MAKLUMAT —Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menilai konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak semata dipicu perebutan jabatan organisasi. Polemik tersebut mencerminkan pertarungan yang lebih mendasar antara otoritas moral NU, dan kepentingan politik kekuasaan.
“ Ketegangan yang muncul menunjukkan adanya tarik ulur posisi NU sebagai organisasi keagamaan dengan peran strategis dalam ruang politik nasional. Konflik internal PBNU bukan sekadar soal kursi atau jabatan, tetapi mencerminkan tarik-menarik antara otoritas moral dan kepentingan politik,” ujar Herry, Senin (22/12/2025).
Ia mengingatkan kedekatan organisasi keagamaan dengan penguasa berpotensi menggerus jarak kritis, yang selama ini menjadi sumber legitimasi moral di mata publik.
“Ketika organisasi keagamaan terlalu dekat dengan kekuasaan, jarak kritisnya menghilang. Padahal, di situlah letak kekuatan moral NU,” tegasnya.
Herry mengungkapkan kondisi tersebut dapat memicu dampak serius. Solidaritas internal melemah, perpecahan di akar rumput menguat, dan wacana publik terbelah. Akibatnya, NU berisiko terseret lebih jauh ke dalam pusaran kepentingan politik praktis.
“Dampaknya nyata. Solidaritas tergerus, perdebatan publik memanas, dan NU yang seharusnya menjadi jangkar moral justru ikut terbawa arus kekuasaan,” kata dia.
Herry menegaskan penyelesaian konflik PBNU tidak cukup melalui kompromi politik atau pembagian posisi struktural. PBNU perlu melakukan rekonstruksi etika organisasi untuk menegaskan kembali peran NU sebagai kekuatan moral yang independen.
“Jalan tengahnya bukan kompromi politik, melainkan peneguhan kembali etika organisasi dan independensi moral NU,” ujar Herry.
