SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah mendorong gerakan perempuan untuk ikut serta mengawal implementasi gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) dalam perencanaan Pembangunan. Hal itu setelah Aisyiyah melaksanakan pengawalan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 yang substantif dan inklusif.
“Aisyiyah telah ikut serta dalam pemantauan Pemilu. Kami minta agar masyarakat tidak berlarut dalam perbedaan dan terpecah belah setelah Pemilu usai. Mari merapatkan barisan untuk mendorong pemerintah bekerja dengan baik,” katanya, Rabu (6/3/2024).
Hal itu disampaikan Tri Hastuti dalam Webinar International Women’s Day 2024 Inspiring Inclusion : Aksi Bersama Pengarusutamaan GEDSI Menuju Pembangunan Inklusif. Kegiatan digelar secara daring atas kerjasama Program Inklusi ‘Aisyiyah dengan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tri Hastuti menerangkan, saat ini pemerintah sedang melaksanakan proses penyusunan dokumen perencanaan di tingkat nasional maupun daerah. “Di sinilah perempuan memiliki peran untuk memastikan prinsip GEDSI dapat diimplementasikan,” ungkapnya.
Menurut dia, prinsip GEDSI harus diimplementasikan dalam perencanaan Pembangunan. Sabab, masih terjadi ketimpangan gender dan disabilitas di berbagai sektor pembangunan. Bahkan, mayoritas kebijakan juga tidak secara khusus mengadopsi aspek GEDSI.
“Dari sisi disabilitas, terdapat 10.8 juta penyandang disabilitas dengan usia kerja tapi hanya 5% yang memiliki gelar sarjana. Berbagai problem pemenuhan hak dasar warga dengan perspektif GEDSI yang juga masih menjadi PR. Mulai dari angka kemiskinan, AKI, stunting, perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan anak, akses ketenagakerjaan, akses remaja dalam pembangunan, serta persiapan pilkada 2024,” ungkapnya.
Melihat kondisi ketimpangan yang terjadi di masyarakat, Koordinator Inklusi ‘Aisyiyah itu pun mendorong agar para kader ‘Aisyiyah mengawal dan mengecek kebijakan pembangunan di Indonesia sehingga berperspektif GEDSI.
“Mengapa penerapan GEDSI ini penting dalam perencanaan pembangunan ? karena pencapaian pembangunan yang berkelanjutan akan lebih efektif kalau perspektif GEDSI ini dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan,” ujarnya.
Lebih lanjut Tri Hastuti menyebutkan, keterlibatan masyarakat dalam implementasi GEDSI dapat dilaksanakan melalui tiga hal. Pertama, melakukan pendidikan politik dengan mendorong perempuan baik di desa hingga kabupaten berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
“Pemilu itu hanya titik awal, lima tahun ke depan kita harus mengawal apakah anggaran negara di desa sampai kabupaten harus mengakomodir kelompok marginal disabilitas,” tegasnya.
Kemudian kedua, lanjut dia, penguatan kapasitas pemimpin lokal, dan yang ketiga adalah keterlibatan dalam perencanaan pembagunan di semua level melalui musrenbang.
“Untuk mendukung hal ini ‘Aisyiyah mengupayakan adanya musyawarah perencanaan pembangunan bagi perempuan dan kelompok rentan untuk mengumpulkan aspirasi mereka yang nantinya dokumen tersebut akan disampaikan di Musrenbang pemerintah daerah,” tandasnya.
Editor: Aan Hariyanto
