Perbaikan Bangsa Gagal Karena Etika Dibiarkan Mati

Penulis: Hery Purnobasuki. *)

MAKLUMAT — Setiap kali Indonesia menghadapi masalah besar, jawaban yang paling sering muncul hampir selalu sama: perbaikan regulasi, tambah anggaran, ganti pejabat, atau bentuk lembaga baru. Padahal, sering kali persoalan utamanya bukan semata-mata soal aturan yang kurang lengkap atau uang yang tidak cukup. Persoalan yang lebih dalam justru ada pada etika yang dibiarkan mati. Etika bukan hiasan pidato hari besar, bukan pula slogan yang hanya dihafal di sekolah. Etika adalah kemampuan seseorang untuk membedakan benar dan salah, lalu memilih yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi.

Bangsa bisa memiliki infrastruktur megah, teknologi canggih, dan sumber daya alam melimpah, tetapi tetap gagal maju bila etika publik ditinggalkan. Kita dapat membangun jalan tol, gedung pemerintahan, dan aplikasi digital, tetapi bila uang rakyat dicuri, jabatan diperjualbelikan, dan kepentingan keluarga lebih utama daripada kepentingan publik, pembangunan akan terus bocor. Perbaikan bangsa tidak akan pernah tuntas hanya dengan menambah proyek. Ia harus dimulai dari memulihkan rasa malu, rasa tanggung jawab, dan keberanian untuk berpihak pada kebenaran.

Data memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar perasaan. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025 yang dirilis Transparency International, Indonesia memperoleh skor 34 dari skala 0 sampai 100. Skor tersebut turun tiga poin dari 37 pada 2024, sementara peringkat Indonesia merosot dari 99 menjadi 109 dari 182 negara dan wilayah. Angka ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi di sektor publik Indonesia masih tinggi. Lebih menyedihkan lagi, Indonesia berada sejajar dengan sejumlah negara yang menghadapi persoalan tata kelola yang serius, termasuk Nepal, Laos, Malawi, dan Sierra Leone.

Tentu, indeks ini bukan pengukuran sempurna. Ia mengukur persepsi, bukan seluruh kenyataan korupsi di lapangan. Namun, persepsi itu penting karena mencerminkan pengalaman dan keyakinan masyarakat terhadap lembaga negara. Ketika warga merasa bahwa urusan bisa diselesaikan dengan suap, koneksi, atau kedekatan dengan pejabat, kepercayaan terhadap negara perlahan mati. Ketika kepercayaan itu hilang, masyarakat cenderung mencari jalan pintas. Pada akhirnya, ketidakadilan menjadi sistem, bukan kejadian sesekali.

Data BPS dalam Survei Perilaku Antikorupsi 2024 memperlihatkan sisi yang mengkhawatirkan. Sebanyak 82,83 persen masyarakat yang mengakses layanan publik menyatakan tidak membayar suap, baik secara langsung maupun melalui perantara. Angka itu justru menurun dibandingkan 2023 yang mencapai 83,67 persen. Pada pelaku usaha, persentase yang tidak membayar suap juga turun dari 82,60 persen menjadi 81,19 persen. Artinya, masih ada sekitar 17 persen masyarakat dan hampir 19 persen pelaku usaha yang mengalami atau melaporkan praktik suap ketika berurusan dengan layanan publik.

Baca Juga  Orkestra Kekuasaan: Siapa Mengatur Nada, Siapa Menanggung Sumbang?

Angka tersebut bukan sekadar statistik. Ia menggambarkan wajah sehari-hari dari etika yang dibiarkan mati. Seseorang yang ingin mengurus dokumen, izin usaha, atau layanan dasar seharusnya tidak perlu memikirkan “uang rokok” atau “uang cepat”. Namun, bila praktik itu terus berulang, masyarakat mulai menganggapnya normal. Yang paling berbahaya bukan suap itu sendiri, melainkan ketika suap berhenti terasa sebagai kejahatan dan mulai dianggap sebagai cara kerja.

