MAKLUMAT — Ada sebuah falsafah Jawa yang sederhana, tetapi memiliki makna filosofis kehidupan yang sangat mendalam “Becik ketitik, olo ketoro.”
Artinya, kebaikan pada akhirnya akan tampak, sedangkan keburukan pada akhirnya akan terbongkar. Sesuatu hal yang benar mungkin membutuhkan waktu untuk mendapatkan pengakuan.
Sebaliknya, sesuatu yang salah mungkin bisa disembunyikan, direkayasa, bahkan dibungkus dengan berbagai macam pembenaran. Namun, tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan selamanya.
Falsafah ini terasa semakin relevan ketika kita menyaksikan dinamika politik Indonesia belakangan ini. Berbagai persoalan yang melibatkan pejabat publik, institusi negara, partai politik, hingga orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan silih berganti menjadi perhatian masyarakat.
Polemik ijazah, penyadapan ilegal, kabar mengenai niatan pengunduran diri Wakil Presiden, hingga sorotan terhadap perusahaan yang berkaitan dengan Raffi Ahmad, menjadi rangkaian peristiwa yang mengundang pertanyaan publik tentang integritas, transparansi, dan tanggung jawab kekuasaan.
Tentu, setiap persoalan harus ditempatkan secara proporsional. Harus dibedakan antara fakta, dugaan, pernyataan, dan perkara yang masih membutuhkan pembuktian hukum. Tidak boleh seseorang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan opini.
Namun, tidak pula boleh pejabat atau siapa pun yang berada dalam lingkaran kekuasaan merasa kebal dari kritik dan pengawasan masyarakat. Sebab, jabatan bukanlah tempat untuk berlindung dari pertanggungjawaban.
Kekuasaan Bukan Ruang untuk Menyembunyikan Keburukan
Politik pada hakikatnya merupakan jalan untuk mengelola kehidupan bersama. Kekuasaan diberikan agar seseorang mampu menghadirkan keadilan, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya.
Namun, ketika kekuasaan justru digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau partai, di situlah amanah mulai kehilangan arah dan maknanya.
Pejabat publik tentunya harus memahami bahwa jabatan bukanlah hak istimewa untuk melakukan apa saja. Mengingat jabatan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Begitu pula partai politik. Partai semestinya menjadi tempat lahirnya gagasan, pendidikan politik, dan kader-kader berintegritas. Bukan sekadar kendaraan untuk mempertahankan kekuasaan, membagi kepentingan, atau melanggengkan praktik yang merugikan masyarakat.
Jangan sampai rakyat hanya dijadikan objek kampanye ketika pemilu tiba, tetapi dilupakan ketika kekuasaan sudah berada di tangan.
Jangan sampai atas nama loyalitas partai, seseorang membenarkan sesuatu yang salah. Jangan sampai atas nama kepentingan politik, kebenaran dikorbankan. Dan jangan sampai hukum hanya dijadikan alat untuk melindungi kawan dan menekan lawan.
Manusia Bisa Menyembunyikan, tetapi Allah Tidak Pernah Lalai
Ada satu hal yang sering dilupakan manusia ketika berada di puncak kekuasaan: pengawasan manusia sangat terbatas, tetapi pengawasan Allah tidak pernah terbatas.
Mungkin ada pembicaraan yang tidak diketahui publik. Ada kesepakatan yang berlangsung di ruang tertutup. Ada strategi politik yang dirancang tanpa sepengetahuan rakyat. Bahkan mungkin ada tindakan yang sengaja disembunyikan dengan berbagai alasan dan pembenaran.
Namun, apakah semuanya benar-benar tersembunyi?
Allah Swt mengingatkan dalam Al-Qur’an, bahwa tidak ada satu pun urusan, bacaan, maupun pekerjaan manusia yang luput dari pengawasan-Nya. Allah senantiasa menjadi saksi atas segala sesuatu yang dilakukan manusia (QS. Yunus: 61).
Bahkan, setiap perkataan manusia selalu berada dalam catatan malaikat yang mengawasi (QS. Qaf: 18).
Di ruang rapat, Allah menyaksikan. Di balik kesepakatan politik, Allah mengetahui. Dalam percakapan yang dirahasiakan, Allah mendengar. Dalam setiap keputusan yang menyangkut nasib rakyat, Allah mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi niat dan tujuan.
Manusia mungkin bisa mengelabui manusia lainnya, tetapi tidak mungkin mengelabui Allah. Maka, sungguh keliru apabila seseorang merasa aman melakukan ketidakjujuran hanya karena masyarakat tidak mengetahuinya.
