MAKLUMAT — Populisme, polarisasi, dan post-truth menjadi tantangan serius bagi kehidupan sosial masyarakat. Ketika emosi lebih dipercaya daripada fakta dan perbedaan berubah menjadi permusuhan, solidaritas serta kepercayaan sosial menghadapi ujian.
Kehidupan masyarakat selalu diwarnai perbedaan pandangan, kepentingan, latar belakang, dan cara memahami persoalan. Perbedaan merupakan bagian alami dari kehidupan sosial dalam masyarakat yang majemuk. Namun, persoalan muncul ketika perbedaan tidak lagi disikapi dengan kedewasaan berpikir, melainkan dijadikan alasan untuk membangun prasangka, permusuhan, dan pembelahan antarkelompok.
Fenomena populisme, polarisasi, dan post-truth atau pascakebenaran menjadi tiga persoalan yang patut dicermati dalam dinamika kehidupan masyarakat saat ini. Ketiganya bukan sekadar istilah dalam kajian politik dan komunikasi, melainkan memiliki pengaruh terhadap cara manusia membangun hubungan, menerima informasi, menyampaikan pendapat, serta memperlakukan sesamanya.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering dihadapkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan pemikiran jernih. Mulai dari kebijakan publik, persoalan ekonomi, pendidikan, lingkungan, hingga penanganan bencana alam. Sayangnya, tidak semua persoalan tersebut dibicarakan berdasarkan fakta dan pertimbangan rasional. Tidak jarang, sentimen kelompok justru lebih dominan daripada kepentingan bersama.
Ernesto Laclau dalam pemikirannya tentang populisme melalui On Populist Reason (2005) menjelaskan bagaimana identitas kolektif dapat dibentuk melalui konstruksi wacana yang memperhadapkan kelompok masyarakat dengan kekuatan yang dianggap berlawanan.
Sementara itu, Cas Mudde memandang populisme sebagai ideologi inti-tipis yang membelah masyarakat menjadi dua kelompok yang dipertentangkan, yakni rakyat yang dianggap murni dan elite yang dipersepsikan korup.
Pemikiran tersebut memberikan gambaran bahwa populisme tidak selalu berhenti pada strategi politik. Dalam kehidupan sosial, pola komunikasi yang membangun pertentangan antara kelompok tertentu dapat memengaruhi cara masyarakat memandang orang lain. Seseorang bisa dinilai bukan berdasarkan integritas, tindakan, atau argumentasinya, melainkan berdasarkan identitas dan kelompok yang melekat padanya.
Keadaan semacam ini berpotensi mengurangi ruang dialog. Masyarakat menjadi lebih mudah memberikan penilaian, tetapi semakin sulit mendengarkan penjelasan yang berbeda. Padahal, kehidupan bersama membutuhkan kesediaan untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang.
Persoalan berikutnya adalah polarisasi sosial. Giovanni Sartori melalui kajian sistem kepartaian menjelaskan konsep polarized pluralism, sedangkan Shanto Iyengar dan rekan-rekannya mengembangkan kajian mengenai polarisasi afektif, yaitu kondisi ketika perbedaan politik berkembang menjadi ketidaksukaan dan permusuhan emosional terhadap kelompok lain.
Dalam kehidupan masyarakat, polarisasi tidak selalu terlihat dalam pertentangan terbuka. Ia dapat hadir melalui percakapan keluarga, lingkungan pekerjaan, organisasi, komunitas, hingga interaksi di media sosial. Perbedaan pilihan dan pendapat yang semestinya dapat dibicarakan secara dewasa justru berkembang menjadi persoalan hubungan personal.
Jika keadaan tersebut dibiarkan, masyarakat berisiko kehilangan modal sosial berupa kepercayaan, kepedulian, dan kesediaan bekerja sama. Gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan kehidupan masyarakat dapat melemah ketika hubungan antarmanusia lebih banyak ditentukan oleh kesamaan kelompok daripada kesadaran sebagai sesama warga.
Di tengah situasi tersebut, post-truth menghadirkan persoalan yang tidak kalah serius. Istilah ini dipopulerkan secara luas setelah digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika fakta objektif memiliki pengaruh lebih kecil terhadap pembentukan opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi.
