Supremasi Hukum di Bawah Bayang-bayang Kekuasaan: Demokrasi Tak Boleh Jadi Alat Politik

Supremasi Hukum di Bawah Bayang-bayang Kekuasaan: Demokrasi Tak Boleh Jadi Alat Politik. Penulis: Anang Dony Irawan. *)

MAKLUMAT — Perjalanan demokrasi Indonesia kembali menghadapi ujian serius. Ketika proses hukum bersinggungan dengan kepentingan politik dan kekuasaan, pertanyaan mendasar yang harus diajukan bukan sekadar siapa yang diuntungkan atau dirugikan, melainkan apakah konstitusi masih menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan peristiwa hukum yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Putusan yang dibacakan pada 30 Oktober 2026 tersebut mengabulkan kasasi penggugat dan memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019.

Dalam pertimbangannya, MA menyoroti aspek kecermatan administrasi dan menyatakan bahwa dokumen berupa certificate of attendance, academic records, serta explanation of grades tidak membuktikan penyelesaian jenjang pendidikan tertentu. MA juga mengaitkan pertimbangannya dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Putusan tersebut menjadi momentum penting untuk menguji kembali konsistensi penyelenggaraan negara dalam menjalankan prinsip konstitusionalisme. Sebab, persoalan administrasi yang berkaitan dengan persyaratan pejabat publik bukan sekadar urusan dokumen, tetapi menyangkut legitimasi, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

Ketika Konstitusi Berhadapan dengan Kepentingan Kekuasaan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut menempatkan hukum sebagai landasan sekaligus pembatas kekuasaan. Artinya, tidak boleh ada pejabat negara yang memperoleh keistimewaan hukum karena kedudukan politik, hubungan kekeluargaan, ataupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Dalam perspektif hukum tata negara, kekuasaan yang tidak disertai mekanisme pengawasan berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, prinsip checks and balances harus berjalan secara nyata, bukan hanya menjadi konsep dalam buku-buku teori ketatanegaraan.

Kita tidak boleh melupakan kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut membuka alternatif persyaratan bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Baca Juga  Korupsi atas Rukun Islam: Kuota Haji, Kezaliman Kekuasaan, dan Azab Sosial yang Tak Terelakkan

Persoalan kemudian berkembang ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik dan memberhentikannya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Peristiwa tersebut memberikan pelajaran penting bahwa independensi peradilan tidak cukup dijamin melalui aturan kelembagaan. Independensi juga membutuhkan integritas personal, keberanian moral, dan komitmen untuk menghindari konflik kepentingan.

Di sinilah persoalan demokrasi harus dibaca lebih kritis. Ketika lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi justru menghadapi persoalan etik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum menjadi taruhan.

Jangan Sampai Hukum Jadi Instrumen Legitimasi Politik

Salah satu ancaman serius dalam kehidupan demokrasi adalah ketika hukum diperlakukan sebagai instrumen untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu. Hukum seharusnya menjadi pembatas kekuasaan, bukan alat untuk membangun pembenaran atas keputusan politik.

Demokrasi konstitusional menghendaki adanya pembatasan kekuasaan, perlindungan hak warga negara, serta penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran constitutional democracy, bahwa legitimasi kekuasaan tidak cukup diperoleh melalui kemenangan elektoral, tetapi juga harus dijalankan berdasarkan konstitusi.

Kemenangan dalam pemilihan umum tidak serta-merta menghapus kewajiban pejabat publik untuk memenuhi seluruh ketentuan hukum. Demikian pula, jabatan politik tidak boleh menjadi perlindungan dari kritik, pemeriksaan, ataupun pertanggungjawaban hukum.

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 harus dibaca dalam batas objek perkara, yakni keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan. Putusan tersebut bukan keputusan yang secara otomatis membatalkan jabatan Wakil Presiden ataupun membuktikan adanya tindak pidana. Namun, putusan itu menghadirkan persoalan serius mengenai tata kelola administrasi negara dan tanggung jawab pejabat yang menerbitkan keputusan.

