MAKLUMAT — Pengamat politik Adi Prayitno menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh dan organisasi Islam terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) sebagai langkah politik yang positif dan konstruktif.
Menurut Adi, pertemuan tersebut membuka ruang dialog dua arah antara pemerintah dan kelompok-kelompok Islam yang selama ini memiliki pandangan beragam terkait keterlibatan Indonesia dalam dewan perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Ini langkah yang cukup positif. Pemerintah membuka ruang dialog yang komunikatif dengan ormas Islam, mendengar kritik, saran, dan masukan terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace,” kata Adi dikutip dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Rabu (4/2/2026).
Adi menjelaskan, sikap ormas Islam terhadap keanggotaan Indonesia di BoP memang tidak tunggal. Nahdlatul Ulama, melalui PBNU, secara kelembagaan menyatakan dukungan terhadap keputusan negara. Namun, di sisi lain, sejumlah aktivis dan kelompok kultural NU menyampaikan keberatan.
Sementara itu, Muhammadiyah dan beberapa kelompok Islam lainnya memilih bersikap lebih hati-hati. Adi menyebut kehati-hatian ini wajar, mengingat latar belakang pembentukan BoP dan rekam jejak politik luar negeri Amerika Serikat.
“Kalau ada pandangan bahwa keanggotaan Indonesia di Board of Peace lebih banyak mudaratnya, sampaikan secara terbuka. Bahkan, kalau perlu, rekomendasikan agar Indonesia meninjau ulang atau mundur,” ujarnya.
Adi juga menyinggung sikap Majelis Ulama Indonesia yang sebelumnya mendorong pemerintah meninjau ulang keanggotaan Indonesia di BoP. MUI menilai figur Donald Trump kerap dipersepsikan gagal menunjukkan komitmen nyata terhadap perdamaian, khususnya terkait konflik Gaza dan Palestina.
Meski demikian, Adi menekankan bahwa dialog antara Presiden dan ormas Islam bertujuan membangun mutual understanding. Pemerintah, kata dia, perlu menjelaskan secara utuh alasan strategis di balik keputusan bergabung dengan BoP, termasuk manfaat diplomatik dan posisi Indonesia di kancah internasional.
“Kalau memang keikutsertaan ini membuat Indonesia makin diperhitungkan dalam isu perdamaian dunia, itu juga harus disampaikan secara jujur ke publik,” ucapnya.
Adi menilai pola komunikasi Presiden Prabowo yang intens berdialog dengan berbagai kelompok—mulai dari tokoh nasional, aktivis, hingga organisasi keagamaan—menunjukkan upaya membuka ruang partisipasi publik dalam isu strategis, termasuk kebijakan politik luar negeri.
“Diskusinya harus solutif, bukan menang-menangan. Cari plus-minusnya secara rasional,” pungkas Adi.
Ia berharap ke depan ruang dialog antara ulama dan umara terus diperluas agar kebijakan strategis negara memiliki legitimasi sosial yang kuat serta dipahami publik secara lebih jernih.***
