MAKLUMAT – Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mendesak pemerintah pusat menghentikan wacana pengembangan perkebunan sawit di Papua. Ia menegaskan, masyarakat adat Papua menolak kehadiran sawit dan lebih membutuhkan pemenuhan hak dasar.
Menurut Finsen, rencana pengembangan sawit di Papua tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat adat. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan kebijakan tersebut.
“Masyarakat adat Papua menolak sawit. Tolong sampaikan ke Pak Prabowo dan Pak Bahlil agar menghentikan rencana itu. Orang Papua tidak suka,” tegas Finsen, Kamis (15/1/2026).
Selain sawit, Finsen juga mengkritik rencana penempatan batalyon pertanian atau perkebunan di Papua. Kebijakan tersebut keliru dan tidak menjawab persoalan utama masyarakat Papua.
“Orang Papua membutuhkan sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara. Substansi Otonomi Khusus itu pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Finsen menegaskan isu pendidikan dan kesehatan selalu menjadi agenda utama dalam pembahasan Otonomi Khusus Papua di DPD RI. Ia menyebut pimpinan DPD pun memahami persoalan tersebut secara mendalam.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin memastikan aspirasi masyarakat Papua akan disampaikan langsung kepada pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sedang mengatur jadwal pertemuan, termasuk dengan Presiden, untuk menyampaikan aspirasi yang sama,” kata Sultan.
DPD RI berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Papua agar kebijakan pemerintah pusat benar-benar berpihak pada kebutuhan riil rakyat di Tanah Papua.
