MAKLUMAT — Ada yang terasa janggal ketika membaca kabar tentang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini.
Saya sampai bertanya dalam hati, sejak kapan jabatan setinggi Wakil Presiden menjadi begitu ramai dibicarakan bukan karena gagasan atau pengabdiannya, melainkan karena persoalan yang seharusnya sudah selesai sebelum seseorang menduduki jabatan tersebut?
Terlebih ketika muncul kabar bahwa Gibran telah menyampaikan keinginan untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.
Entah bagaimana kelanjutan persoalan ini nantinya. Namun, ada satu hal yang membuat saya ingin membuka kembali sejarah negeri ini. Bukan untuk mencari siapa Wakil Presiden terbaik atau terburuk, melainkan untuk mengingat kembali betapa besar tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut.
Sebab, sebelum ditempati Gibran, kursi itu pernah menjadi tempat pengabdian Mohammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, hingga sejumlah tokoh lain yang turut mewarnai perjalanan Indonesia.
Dan rasanya, kita perlu kembali bertanya. Sedang dibawa ke mana kehormatan jabatan Wakil Presiden hari ini?
Dulu Kursi Itu Ditempati Para Pejuang
Saya membayangkan bagaimana Mohammad Hatta menjalani hari-harinya sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.
Negeri ini baru merdeka. Keadaan belum stabil. Ancaman datang dari berbagai arah. Namun, di tengah segala keterbatasan itu, Hatta ikut memikirkan bagaimana sebuah bangsa yang baru lahir bisa bertahan.
Ia bukan sekadar orang yang berdiri di samping Soekarno ketika proklamasi dibacakan.
Hatta adalah pemikir. Ia membaca, menulis, berdebat, dan menghabiskan sebagian hidupnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Bahkan, ketika akhirnya memilih mengundurkan diri pada 1956, keputusan itu tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pandangan politik yang mendalam.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa Hatta merupakan manusia tanpa kekurangan. Tentu tidak. Ia juga seorang politikus yang hidup dalam berbagai pertentangan pada zamannya.
Namun, ada pelajaran menarik dari perjalanan hidupnya. Jabatan bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan dengan mengabaikan keyakinan dan tanggung jawab.
Lalu kita mengenal Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang turut berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan. Ada Adam Malik dengan pengalaman diplomatiknya. Ada BJ Habibie dengan pemikiran dan penguasaan teknologinya.
Mereka memiliki latar belakang berbeda. Tidak semuanya meninggalkan catatan yang bebas dari kritik.
Tetapi setidaknya, sejarah memberi kita ruang untuk mengenang gagasan, perjuangan, dan kontribusi mereka.
Lantas, apa yang kelak akan diingat generasi mendatang tentang Wakil Presiden hari ini?
Pertanyaan itu mungkin terdengar tidak nyaman. Namun, bukankah seorang pejabat publik memang harus siap menghadapi pertanyaan yang tidak selalu menyenangkan?
Sekarang Kita Sibuk Membicarakan Apa?
Saya tidak memiliki persoalan pribadi dengan Gibran.
Saya juga tidak berpikir bahwa usia muda menjadi alasan seseorang tidak layak memimpin. Justru Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani mengambil tanggung jawab besar.
Namun, keberanian saja tentu tidak cukup.
Ada kemampuan yang harus dibuktikan. Ada kepercayaan yang mesti dijaga. Ada tanggung jawab yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan memenangkan pemilihan umum.
Gibran memang telah memenangkan Pilpres 2024 bersama Prabowo. Hasil itu merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati.
Tetapi demokrasi tidak berhenti ketika suara selesai dihitung.
Rakyat masih berhak bertanya. Media masih berhak mengkritik. Lembaga hukum tetap harus bekerja.
Sayangnya, belakangan ini perhatian publik kembali tersita oleh persoalan dokumen pendidikan Gibran dan perkembangan proses hukum yang menyertainya.
Di satu sisi, Gibran memiliki hak untuk membela diri dan membuktikan keabsahan dokumennya. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh penjelasan yang terang.
