MAKLUMAT — Sejarah Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari dunia pers. Sejak awal abad ke-20, media dimanfaatkan sebagai sarana dakwah, pendidikan publik, serta alat perlawanan terhadap kolonialisme. Pers menjadi medium utama penyebaran gagasan Islam berkemajuan dan kesadaran kebangsaan di tengah keterbatasan ruang politik pada masa itu.
Dalam lintasan sejarah nasional, pers memainkan peran strategis sebagai penyalur informasi, penggerak opini, dan pengawas kekuasaan. Peran tersebut menjadikan jurnalisme tidak hanya berfungsi informatif, tetapi juga emansipatoris—mendorong lahirnya masyarakat yang kritis, terdidik, dan berdaulat atas nasibnya sendiri.
Momentum Hari Pers Nasional, Senin (9/2/2026), menjadi pengingat bahwa kemerdekaan pers lahir dari tradisi panjang perjuangan, keberanian, dan integritas para jurnalis. Di masa pergerakan, pers menjadi alat konsolidasi ide dan perlawanan. Di masa kini, pers menghadapi tantangan baru berupa disrupsi digital, tekanan ekonomi media, serta arus informasi yang kian tak terbendung.
Dalam konteks itu, Muhammadiyah menempati posisi penting sebagai organisasi yang sejak awal menempatkan pers sebagai bagian dari gerakan pencerahan. Dari era cetak hingga platform digital, tradisi jurnalistik Muhammadiyah terus beradaptasi, menjaga idealisme, dan berupaya tetap relevan di tengah perubahan zaman. Diolah dari berbagai sumber, berikut jejak tokoh pers Muhammadiyah dari era pergerakan nasional hingga industri media modern.
Tokoh Intelektual-Jurnalis
Muhammadiyah memiliki tradisi kuat dalam dunia tulis-menulis. Sejumlah pimpinan puncaknya berangkat dari latar belakang jurnalistik.
Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, pada masa muda tercatat sebagai wartawan lepas dan redaktur Suara Muhammadiyah. Pendekatan literasi dan opini publik masih mewarnai gaya kepemimpinannya hingga kini.
Almarhum Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii juga tumbuh dari tradisi pers Suara Muhammadiyah sebelum menjadi tokoh intelektual nasional.
Haji Fachrodin: Jurnalis Pergerakan dan “Raja Mogok”
Haji Fachrodin, lahir dengan nama Muhammad Jazuli di Kauman, Yogyakarta, pada 1890, tercatat sebagai Pemimpin Redaksi pertama Suara Muhammadiyah sejak 1915. Ia menjadikan pers sebagai alat perjuangan ideologis melawan feodalisme dan kolonialisme.
Selain memimpin Suara Muhammadiyah, Fachrodin mendirikan Bintang Islam (1923) dan aktif di Fadjar Asia. Keberaniannya mengorganisasi serta menyuarakan mogok buruh kereta api dan pabrik gula membuatnya dijuluki “Raja Mogok”.
Atas jasa-jasanya, pemerintah menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 162 Tahun 1964. Perlu ditegaskan, Haji Fachrodin berbeda dengan AR Fachruddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1968–1990.
Buya Hamka: Bapak Jurnalisme Islam Indonesia
Buya Hamka memadukan agama, filsafat, dan sastra dalam jurnalisme. Sebelum mendirikan Panji Masyarakat pada 1959, ia menjabat Pemimpin Redaksi Pedoman Masyarakat di Medan sejak 1935.
Integritas Hamka diuji ketika Panji Masyarakat dibredel karena memuat tulisan Mohammad Hatta berjudul Demokrasi Kita. Ia tetap mempertahankan prinsip kebenaran meski berujung pada penahanan. Bagi Hamka, pers adalah sarana memajukan pengetahuan dan peradaban.
Adam Malik: Wartawan Seumur Hidup
Adam Malik memulai karier sebagai jurnalis sebelum dikenal sebagai diplomat dunia. Pada usia 20 tahun, ia ikut mendirikan ANTARA pada 1937 sebagai tandingan kantor berita kolonial ANETA.
Saat Proklamasi 1945, Adam Malik berperan penting menyebarluaskan kabar kemerdekaan Indonesia ke dunia internasional melalui ANTARA. Meski pernah menjabat Wakil Presiden RI dan Ketua Majelis Umum PBB, ia tetap menyebut dirinya sebagai “wartawan seumur hidup”.
Adam Malik juga memiliki keterkaitan erat dengan Muhammadiyah melalui pendidikan dan aktivitas kepanduan Hizbul Wathan, yang membentuk karakter nasionalisme dan kemandiriannya.
AR Baswedan: Pena Diplomasi Kebangsaan
AR Baswedan aktif sebagai jurnalis di Matahari Semarang dan Soeara Oemum Surabaya. Ia juga tercatat sebagai tokoh Majelis Tabligh PP Muhammadiyah.
Melalui tulisan-tulisannya, AR Baswedan memelopori kesadaran bahwa keturunan Arab merupakan bagian utuh bangsa Indonesia, yang berpuncak pada Sumpah Pemuda Keturunan Arab 1934. Pasca-kemerdekaan, sebagai Menteri Muda Penerangan, ia menjalankan misi diplomatik ke Mesir untuk memperoleh pengakuan kedaulatan RI.
Atas kontribusinya, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada 2018.
Busyro Muqoddas: Penjaga Etika Pers
Memasuki era kontemporer, Busyro Muqoddas terpilih sebagai Anggota Dewan Pers periode 2025–2028 dari unsur tokoh masyarakat. Latar belakangnya sebagai pegiat hukum dan antikorupsi diharapkan memperkuat independensi pers dan perlindungan jurnalis.
Busyro dikenal luas atas integritasnya saat menjabat Ketua Komisi Yudisial dan Ketua KPK. Ia juga merupakan Ketua PP Muhammadiyah yang aktif menyuarakan etika profetik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Muchlas, M.T dan Deni Asy’ari : Arsitek Media Muhammadiyah Digital
Transformasi pers Muhammadiyah berlanjut di era digital. Deni Asy’ari mendorong kemandirian ekonomi media melalui pembangunan SM Tower di Yogyakarta dan Banten, menegaskan pentingnya kedaulatan finansial media.
Sementara itu, Muchlas, Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, memimpin integrasi media persyarikatan ke platform digital, mulai dari tvMu, portal berita, hingga e-magazine, agar tetap relevan bagi generasi muda.
Keduanya menjadi motor penggerak transformasi media Muhammadiyah di tengah disrupsi teknologi.
Warisan dan Tantangan
Dari Haji Fachrodin hingga era digital, tokoh pers Muhammadiyah menunjukkan bahwa pers bukan sekadar sarana informasi, melainkan ruang perjuangan, etika, dan peradaban. Tantangan ke depan adalah menjaga idealisme jurnalistik di tengah tekanan ekonomi dan perubahan teknologi yang kian cepat.***