Persoalan etika juga terlihat dalam institusi. Hasil Survei Perilaku Antikorupsi KPK 2024 menyebutkan bahwa suap dan gratifikasi masih dilaporkan terjadi di 90 persen kementerian atau lembaga serta 97 persen pemerintah daerah. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak hanya berada di satu kantor atau satu daerah. Ia menyebar di banyak lapisan birokrasi. Ketika praktik yang salah tersebar luas, penegakan hukum saja tidak cukup. Negara perlu membangun budaya kelembagaan yang menolak korupsi sejak dari proses rekrutmen, pengawasan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan kepada warga.

Ironisnya, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan bahasa moral. Kita fasih berbicara tentang Pancasila, gotong royong, keadilan, dan keberagaman. Kurikulum pendidikan juga sudah memuat nilai-nilai karakter. Profil Pelajar Pancasila menempatkan akhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Pemerintah bahkan melaporkan bahwa materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila telah menjangkau 548 provinsi dan kabupaten atau kota pada 2024.

Namun, ada jarak besar antara materi yang diajarkan dan perilaku yang dipraktikkan. Anak bisa belajar tentang kejujuran di kelas, tetapi melihat orang tuanya menyuap petugas agar urusan cepat selesai. Mahasiswa bisa mempelajari etika publik, tetapi kemudian melihat pejabat membangun jaringan keluarga demi kepentingan politik. Pegawai baru bisa membawa semangat idealisme, tetapi perlahan terseret oleh budaya kantor yang menganggap gratifikasi sebagai hal wajar. Di titik inilah etika dibiarkan mati: bukan karena tidak pernah diajarkan, tetapi karena tidak pernah ditegakkan.

Etika akan hidup bila ada konsekuensi. Seseorang yang melanggar aturan harus merasakan dampaknya, bukan hanya mendapat teguran lalu kembali bekerja seperti biasa. Pejabat yang menyalahgunakan wewenang harus diperiksa secara tuntas. Pengadaan yang tidak transparan harus dibuka untuk publik. Konflik kepentingan harus diungkap, bukan disembunyikan di balik nama kerabat, konsultan, atau perusahaan yang tampak independen. Tanpa konsekuensi yang konsisten, pidato tentang integritas hanya akan menjadi rutinitas seremonial.

Baca Juga  Renungan Idulfitri: Puasa Para Elite

Perbaikan bangsa juga gagal ketika masyarakat terbiasa memaafkan pelanggaran etika hanya karena pelakunya “orang baik”, “tokoh agama”, “senior”, atau “punya jasa”. Rasa hormat memang penting, tetapi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menutup mata. Menghormati seseorang bukan berarti membiarkan ia merusak kepentingan orang lain. Justru, menghormati negara dan sesama warga berarti menolak ketidakadilan, siapa pun pelakunya.

Ada pula masalah yang lebih halus: normalisasi ketidakadilan kecil. Kita sering menganggap tindakan kecil seperti memotong antrean, menggunakan hubungan untuk mendapatkan layanan, menyalin tugas, atau meminta uang tambahan sebagai hal sepele. Padahal, budaya besar tidak muncul tiba-tiba. Ia terbentuk dari kebiasaan kecil yang berulang. Ketika orang terbiasa menganggap bahwa “yang penting urusan selesai”, ia perlahan kehilangan kepekaan terhadap hak orang lain. Ketika orang terbiasa berkata “semua orang juga begitu”, ia berhenti bertanya apakah tindakan itu benar.

Di sinilah pendidikan etika harus lebih dari sekadar pelajaran. Etika perlu dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Sekolah perlu memberi contoh dalam pengelolaan dana, penanganan perundungan, rekrutmen guru, dan hubungan dengan orang tua. Kampus perlu menegakkan integritas akademik, bukan hanya menuntut mahasiswa menulis tentang etika. Birokrasi perlu menerapkan prinsip yang sama pada dirinya sendiri. Tidak ada gunanya mengajarkan kejujuran kepada anak-anak jika institusi tempat mereka akan bekerja kelak justru mengajarkan jalan pintas.

