MAKLUMAT– Polemik Jokowi-Prabowo memanas di tengah dinamika politik yang berkembang belakangan ini. Namun, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar 2019-2024, Ridwan Hisjam menilai persoalan tersebut bukan terjadi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), melainkan lebih banyak melibatkan para pendukung kedua tokoh.
Ridwan yang juga Politisi Senior Partai Golkar ini menilai hubungan Jokowi dan Prabowo masih berjalan baik. Menurut dia, perbedaan sikap yang muncul saat ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah persaingan politik keduanya selama satu dekade.
Jokowi dan Prabowo sebelumnya berada di kubu yang berseberangan dalam sejumlah kontestasi politik. Setelah Pemilu 2024, keduanya justru berada dalam satu pemerintahan.
Menurut Ridwan, penyatuan dua kelompok pendukung yang selama bertahun-tahun berada di posisi berlawanan membuat perbedaan pandangan politik kembali mencuat.
“Yang ribut ini para pendukungnya, bukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi,” kata Ridwan, Senin (14/9/2026).
Ia menjelaskan dua kelompok tersebut bersatu terutama untuk kepentingan memenangkan pemilu. Setelah kontestasi berakhir, perbedaan kepentingan dan pandangan politik kembali terlihat.
“Mereka menjadi satu saat pemilu saja. Setelah itu, pikiran-pikirannya berbeda lagi,” ujarnya.
Ridwan menggambarkan situasi tersebut dengan istilah Jawa “umek”, yang berarti sibuk atau pusing sendiri. Menurutnya, dua kelompok yang selama 10 tahun saling berhadapan tidak otomatis memiliki pandangan politik yang sama ketika berada dalam satu pemerintahan.
Karena itu, Ridwan meminta berbagai polemik yang muncul tidak langsung dianggap sebagai bukti hubungan Jokowi dan Prabowo mulai retak.
Ridwan Bela Safari Politik Jokowi
Ridwan juga menanggapi aktivitas politik Jokowi yang belakangan dikaitkan dengan safari politik dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurut dia, Jokowi memiliki hak sebagai warga negara untuk melakukan aktivitas politik. Ia menilai mantan presiden tersebut masih memiliki energi untuk menjalankan kegiatan politik.
“Safari politik itu haknya sebagai warga negara. Dia masih punya energi,” kata mantan Anggota DPR RI itu.
Ridwan mempertanyakan mengapa aktivitas politik Jokowi justru menjadi sorotan. Ia membandingkannya dengan aktivitas elite partai politik lain yang juga rutin turun ke berbagai daerah.
“Kenapa Pak Jokowi yang dipermasalahkan? Ketua Umum Golkar tiap bulan ke daerah juga tidak dipermasalahkan,” tuturnya.
Ridwan mengatakan kegiatan politik Jokowi tidak semestinya dipersoalkan selama dilakukan dalam koridor yang sah.
Soroti Rangkap Jabatan Ketum Partai dan Menteri
Ridwan kemudian menyoroti persoalan rangkap jabatan ketua umum partai politik dengan posisi menteri di pemerintahan. Rangkap jabatan tersebut berpotensi memengaruhi fungsi partai politik dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintah melalui lembaga legislatif.
Ridwan menilai posisi seorang ketua umum partai yang sekaligus menjabat menteri dapat menimbulkan dilema ketika kebijakan partainya bertentangan dengan keputusan presiden.
“Kalau kebijakan partainya bertentangan dengan keputusan presiden, berani dia? Takut dicopot jadi menteri,” tandasnya.
Menurut Ridwan, kondisi tersebut dapat membuat fungsi pengawasan legislatif melemah, dan telah membuat fungsi legislatif tidak optimal dalam menjalankan kontrol terhadap pemerintah.
“Hari ini legislatif lumpuh,” tegasnya.
Ridwan mengingatkan bahwa partai politik memiliki posisi penting sebagai salah satu penopang demokrasi. Partai tidak hanya bertugas memenangkan pemilu, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.
“Partai politik itu tonggak demokrasi. Kalau demokrasi lumpuh, artinya partai politik tidak berperan,” sesalnya.
Ia menambahkan fungsi tersebut berkaitan dengan konsep Trias Politika yang menjadi bagian dari sistem demokrasi Indonesia.
Gesekan Pendukung Bisa Jadi Beban Politik
Pernyataan Ridwan menunjukkan adanya perbedaan antara hubungan elite dengan gesekan di akar pendukung. Jokowi dan Prabowo bisa saja tetap menjaga komunikasi politik, tetapi perbedaan sikap di antara pendukung keduanya tetap berpotensi memengaruhi persepsi publik.
Sejarah persaingan selama satu dekade membuat basis pendukung kedua tokoh memiliki identitas politik yang kuat. Ketika Jokowi dan Prabowo kemudian berada dalam satu pemerintahan, tidak semua pendukung otomatis memiliki kepentingan dan pandangan yang sama.
Situasi tersebut menjadi semakin menarik menjelang Pemilu 2029. Aktivitas politik Jokowi, keberadaan Gibran sebagai wakil presiden, serta posisi partai-partai pendukung pemerintah dapat menjadi bagian dari dinamika politik baru.
Karena itu, polemik yang terjadi saat ini tidak cukup hanya dibaca sebagai persoalan hubungan Jokowi dan Prabowo. Gesekan antarpendukung juga perlu dicermati karena dapat berkembang menjadi pertarungan pengaruh politik menjelang 2029.
