Shirothol Mustaqim ala Presiden Prabowo

Penulis: Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

MAKLUMAT — Ada sesuatu yang menarik dari pidato Presiden Prabowo Subianto saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Di hadapan para pimpinan dan kader Muhammadiyah, Presiden tidak hanya berbicara tentang pembangunan, politik, atau kekayaan alam Indonesia. Ia justru mengangkat sebuah istilah yang sangat akrab dalam kehidupan umat Islam, yakni Shirothol Mustaqim, jalan yang lurus.

Prabowo mengaku bahwa ajaran tentang jalan yang lurus itu terus terngiang dalam ingatannya sejak ia mendapat pelajaran dari para guru, kiai, dan ustaz. Pernyataan tersebut menarik untuk direnungkan.

Sebab, seorang presiden setiap hari dihadapkan pada beragam pilihan, kepentingan, tekanan politik, dan persoalan bangsa yang tidak sederhana. Dalam situasi seperti itu, menemukan jalan yang benar sekaligus konsisten menjalaninya tentu bukan perkara mudah.

Berbicara tentang jalan yang lurus memang jauh lebih mudah daripada melaluinya. Apalagi ketika seseorang berada di lingkaran kekuasaan. Jalan yang lurus tidak selalu mulus. Ada tikungan kepentingan, tanjakan ambisi, bahkan lubang keserakahan yang bisa menjerumuskan siapa saja.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin mudah membedakan jalan lurus dan jalan berbelok. Namun, dalam dunia politik dan kekuasaan, batas antara keduanya sering kali menjadi kabur. Sesuatu yang tampak benar belum tentu sepenuhnya benar.

Kebijakan yang diklaim menguntungkan rakyat belum tentu menghasilkan kemaslahatan. Bahkan, tidak jarang kepentingan segelintir orang dibungkus dengan narasi kepentingan publik.

Karena itu, ketika Presiden mengaitkan Shirothol Mustaqim dengan keberanian membedakan kebenaran dan kebatilan, serta menyinggung keserakahan dan kebocoran kekayaan bangsa, sesungguhnya ia sedang menyentuh persoalan mendasar dalam kehidupan bernegara.

Indonesia bukan negara miskin. Tanahnya subur, lautnya luas, sumber daya alamnya melimpah, dan sumber daya manusianya besar.

Baca Juga  Muktamar Dihadiri 11.000 Peserta, Tapak Suci Beri Penghargaan Kepada Kapolri dan Wali Kota Semarang

Namun, mengapa kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi persoalan? Mengapa kekayaan yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan bersama terkadang justru terkonsentrasi pada kelompok tertentu?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan bangsa bukan semata-mata terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan juga pada bagaimana kekuasaan dan kekayaan dikelola.

Di sinilah Shirothol Mustaqim tidak cukup dimaknai sebagai nasihat spiritual, tetapi harus menjadi kompas moral dalam penyelenggaraan negara.

Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk menikmati fasilitas dan kehormatan. Kekuasaan adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan.

Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kecerdasan, keberanian, dan kemampuan mengambil keputusan. Ia juga harus mempunyai kejernihan hati untuk membedakan kepentingan pribadi, kelompok, dan kepentingan rakyat.

Dengan demikian, Shirothol Mustaqim dalam kepemimpinan dapat dimaknai sebagai keberanian untuk tetap berpihak kepada kebenaran, sekalipun pilihan itu tidak selalu menyenangkan semua pihak.

Jalan lurus adalah jalan kejujuran ketika kebohongan terasa lebih menguntungkan, jalan keadilan ketika keberpihakan kepada kelompok tertentu lebih mudah, dan jalan pengabdian ketika kekuasaan menggoda seseorang untuk merasa paling berhak atas segala sesuatu.

Kekuasaan sesungguhnya tidak selalu membuat seseorang menyimpang. Namun, kekuasaan akan memperlihatkan seberapa kuat seseorang mempertahankan kelurusan hati dan integritasnya. Dalam konteks inilah, pesan Prabowo di forum Tanwir Muhammadiyah menjadi penting untuk direnungkan.

Belajar dari Teologi Al-Ma’un

Muhammadiyah memiliki pengalaman panjang dalam menerjemahkan nilai-nilai agama menjadi gerakan nyata. Sejak didirikan KH Ahmad Dahlan pada 1912, Muhammadiyah tidak berhenti pada ajakan membangun kesalehan individual.

Agama harus hadir dalam kehidupan sosial melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembelaan terhadap kelompok yang lemah.

