MAKLUMAT – Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi politik luar negeri. Di tengah persaingan kekuatan global, Indonesia dituntut menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai negara tanpa kehilangan kemandirian dalam menentukan kepentingan nasional.
Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Khoirul Amin, menilai Indonesia tengah menjalankan strategi strategic ambivalence.
Pendekatan ini memungkinkan Indonesia mempertahankan hubungan dengan berbagai kekuatan dunia tanpa harus sepenuhnya berpihak pada satu blok geopolitik.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam diskusi bertajuk “Assessing Indonesia’s Strategic Ambivalence in Bridging BRICS and ASEAN” yang digelar Program Studi HI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Selasa (3/11/2026).
Menurut Khoirul, keterlibatan Indonesia dalam BRICS harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat kepentingan nasional. Keputusan tersebut tidak semestinya hanya mengikuti perubahan tren geopolitik yang berkembang di tingkat global.
“Keterlibatan Indonesia dalam BRICS harus didasarkan pada pertimbangan kepentingan nasional yang terukur, bukan sekadar mengikuti tren geopolitik. Diplomasi luar negeri perlu tetap rasional dalam melihat ruang momentum yang ada,” tegasnya.
Ujian Diplomasi Indonesia
Meningkatnya perhatian China terhadap Indonesia turut membuka peluang kerja sama baru. Namun, kondisi tersebut juga menuntut Indonesia lebih cermat dalam membaca dinamika hubungan internasional.
Di satu sisi, BRICS dapat menjadi ruang untuk memperluas kerja sama ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan global. Di sisi lain, Indonesia tetap memiliki kepentingan menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat serta memperkuat perannya di ASEAN.
“Tantangan diplomasi Indonesia bukan sekadar memilih mitra, melainkan memastikan setiap kerja sama memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional,” lanjutnya menjelaskan.
Pendekatan strategic ambivalence menjadi penting dalam konteks tersebut. Indonesia perlu menjaga fleksibilitas diplomasi agar tidak terjebak dalam persaingan antarblok yang semakin kompleks.
Waspada Stabilitas Rupiah
Selain persaingan geopolitik, isu dedolarisasi juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dinilai belum sepenuhnya dapat diterapkan Indonesia.
Sebab, kebutuhan pendanaan domestik masih menjadi prioritas, sementara struktur ekonomi nasional belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan sistem transaksi internasional.
Khoirul mengingatkan bahwa perubahan sistem transaksi global perlu diperhitungkan secara matang. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kesiapan ekonomi berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.
“Karena itu, pilihan kebijakan ekonomi dan diplomasi Indonesia perlu berjalan beriringan. Penguatan kerja sama internasional tidak boleh mengabaikan kondisi ekonomi domestik,” lanjut Khoirul.
Ajak Mahasiswa Pahami Tantangan Politik Luar Negeri
Diskusi yang dimoderatori dosen HI UMM, Dion Maulana Prasetyo, Ph.D., tersebut menjadi ruang untuk mengkritisi arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah pergeseran tatanan dunia.
Melalui pembahasan ini, mahasiswa diajak memahami bahwa bergabung dengan BRICS bukan sekadar persoalan keanggotaan dalam blok ekonomi baru.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana Indonesia memanfaatkan peluang kerja sama global tanpa mengorbankan kemandirian politik luar negeri, stabilitas ekonomi, dan kepentingan nasional.
“Di tengah rivalitas kekuatan dunia, keseimbangan diplomasi menjadi salah satu tantangan penting bagi bangsa kita,” ujar Dion menjelaskan.
Kemampuan membaca momentum sekaligus menjaga independensi akan menentukan sejauh mana keterlibatan Indonesia dalam BRICS benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa.
