MAKLUMAT — Sebanyak 82,6% anak muda di Indonesia menilai bahwa kader Muhammadiyah yang menjadi pejabat publik memiliki kinerja yang bagus. Hal itu terungkap dalam survei nasional bertajuk Muhammadiyah di Mata Anak Muda.
Survei tersebut dirilis oleh Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada Senin (30/3/2026). Populasi penelitian ini adalah pemuda Indonesia berusia ≥17 hingga 40 tahun, dengan jumlah responden sebanyak 758 orang.
Cakupan survei ini berskala nasional. Survei ini berhasil merekam suara anak muda dari luar Pulau Jawa secara komprehensif, mulai dari ujung barat seperti Aceh, tersebar merata di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, hingga menjangkau wilayah Indonesia Timur seperti NTT, Maluku, serta berbagai provinsi di daratan Papua.
“Luasnya jangkauan geografis ini menegaskan bahwa pandangan mengenai Muhammadiyah dalam laporan ini bukan sekadar bias persepsi anak muda urban di Jawa, melainkan sebuah potret mozaik yang merepresentasikan suara generasi muda Indonesia secara utuh dari Sabang sampai Merauke,” ujar PSKP UAD.
Kader Muhammadiyah Dipercaya
PSKP UAD menjelaskan bahwa laporan hasil survei nasional menelaah berbagai aspek, termasuk bagaimana anak muda di Indonesia menilai kader Muhammadiyah yang berkiprah sebagai pejabat publik.
Hasilnya adalah sebanyak 82,6% menyatakan sepakat. Sebagian besar responden menilai bahwa kader Muhammadiyah yang duduk di kursi pemerintahan benar-benar membawa dampak positif dan bekerja dengan baik.
“17,4% Tidak Sepakat: Ada kelompok minoritas kritis yang mungkin merasa kinerja birokrasi secara umum belum memuaskan, melihat beberapa sosok yang sering mendapat kritik atau melihat bahwa identitas organisasi tidak serta-merta menjamin kinerja individu di pemerintahan,” ujar PSKP UAD.
PSKP UAD memaparkan bahwa bagi Gen Z dan Milenial, kompetensi adalah harga mati. Kelompok usia ini sangat sinis terhadap praktik cronyism (bagi-bagi jabatan) tanpa keahlian.
Adapun angka 82,6% ini menunjukkan bahwa anak muda melihat kehadiran kader Muhammadiyah di pemerintahan bukan sebagai representasi identitas golongan, melainkan sebagai hadirnya kaum teknokrat yang profesional.
“Muhammadiyah dipersepsikan sebagai ‘Pabrik SDM Berkualitas’ yang jika ditugaskan mengurus negara, mereka tahu cara bekerja dengan efektif, berintegritas, dan membawa nilai tambah bagi pelayanan publik,” demikian laporan PSKP UAD.
Dua Makna Penting
PSKP UAD menjelaskan bahwa hasil temuan ini mengandung dua makna penting. Pertama, responden memberikan penilaian positif terhadap dampak kehadiran kader Muhammadiyah dalam pemerintahan. Ini berarti keberadaan kader Muhammadiyah dipersepsikan memiliki kontribusi yang baik bagi lembaga atau ruang publik.
Kedua, responden juga mengaitkan keberadaan tersebut dengan kualitas kinerja. Penilaian yang muncul bukan hanya soal representasi identitas organisasi, melainkan juga soal kemampuan praktis dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Dalam konteks ini, Muhammadiyah tampak dipersepsikan memiliki modal SDM yang dipercaya mampu bekerja secara efektif di sektor publik,” ujar PSKP UAD.
Di tengah sikap sinis generasi muda terhadap manuver politik, Muhammadiyah dipandang memiliki kepatutan politik (political decency) karena posisinya sebagai pengawal moral yang mengutamakan maslahat publik di atas kepentingan bagi-bagi kursi.
PSKP UAD menjelaskan bahwa tingginya tingkat persetujuan responden mengindikasikan kepercayaan kuat terhadap integritas organisasi dalam menjaga jarak dari politik praktis serta tetap berpijak pada nilai moral dan tanggung jawab sosial.
“Kepercayaan terhadap kualitas moral dan kelembagaan inilah yang membuat suara Muhammadiyah tetap didengarkan oleh anak muda sebagai panduan dalam merespons berbagai persoalan politik kebangsaan di tingkat nasional,” ujar PSKP UAD.
