MAKLUMAT — Guru Besar Transformasi Pemerintahan Digital dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Dyah Mutiarin MSi, menyoroti fragmentasi sistem dan belum matangnya interoperabilitas data dalam tranformasi digital pemerintah, yang menurutnya menjadi tantangan dalam perumusan kebijakan berbasis data.
Seperti diketahui, transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan belakangan memang menjadi salah satu agenda strategis. Pemanfaatan teknologi informasi melalui berbagai aplikasi diyakini mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, serta kualitas layanan publik. Namun, Arin—panggilan akrab Dyah Mutiarin—menilai terdapat tantangan yang mengiringi hal tersebut.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Smart Data: Penguatan Interoperabilitas Data untuk Perumusan Kebijakan pada Kamis (19/2/2026), ia menekankan pentingnya penguatan interoperabilitas data guna mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Interoperabilitas sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan berbagai sistem, perangkat, aplikasi, atau basis data yang berbeda untuk terhubung, berkomunikasi, dan bertukar data secara efisien serta terintegrasi
“Transformasi digital pemerintah sebenarnya sudah berjalan. Namun realitas di lapangan menunjukkan banyak aplikasi pemerintah berdiri sendiri sesuai kebutuhan masing-masing instansi,” ujarnya, dikutip laman resmi UMY.
“Data dari kementerian bahkan menyebut ada sekitar 27 ribu aplikasi. Dengan jumlah sebesar itu, kita bisa membayangkan bagaimana rekam data, tingkat utilitas, siapa saja penggunanya, dan apakah satu sama lain saling terkoneksi atau tidak,” sambung Arin.
Menurut Arin, fragmentasi tersebut memunculkan persoalan lanjutan, mulai dari perbedaan standar data hingga ego sektoral antar-lembaga. Padahal, saat ini hampir seluruh proses perumusan kebijakan mengandalkan pendekatan berbasis bukti. Jika data tidak interoperabel, proses analisis kebijakan menjadi lambat, tidak presisi, dan berisiko menghasilkan keputusan yang kurang tepat.
Ia menegaskan, interoperabilitas tidak hanya menyangkut aspek teknologi, melainkan juga tata kelola, regulasi, serta kapasitas kelembagaan. Karena itu, dibutuhkan pergeseran paradigma dari pemerintahan yang reaktif menuju pemerintahan prediktif berbasis data terintegrasi.
“Digital government saat ini bergerak ke arah data-driven governance. Dari yang semula reaktif, pemerintah harus menjadi prediktif. Idealnya, pemerintah mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat sebelum diminta. Karena itu, kami mengusulkan desain predictive analysis for data policy, di mana data yang terintegrasi dan berkualitas digunakan untuk memproyeksikan persoalan lima hingga sepuluh tahun ke depan,” papar Arin.
Melalui FGD tersebut, Arin juga mendorong peninjauan jenis data yang layak dijadikan basis data bersama, penguatan konektivitas antar-sistem, serta penambahan fungsi analitik dan kecerdasan buatan dalam platform data pemerintah.
Dosen Ilmu Pemerintahan UMY itu berharap hasil pemetaan dan telaah kebutuhan dari forum tersebut dapat menjadi rekomendasi awal bagi pengembangan model smart data policy yang mampu memperkuat interoperabilitas data, sekaligus mendukung perumusan kebijakan publik yang lebih efektif, efisien, dan berbasis bukti terintegrasi.
Sebab itu, Arin menegaskan bahwa forum tersebut dirancang untuk melakukan pemetaan sekaligus menelaah kebutuhan interoperabilitas data lintas instansi, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Peserta FGD melibatkan unsur pemerintah daerah, di antaranya Bapperida DIY serta Dinas Kominfo DIY yang berperan strategis dalam pengelolaan data dan perencanaan pembangunan berbasis digital.