Kabar baiknya, etika tidak sepenuhnya mati. World Happiness Report 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat pertama dunia untuk indikator generosity, yaitu kecenderungan masyarakat untuk berbagi dan membantu orang lain. Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa rasa kepedulian dan solidaritas masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Ketika bencana datang, warga saling membantu. Ketika tetangga kesulitan, orang menawarkan bantuan. Kekuatan sosial ini adalah modal besar yang sering diremehkan dalam pembangunan.

Namun, kemurahan hati saja tidak cukup. Kemurahan hati yang tidak disertai keberanian menolak ketidakadilan dapat berubah menjadi kompromi. Masyarakat bisa sangat dermawan, tetapi tetap diam ketika melihat korupsi. Masyarakat bisa ramah, tetapi tetap memilih jalan pintas ketika berurusan dengan negara. Etika yang sehat membutuhkan dua hal: kepedulian dan keberanian. Kepedulian tanpa keberanian mudah berhenti pada simpati. Keberanian tanpa kepedulian mudah berubah menjadi kekerasan. Keduanya harus hadir bersama.

Baca Juga  2 Tahun Pemerintahan: Prabowo Tanpa Gibran

Pemerintah perlu berhenti memperlakukan etika sebagai urusan moral yang lembut dan sulit diukur. Etika harus diterjemahkan menjadi sistem. Transparansi anggaran harus menjadi standar, bukan pilihan. Data pengadaan harus terbuka dan mudah dipahami publik. Perlindungan bagi pelapor dugaan korupsi harus nyata, bukan hanya tertulis dalam regulasi. Proses rekrutmen ASN harus benar-benar bebas dari jual beli jabatan. Pengawasan masyarakat sipil harus dilindungi, bukan diperlakukan sebagai musuh. Transparency International mencatat bahwa melemahnya pengawasan masyarakat sipil menjadi salah satu faktor yang memengaruhi posisi Indonesia dalam CPI 2025.

Perbaikan bangsa tidak akan datang dari satu presiden, satu menteri, atau satu lembaga antikorupsi. Ia datang dari jutaan keputusan kecil setiap hari. Dari petugas yang menolak suap. Dari pejabat yang menolak proyek fiktif. Dari pengusaha yang memilih bersaing secara jujur. Dari guru yang menegakkan keadilan di kelas. Dari orang tua yang tidak mengajarkan anaknya menyuap. Dari warga yang berani melapor, bukan hanya mengeluh di media sosial.

Etika sering dianggap lambat, terlalu idealis, dan tidak praktis. Padahal, etika justru merupakan fondasi paling praktis dari pembangunan. Negara yang etis akan menghemat biaya karena tidak banyak uang yang bocor. Negara yang etis akan lebih dipercaya investor karena aturannya dapat diprediksi. Negara yang etis akan lebih adil karena layanan publik tidak dibedakan berdasarkan status, uang, atau koneksi. Negara yang etis akan lebih kuat karena warganya percaya bahwa sistem berpihak pada kebenaran.

Kita tidak perlu menunggu revolusi besar untuk memulai. Kita hanya perlu berhenti membiarkan etika mati dalam diam. Mulailah dari hal yang tampak kecil: jangan menyuap, jangan menyalahgunakan hubungan, jangan menutup mata, jangan ikut menyebar kebencian, dan jangan menganggap ketidakadilan sebagai keniscayaan. Bangsa tidak gagal karena tidak memiliki cita-cita. Bangsa gagal ketika cita-cita itu dibiarkan kalah oleh kepentingan, ketakutan, dan kenyamanan.

Jika Indonesia ingin benar-benar memperbaiki diri, jawabannya bukan hanya membangun lebih banyak gedung atau membuat lebih banyak program. Jawabannya adalah membangun kembali etika: di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, di media sosial, dan di ruang kekuasaan.

Selama etika dibiarkan mati, korupsi akan terus hidup. Selama korupsi hidup, pembangunan akan terus bocor. Dan selama pembangunan bocor, cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat akan tetap menjadi mimpi yang tertunda.***

Penulis: Hery Purnobasuki

Guru Besar FST Universitas Airlangga; Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga