Diskopumdag Jember Catat Baru 30 Persen Koperasi Kantongi IUSP, Ini Kendalanya

koperasi

MAKLUMAT – Kepemilikan Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) di kalangan koperasi di Kabupaten Jember masih rendah. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskopumdag) Jember mencatat, baru sekitar 30 persen koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) memiliki izin tersebut.

Kepala Diskopumdag Jember Sartini mengatakan, kewajiban mengantongi IUSP berlaku bagi koperasi simpan pinjam maupun koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam. Ketentuan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

”Kalau dipersentase sudah lumayanlah 30 persen,” kata Sartini, Sabtu (14 November 2026).

Dia menjelaskan, angka tersebut dihitung berdasarkan koperasi yang telah melaksanakan RAT, jumlahnya lebih dari 200 koperasi. Dengan demikian, persentase itu tidak mencerminkan tingkat kepemilikan IUSP dari seluruh koperasi yang terdaftar di Jember.

Menurut Sartini, proses pengurusan IUSP membutuhkan pemenuhan sejumlah persyaratan. Setidaknya ada 13 persyaratan yang harus dipenuhi koperasi. Salah satu kendala yang kerap dihadapi pengurus adalah penyusunan peta poligon melalui Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Koperasi, kata dia, harus melengkapi dokumen pendukung, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebelum memperoleh pertimbangan teknis dari ATR/BPN. Selain itu, pengurus diwajibkan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang diselenggarakan Diskopumdag.

Baca Juga  Pemkab Jember Buka Jalur Beasiswa Khusus Santri, Gus Fawait: Tidak Hanya Pintar Ngaji, Harus Bisa Jadi Pemimpin

”Untuk mendapatkan IUSP itu tidak mudah. Jadi, persyaratannya ada 13 item persyaratan. Banyak yang kadang kala kesulitan, terutama di peta poligon. Pertek yang didapat dari ATR/BPN itu yang agak sulit,” ujarnya.

Sartini mengatakan, kewajiban memiliki IUSP bukan semata persoalan administrasi. Regulasi tersebut juga mengatur ruang lingkup kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, termasuk pembatasan layanan yang hanya diperuntukkan bagi anggota, bukan masyarakat di luar keanggotaan.

Aspek permodalan juga menjadi perhatian. Sartini mencontohkan, apabila total aset koperasi mencapai Rp 1 miliar, pinjaman dari pihak ketiga dibatasi maksimal 40 persen. Artinya, porsi ekuitas harus lebih besar, sekitar 60 persen.

Dia mengakui, Diskopumdag telah berulang kali menyosialisasikan kewajiban perizinan tersebut kepada pengurus koperasi. Namun, sebagian koperasi dinilai belum menjadikannya sebagai prioritas.

Diskopumdag, lanjut Sartini, tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi kepada koperasi yang mengabaikan ketentuan tersebut. Sanksi yang disebutkan antara lain berupa teguran.

”Kami sebenarnya sudah sosialisasikan berulang-ulang, tapi mungkin mereka abai. Dianggapnya itu tidak menjadi perhatian dari pemerintah. Padahal, itu regulasi yang harus diikuti dan dipatuhi gerakan koperasi,” kata dia. (*)