailand itu juga menargetkan diri sebagai pusat dapur halal Asia Tenggara melalui visi Halal Kitchen. Jepang juga sedang aktif membangun industri kuliner halal untuk menyambut wisatawan dan pelajar Muslim internasional,” jelasnya.
Meningkatkan Pemahaman Industri Halal
Nazaruddin menekankan pentingnya meningkatkan perspektif dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep halal. Terlebih hari ini, pasar global halal sangat luas dan kini juga diminati masyarakat non-muslim.
“Jadi artinya di dunia ini sebenarnya kesadaran akan dimensi halal itu menjadi penting. Maka di Indonesia itu tidak boleh ketinggalan, harus meningkatkan perspektif pemahaman tentang halal dulu. Halal itu bukan hanya produk makanan, tetapi juga produk pakaian, aparel, industri keuangan, sistem perdagangan halal, wisata halal, dapur halal, dan masih banyak lagi,” jelasnya.
Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu juga menambahkan, membangun ekosistem halal yang kuat membutuhkan pendidikan dan praktik yang konsisten. Dalam konteks ini, semua elemen strategis termasuk Muhammadiyah harus terus menguatkan pengetahuan halal dan praktiknya di sekolah maupun masyarakat.
“Kalau di gerakan kita kan salah satu basis gerakan dakwah Islam itu kan, khususnya Muhammadiyah kan harusnya menjadi pelopor membangun pemahaman tentang lingkup industri halal itu dulu sebagai knowledge maupun practice. Jadi sekolah-sekolah kita itu harus sudah mulai mengajarkan pendidikan halal itu,” ujarnya.
Muhammadiyah sendiri memiliki konsen kuat terhadap pengembangan industri halal. Salah satunya diwujudkan melalui sertifikasi halal yang dikelola oleh Lembaga Pemeriksa Halal-Kajian Halalan Thoyiban (LPH-KHT Muhammadiyah). Proses ini didukung oleh berbagai Halal Center di bawah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mendampingi UMKM dan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal resmi dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).