Setiap Kebaikan dan Keburukan Memiliki Konsekuensi
Allah memberikan prinsip keadilan yang sangat jelas: barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya pula (QS. Az-Zalzalah: 7–8).
Inilah prinsip kehidupan yang tidak boleh dilupakan oleh siapa pun. Kebaikan tidak pernah sia-sia meskipun tidak mendapatkan apresiasi manusia. Kejujuran tidak akan kehilangan nilainya meskipun terkadang membuat seseorang kehilangan jabatan atau kepentingan.
Sebaliknya, keburukan tidak menjadi benar hanya karena dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Kecurangan tidak menjadi halal hanya karena dilakukan bersama-sama. Ketidakadilan tidak berubah menjadi kebaikan hanya karena dibungkus dengan bahasa kepentingan bangsa.
Bisa jadi seseorang berhasil mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara. Bisa jadi sebuah kelompok berhasil menutupi kesalahan untuk sementara waktu. Namun, penilaian manusia bukanlah pengadilan terakhir.
Ada pengadilan Allah yang tidak mungkin dimanipulasi. Tidak ada kekuatan politik yang dapat mengubah catatan amal. Tidak ada jabatan yang dapat menghapus pertanggungjawaban.
Rakyat Berhak Mengawasi, Pejabat Wajib Menjaga Amanah
Dalam negara demokrasi, masyarakat bukan hanya sebagai penonton. Rakyat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana uang negara digunakan, dan bagaimana kebijakan publik diputuskan.
Mengkritik pejabat bukan berarti membenci negara. Mengawasi pemerintah bukan berarti memusuhi kekuasaan. Meminta transparansi bukan berarti menciptakan kegaduhan. Justru, kritik yang disampaikan dengan data, akal sehat, dan tanggung jawab merupakan bagian dari upaya menjaga kehidupan bernegara.
Rakyat membutuhkan pemimpin yang jujur, bukan hanya pandai berbicara. Rakyat membutuhkan pejabat yang bekerja, bukan hanya pandai membangun citra. Rakyat membutuhkan partai politik yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya sibuk menghitung keuntungan politik.
Becik Ketitik, Olo Ketoro
Falsafah Jawa ini bukan sebatas ungkapan bijak warisan leluhur. Ia adalah pengingat moral agar manusia tidak kehilangan kejujuran dalam menjalani kehidupan.
Bagi mereka yang sedang memegang kekuasaan, jadikanlah falsafah ini sebagai peringatan. Jangan merasa hebat karena mampu menyembunyikan sesuatu.
Jangan merasa aman karena masyarakat belum mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Jangan merasa menang hanya karena berhasil mengalahkan kritik atau membungkam pertanyaan. Ada Allah yang Maha Mengetahui.
Bagi masyarakat, kita jadikan falsafah ini sebagai pegangan untuk tetap berpikir jernih. Jangan mudah terprovokasi, jangan ikut menyebarkan fitnah, tetapi jangan pula kehilangan keberanian untuk mengawasi kekuasaan.
Kita tidak boleh membenci seseorang hanya karena perbedaan pilihan politik. Namun, kita juga tidak boleh membenarkan kesalahan hanya karena orang yang melakukannya berasal dari kelompok yang kita dukung.
Kebenaran harus tetap menjadi kebenaran, siapa pun yang mengatakannya. Kesalahan harus tetap disebut kesalahan, siapa pun yang melakukannya.
Waktu akan memperlihatkan banyak hal. Sejarah akan mencatat siapa yang bekerja dengan ketulusan dan siapa yang menggunakan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat mungkin bisa lupa, tetapi Allah tidak pernah lupa.
Jangan pernah takut untuk terus berbuat baik meskipun tidak dilihat manusia. Jangan pernah merasa aman berbuat buruk meskipun tidak diketahui manusia.
Kebaikan akan menemukan balasannya, sementara keburukan tidak selamanya mampu bersembunyi di balik kekuasaan, jabatan, pencitraan, dan berbagai macam pembenaran.
Becik ketitik, olo ketoro.
Semoga bangsa ini senantiasa diberikan pemimpin yang amanah, pejabat yang jujur, partai politik yang berintegritas, serta masyarakat yang kritis dan berakhlak.
Sebab, Indonesia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pandai mengelola kekuasaan, tetapi juga manusia-manusia yang takut kepada Allah ketika menjalankan kekuasaan.