Baca Juga  Prof Syafiq A Mughni Bakal Paparkan Islam Berkemajuan di Oxford

Melalui teologi Al-Ma’un, KH Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa agama tidak boleh berhenti pada bacaan dan hafalan. Keberagamaan harus melahirkan kepedulian terhadap anak yatim, orang miskin, dan mereka yang mengalami kesulitan hidup.

Di sinilah terdapat titik temu antara pesan jalan lurus yang disampaikan Prabowo dengan semangat perjuangan Muhammadiyah. Al-Qur’an, melalui Surah Al-Hasyr ayat 7, mengingatkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.

Pesan ini menegaskan bahwa keadilan distribusi ekonomi merupakan bagian penting dari ajaran Islam.

Maka, ketika Presiden berbicara tentang penyelamatan kekayaan bangsa agar dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia, gagasan tersebut sesungguhnya bersentuhan langsung dengan nilai keadilan sosial yang selama ini diperjuangkan Muhammadiyah.

Namun, sebuah gagasan besar tidak cukup berhenti pada pidato yang menggugah. Ia harus diuji melalui kebijakan dan tindakan nyata.

Rakyat ingin melihat apakah kekayaan negara benar-benar dikelola secara adil, korupsi diberantas tanpa pandang bulu, dan kesempatan memperoleh kehidupan yang layak semakin terbuka.

Di sinilah Shirothol Mustaqim ala Prabowo menemukan maknanya yang paling konkret: ketika kata-kata bertemu tindakan, komitmen diwujudkan dalam keteladanan, dan kekuasaan benar-benar menjadi instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat.

Jalan Lurus Membutuhkan Kritik

Ada hal lain yang tidak kalah penting. Jalan yang lurus tidak identik dengan jalan yang ditempuh sendirian. Dalam kehidupan berbangsa, jalan tersebut membutuhkan kebersamaan, persatuan, dan kesediaan untuk saling mengingatkan.

Tema Tanwir Muhammadiyah di Palu, “Bersama Satukan Bangsa“, menjadi relevan dalam konteks ini. Persatuan bukan berarti semua orang harus memiliki pandangan yang sama. Persatuan juga tidak boleh dimaknai sebagai keharusan untuk selalu menyetujui kebijakan pemerintah.

Baca Juga  Pilpres Telah Usai, Ketua PP Muhammadiyah: Songsong Masa Depan Bangsa Lebih Maju

Dalam demokrasi yang sehat, kritik yang jujur justru merupakan bagian dari ikhtiar menjaga bangsa agar tidak menyimpang dari jalan yang benar.

Pemimpin membutuhkan masyarakat yang mendukung kebijakan baik, tetapi juga memerlukan keberanian publik untuk mengingatkan ketika terjadi penyimpangan.

Sebaliknya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak alergi terhadap kritik dan mampu memandang perbedaan sebagai kekuatan bangsa.

Bagi Muhammadiyah, menjaga jalan lurus berarti mempertahankan independensi moralnya. Muhammadiyah dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam berbagai program yang membawa kemaslahatan, tetapi tidak kehilangan keberanian untuk menyampaikan kritik apabila kebijakan negara tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Itulah esensi dakwah amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan kebangsaan: mendukung yang benar, meluruskan yang keliru, dan menyampaikan kritik dengan cara yang bijaksana serta berkeadaban.

Pada akhirnya, Shirothol Mustaqim bukan hanya urusan Presiden Prabowo. Ia adalah urusan kita semua. Pejabat, politisi, akademisi, pengusaha, tokoh agama, hingga masyarakat biasa membutuhkan kompas moral yang sama.

Sebab, penyimpangan tidak selalu dimulai dari perkara besar. Terkadang ia berawal dari kebohongan kecil yang dibiarkan, amanah yang disepelekan, fasilitas yang disalahgunakan, atau kepentingan pribadi yang perlahan ditempatkan di atas kepentingan bersama.

Pidato Prabowo di Palu setidaknya mengingatkan kita bahwa kehidupan berbangsa membutuhkan fondasi moral yang kokoh. Kemajuan ekonomi, kekuatan politik, dan kecanggihan teknologi tidak akan banyak berarti apabila kehilangan arah etik dan kemanusiaannya.

Jalan yang lurus bukan sekadar jalan yang diucapkan, melainkan jalan yang dibuktikan melalui tindakan. Dan bagi seorang pemimpin, ukuran kelurusan itu bukanlah seberapa sering ia berbicara tentang kebenaran, melainkan seberapa konsisten ia memperjuangkannya ketika berhadapan dengan kepentingan dan kekuasaan.***

Penulis: Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang