MAKLUMAT — ”Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.” Ungkapan Bung Karno mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan sekadar warisan sejarah, tetapi amanah yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa. Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia patut bertanya: sejauh mana cita-cita para pendiri bangsa telah terwujud?
Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga terwujudnya keadilan, kesejahteraan, pendidikan yang bermutu, penegakan hukum, dan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat. Amanat tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.
Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan. Infrastruktur berkembang, konektivitas meningkat, demokrasi terus berjalan, dan teknologi digital memperluas akses pendidikan serta pelayanan publik. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau megahnya proyek fisik, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat.
Masih terdapat ketimpangan pembangunan, terutama di wilayah terpencil yang menghadapi keterbatasan akses jalan, pendidikan, kesehatan, listrik, dan air bersih. Di beberapa daerah yang pernah dilanda bencana besar, pemulihan ekonomi dan infrastruktur juga belum sepenuhnya tuntas. Kemerdekaan akan benar-benar bermakna apabila pembangunan menjangkau seluruh pelosok negeri tanpa meninggalkan siapa pun.
Tantangan terbesar bangsa saat ini bukan lagi kolonialisme, melainkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan, dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dalam Islam, korupsi merupakan pengkhianatan terhadap amanah. Allah Swt berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini menegaskan bahwa pemerintahan yang baik harus dibangun di atas amanah dan keadilan. Penegakan hukum yang tegas, birokrasi yang profesional, serta tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan syarat utama untuk mewujudkan Indonesia yang berintegritas.
Pendidikan juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Di samping pemerataan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru honorer dan sebagian dosen non-ASN masih memerlukan perhatian serius. Padahal mereka adalah ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan juga tidak boleh hanya mengejar prestasi akademik, tetapi harus melahirkan generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Rasulullah menyampaikan, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”
Di bidang ekonomi, Indonesia masih menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Sebagai negara yang dikaruniai kekayaan sumber daya alam, kesejahteraan rakyat seharusnya dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan bangsa sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Di sisi lain, masyarakat juga merasakan semakin besarnya beban perpajakan yang kini menjangkau hampir seluruh sektor kehidupan. Pajak memang merupakan instrumen penting dalam membiayai pembangunan, tetapi masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi objek utama untuk menutup kebutuhan anggaran negara. Negara harus memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari kebocoran akibat korupsi maupun pemborosan.
Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu. Allah SWT berfirman, ”…Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” (QS. Al-Hasyr: 7).
Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Apabila kekayaan alam Indonesia dikelola secara optimal, transparan, dan bebas korupsi, penerimaan negara akan semakin kuat sehingga tidak terlalu bergantung pada peningkatan beban pajak. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat lebih adil dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Selain persoalan ekonomi, Indonesia juga menghadapi tantangan krisis lingkungan dan krisis moral. Kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, penyalahgunaan narkoba, perjudian daring, hoaks, serta lunturnya etika menunjukkan bahwa pembangunan karakter harus menjadi prioritas. Kemajuan ekonomi tanpa integritas hanya akan menghasilkan kemajuan yang rapuh.
Islam menawarkan solusi yang komprehensif melalui kepemimpinan yang amanah, pendidikan berbasis tauhid dan akhlak, pemberdayaan ekonomi melalui zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, serta penguatan usaha masyarakat. Nilai-nilai tersebut selaras dengan Pancasila dan konstitusi dalam membangun bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat.
Memperingati 81 tahun kemerdekaan hendaknya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar seremoni. Tugas generasi hari ini bukan hanya menikmati kemerdekaan, tetapi mewariskan Indonesia yang lebih bersih, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Kemerdekaan sejati terwujud ketika bangsa ini mampu membebaskan diri dari korupsi, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan krisis moral.
Dengan memadukan nilai-nilai Islam tentang amanah dan keadilan dengan semangat Pancasila serta amanat konstitusi, Indonesia memiliki harapan besar menjadi baldatun ṭayyibatun wa rabbun ghafur—negeri yang baik, sejahtera, dan mendapat ampunan Allah SWT.
Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga kemerdekaan tidak hanya dirayakan setiap tahun, tetapi diwujudkan melalui kejujuran, kerja keras, kepemimpinan yang amanah, dan pengabdian nyata demi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.
*) Penulis: Chandra Aditya
Sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Kediri