Steve Tesich menggunakan istilah post-truth dalam tulisannya pada 1992. Selanjutnya, Lee McIntyre dalam buku Post-Truth (2018) membahas bagaimana fakta dapat dikesampingkan demi mempertahankan keyakinan dan kepentingan tertentu.
Perkembangan teknologi informasi membuat persoalan ini semakin kompleks. Media sosial memungkinkan setiap orang memproduksi dan menyebarkan informasi dengan cepat. Namun, kemudahan tersebut tidak selalu diikuti kemampuan memeriksa kebenaran informasi. Berita yang belum terverifikasi, potongan pernyataan, foto tanpa konteks, dan tuduhan tanpa bukti dapat menyebar luas sebelum memperoleh klarifikasi.
Dalam kondisi demikian, masyarakat berpotensi terjebak dalam confirmation bias, yakni kecenderungan menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan sendiri dan menolak informasi yang bertentangan dengannya. Akibatnya, ruang komunikasi publik berubah menjadi tempat mempertahankan pembenaran, bukan mencari kebenaran.
Hannah Arendt melalui esainya Lying in Politics (1971) telah mengingatkan bahaya manipulasi fakta dalam kehidupan politik. Ketika batas antara fakta dan kebohongan semakin kabur, masyarakat menghadapi kesulitan membangun pemahaman bersama terhadap realitas.
Dampaknya dapat terlihat dalam berbagai persoalan sosial, termasuk ketika bencana alam terjadi. Dalam situasi darurat, masyarakat membutuhkan informasi yang akurat mengenai kondisi wilayah, ancaman keselamatan, kebutuhan pengungsi, dan langkah penanganan. Informasi keliru dapat menimbulkan kepanikan, menghambat bantuan, bahkan membahayakan keselamatan manusia.
Penderitaan korban bencana juga tidak semestinya dijadikan bahan pembentukan citra, pertentangan kepentingan, atau perlombaan menyebarkan narasi yang belum terbukti. Yang lebih dibutuhkan adalah kerja sama, transparansi informasi, dan kepedulian terhadap mereka yang sedang mengalami kesulitan.
Di sinilah pentingnya mengembalikan orientasi kehidupan sosial kepada nilai kemanusiaan. Perbedaan tidak harus dihilangkan, tetapi perlu dikelola melalui etika, adab, dan kedewasaan berpikir. Kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial, tetapi harus disampaikan dengan argumentasi, data, serta tanggung jawab moral.
Masyarakat juga perlu membangun kebiasaan sederhana sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi: memeriksa sumber, membandingkan keterangan, memahami konteks, dan memberikan ruang bagi klarifikasi. Sikap kritis bukan berarti mudah mencurigai semua pihak, melainkan memiliki kesediaan untuk menguji informasi secara adil.
Pada saat yang sama, para pemimpin, tokoh masyarakat, pendidik, media, dan pengguna ruang digital memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas komunikasi publik. Pengaruh sosial seharusnya digunakan untuk mencerahkan, bukan memperkeruh keadaan. Perbedaan pandangan seharusnya membuka ruang pembelajaran, bukan membangun kebencian.
Kualitas sebuah masyarakat tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, atau banyaknya informasi yang beredar. Kualitas tersebut juga tercermin dari kemampuan warganya menghormati martabat manusia, menjaga kepercayaan, serta menyelesaikan perbedaan tanpa kehilangan rasa persaudaraan.
Populisme dapat membentuk narasi pertentangan, polarisasi dapat memperlebar jarak sosial, sedangkan post-truth dapat mengaburkan batas kebenaran. Namun, ketiganya bukan sesuatu yang tidak dapat dihadapi. Pendidikan, literasi informasi, budaya dialog, integritas, dan kesadaran kemanusiaan merupakan fondasi penting untuk memperkuat kehidupan bersama.
Sebab, masyarakat yang sehat bukanlah masyarakat yang seluruh warganya memiliki pemikiran sama. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mampu berbeda tanpa saling merendahkan, mengkritik tanpa memfitnah, serta mempertahankan kebenaran tanpa kehilangan adab dan kemanusiaan.