Keduanya tidak perlu dipertentangkan.
Saya justru merasa sedih ketika energi bangsa harus terus terserap dalam perdebatan semacam ini.
Bayangkan, masih banyak anak muda yang kesulitan mencari pekerjaan. Masih ada keluarga yang harus menghitung uang belanja setiap hari. Masih banyak sekolah yang membutuhkan perhatian.
Sementara itu, kita kembali sibuk memperdebatkan kelanjutan jabatan orang nomor dua di Republik ini.
Tentu persoalan hukum dan konstitusi tidak boleh diabaikan. Namun, kita juga berhak berharap agar perhatian terhadap persoalan rakyat tidak tenggelam di tengah kegaduhan politik.
Bukankah seorang Wakil Presiden semestinya lebih sering hadir dalam pembicaraan publik karena solusi yang ditawarkannya?
Jangan Sampai Kita Kehilangan Rasa Malu
Ada satu hal yang menurut saya semakin penting dalam kehidupan bernegara, yaitu rasa tanggung jawab moral.
Saya tidak sedang berbicara tentang rasa malu sebagai hukuman sosial. Saya berbicara tentang kesadaran bahwa jabatan publik merupakan amanah yang jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi.
Seorang pemimpin boleh membela dirinya. Ia juga berhak mempertahankan jabatan sepanjang memiliki dasar hukum dan konstitusional.
Namun, setiap langkahnya semestinya mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan.
Kita tidak boleh buru-buru menyatakan seseorang bersalah sebelum persoalannya memperoleh kepastian hukum.
Tetapi kita juga tidak boleh membiasakan diri menganggap setiap kritik sebagai permusuhan.
Saya teringat kembali pada Bung Hatta.
Ketika mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, ia tidak berhenti menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Pengabdiannya tidak hilang hanya karena ia tidak lagi berada dalam pemerintahan.
Tentu situasi Hatta dan Gibran sangat berbeda. Tidak adil apabila keduanya disamakan begitu saja.
Namun, sejarah itu mengingatkan kita bahwa jabatan bukan satu-satunya ukuran kehormatan seseorang.
Jika Gibran nantinya memilih bertahan, masyarakat berhak mengharapkan pembuktian yang jelas dan pengabdian yang nyata.
Jika ia benar-benar memilih mundur, keputusan itu harus dijalankan sesuai konstitusi.
Saya tidak ingin menjadikan tulisan ini sebagai ajakan untuk membenci seseorang. Sebab, persoalan negara terlalu besar apabila hanya dipersempit menjadi urusan suka atau tidak suka terhadap seorang tokoh.
Yang saya khawatirkan justru lebih jauh dari itu.
Jangan sampai kita menjadi bangsa yang begitu terbiasa dengan kontroversi, hingga lupa bahwa jabatan negara seharusnya dijaga kehormatannya.
Jangan sampai generasi muda menganggap kekuasaan hanya tentang bagaimana seseorang memperoleh kursi, bukan tentang apa yang ia lakukan setelah duduk di sana.
Dan jangan sampai sejarah Wakil Presiden Indonesia yang dibangun melalui pengorbanan panjang kehilangan maknanya karena kita terlalu sibuk membela atau menyerang individu.
Pada akhirnya, saya hanya ingin mengingatkan satu hal.
Bung Hatta pernah duduk di kursi itu. Begitu pula sejumlah tokoh yang memiliki perjalanan pengabdian panjang. Kini kursi yang sama ditempati Gibran, dengan tantangan dan persoalan pada zamannya sendiri.
Tidak ada kewajiban bagi Gibran untuk menjadi Hatta. Zaman mereka berbeda, begitu pula persoalan yang dihadapi.
Tetapi siapa pun yang menjadi Wakil Presiden memiliki kewajiban yang sama: menjaga amanah rakyat dan kehormatan Republik.
Sebab, yang paling menyedihkan bukan ketika seorang Wakil Presiden kehilangan jabatannya. Melainkan ketika rakyat perlahan kehilangan alasan untuk menghormati jabatan itu.***