Baca Juga  Kenapa Pendukung Pemerintah dan Oposisi Selalu Merasa Paling Benar?

Pertanyaan kritisnya adalah bagaimana mekanisme pertanggungjawaban terhadap keputusan administrasi yang dinyatakan cacat hukum? Apakah cukup berhenti pada pencabutan dokumen, atau perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kemungkinan adanya pelanggaran lain sesuai kewenangan masing-masing lembaga?

Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui proses hukum yang transparan, objektif, dan berdasarkan bukti. Tidak boleh ada upaya melindungi siapa pun, tetapi juga tidak boleh ada penghukuman berdasarkan asumsi atau tekanan opini publik.

Proses Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Kepentingan Politik

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses administrasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persyaratan pejabat publik berlangsung. Keterbukaan informasi merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintahan.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya berdasarkan alat bukti dan prosedur yang sah. Apabila ditemukan pelanggaran administrasi, mekanisme pertanggungjawaban administrasi harus dijalankan. Demikian pula apabila terdapat dugaan pelanggaran etik, lembaga yang berwenang harus melakukan pemeriksaan secara independen.

Tidak boleh ada penghentian proses hukum hanya karena persoalan tersebut melibatkan figur yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan.

Namun, kritik juga harus tetap berada dalam koridor negara hukum. Jangan sampai semangat menuntut keadilan justru berubah menjadi penghakiman tanpa proses pembuktian. Supremasi hukum menuntut ketegasan sekaligus kehati-hatian.

Rakyat Tidak Boleh Kehilangan Daya Kritis

Dalam negara demokrasi, rakyat bukan sekadar pemilik suara dalam pemilihan umum. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan yang memiliki hak konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan tersebut menjadi fondasi bagi tumbuhnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

Baca Juga  Hari Jadi Kota Kediri: Ketika Visi MAPAN Diuji Realitas

Karena itu, masyarakat sipil, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pers, dan mahasiswa harus mengambil peran dalam mengawal persoalan ini. Kritik terhadap kekuasaan bukan tindakan anti-pemerintah. Justru kritik yang berbasis argumentasi konstitusional merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara untuk menjaga demokrasi.

Kita harus waspada terhadap praktik politik yang berpotensi mengalihkan persoalan substantif menjadi sekadar pertarungan opini. Jangan sampai masyarakat disibukkan oleh drama politik, sementara substansi persoalan mengenai integritas penyelenggaraan negara tidak pernah diselesaikan secara tuntas.

Mengembalikan Hukum sebagai Panglima

Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya memiliki legitimasi elektoral, tetapi juga integritas konstitusional. Jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan hukum dan kepentingan rakyat.

Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan kekuasaan, independensi lembaga peradilan, tata kelola administrasi pemerintahan, dan kualitas demokrasi Indonesia.

Reformasi hukum tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat atau perubahan regulasi. Yang lebih mendasar adalah membangun budaya ketatanegaraan yang menempatkan etika, transparansi, dan pertanggungjawaban sebagai prinsip utama.

Kita tidak sedang memperjuangkan kepentingan politik seseorang atau kelompok tertentu. Kita sedang memperjuangkan agar hukum tidak kehilangan martabatnya di hadapan kekuasaan.

Sebab, ketika hukum tunduk kepada kepentingan politik, demokrasi kehilangan substansinya. Ketika lembaga peradilan kehilangan independensinya, keadilan kehilangan tempat berpijak. Dan ketika rakyat kehilangan keberanian untuk mengawasi kekuasaan, jalan menuju penyalahgunaan kewenangan semakin terbuka.

Sudah saatnya supremasi hukum benar-benar ditegakkan. Jangan biarkan konstitusi hanya menjadi teks normatif, sementara praktik kekuasaan berjalan tanpa pengawasan. Negara ini milik rakyat, bukan milik keluarga, kelompok, ataupun dinasti politik tertentu. Hukum harus berdiri di atas semua kepentingan dan kekuasaan harus selalu tunduk kepada konstitusi.***

Penulis: Anang Dony Irawan

Wakil Ketua PCM Sambikerep; Dosen FH UMSURA