POLITIK bukanlah semata persoalan halal atau haram. Bukan pula sekadar persoalan baik atau buruk. Sayangnya, konstruksi berpikir yang demikian kerap ditemukan pada sebagian besar warga Muhammadiyah dalam memandang politik.

Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bojonegoro Sholikin Jamik mengungkapkan hal itu dalam sambutan pembukaan Regional

Meeting 1 Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim di Dewarna Hotel Bojonegoro, Ahad (18/6/2023)

Sholikin menjelaskan, sebenarnya goal atau tujuan akhir dari gerakan politik yang digaungkan LHKP adalah soal pemikiran-pemikiran yang bersifat sintesis, yang mana itu mampu mendobrak pandangan yang demikian itu.

“Bicara politik itu bukan cuma masalah halal-haram, muslim-kafir, baik-buruk atau benar-salah. Tapi lebih kepada berfikir soal subtansi berpolitik itu sendiri,” katanya.

Dia mengungkapkan, di internal warga Muhammadiyah sendiri telah terjadi pembelahan dalam memandang persoalan politik. Sebab, konstruksi berpikir kita yang melihat persoalan politik itu hanya berdasarkan baik atau buruk, benar atau salah, dan seterusnya.

Menurut Sholikin, frasa hikmah dalam nama LHKP secara substansi adalah bagaimana menyelami politik dan kebijakan publik itu bukan hanya dari segi hukum sebagai sebuah legal justice.

“Tapi lebih dari itu bisa menjadi social justice, bahkan menjadi moral justice,” tandasnya.

Agenda Regional Meeting I LHKP PWM Jatim ini dihadiri oleh perwakilan LHKP PDM Jombang, Nganjuk, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Hadir pula LHKP PDM Bojonegoro dan Tuban lengkap beserta Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) serta organisasi otonom tingkat daerah. (*)

Reporter: Ubay

Editor: Aan Hariyanto