MAKLUMAT — Ada pertanyaan mendasar ketika pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar influencer dalam kegiatan sosialisasi kebijakan: apakah negara sedang membangun komunikasi publik atau justru mengubah uang rakyat menjadi komoditas popularitas?
Di era digital, pemerintah memang perlu beradaptasi dengan perubahan pola komunikasi masyarakat. Media sosial dan influencer dapat menjadi sarana strategis untuk menyampaikan informasi, mengedukasi publik, serta menjelaskan kebijakan negara. Namun, ketika strategi tersebut dibiayai APBN, persoalannya bukan lagi sekadar efektivitas komunikasi, melainkan juga menyangkut legalitas, kepatutan, prioritas anggaran, dan pertanggungjawaban penggunaan uang publik.
Boleh Secara Hukum, Tapi Bukan Tanpa Batas
Secara prinsip, penggunaan APBN untuk membiayai jasa influencer dimungkinkan sepanjang menjadi bagian dari tugas dan fungsi kementerian/lembaga, memiliki perencanaan dan keluaran yang jelas, serta dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Ketentuan ini memberikan pesan penting: legalitas pengeluaran tidak otomatis menjadikan pengeluaran tersebut patut. Artinya, meskipun pembayaran influencer dapat dimasukkan dalam kegiatan sosialisasi, pemerintah tetap harus membuktikan urgensi dan manfaatnya.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (1), melarang pejabat melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN apabila anggarannya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Sementara itu, pengadaan jasa komunikasi pemerintah harus mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Dengan demikian, pembayaran influencer bukan ruang belanja bebas berdasarkan popularitas, kedekatan, atau kehendak pejabat. Harus ada kebutuhan, perencanaan, mekanisme pengadaan, kontrak, hasil pekerjaan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Jangan Sampai Efisiensi Jadi Alasan Mengorbankan Kebutuhan Rakyat
Persoalan berikutnya adalah dari mana anggaran tersebut berasal. Apakah pemerintah boleh memangkas anggaran sektor lain untuk membiayai sosialisasi melalui influencer?
Pemerintah memang memiliki kewenangan melakukan penyesuaian anggaran sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengorbankan sektor yang lebih mendesak.
Pasal 3 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan fungsi alokasi APBN, yakni mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi juga mengharuskan kebijakan anggaran memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Karena itu, menjadi tidak masuk akal apabila anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penanganan kemiskinan, atau infrastruktur dasar justru dikurangi, sementara belanja komunikasi pemerintah memperoleh tambahan tanpa ukuran manfaat yang jelas.
Memang, tidak setiap pergeseran anggaran otomatis melanggar hukum. Akan tetapi, pemerintah harus memastikan bahwa perubahan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak mengabaikan kewajiban belanja yang telah ditetapkan undang-undang.
Efisiensi seharusnya berarti menghilangkan pemborosan, bukan sekadar memindahkan anggaran dari kebutuhan mendasar masyarakat ke kegiatan yang lebih menguntungkan secara politis atau pencitraan.
Berapa Batas Kewajaran Anggaran Influencer?
Pertanyaan berikutnya adalah apakah terdapat batas maksimal pembayaran influencer yang bersumber dari APBN?
Pemerintah memiliki acuan Standar Biaya Masukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 untuk Tahun Anggaran 2026. Namun, tidak tepat jika menganggap terdapat satu tarif nasional khusus yang secara otomatis membatasi seluruh pembayaran influencer. Jasa influencer tidak serta-merta dapat disamakan dengan honorarium narasumber.
Kewajaran biaya harus dinilai berdasarkan kebutuhan pekerjaan, cakupan layanan, jumlah konten, karakteristik audiens, jangkauan komunikasi, kualitas hasil, serta harga pasar.
Di sinilah pemerintah perlu memiliki standar yang lebih spesifik. Jangan sampai jumlah pengikut dan popularitas seseorang menjadi alasan untuk membayar mahal tanpa pengukuran manfaat yang sebanding.
Jutaan tayangan tidak otomatis berarti jutaan masyarakat memahami kebijakan. Banyaknya pengikut juga tidak menjamin bahwa informasi yang disampaikan tepat sasaran. Negara harus mengukur keberhasilan berdasarkan dampak komunikasi, bukan sekadar jumlah unggahan dan impresi.
Negara harus menentukan harga, bukan tunduk pada popularitas.
Dalam pengadaan jasa pemerintah, influencer boleh mengajukan penawaran berdasarkan nilai jasa profesionalnya. Namun, penentuan nilai kontrak tidak boleh diserahkan kepadanya secara sepihak.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran penting dalam menyusun kebutuhan, menetapkan spesifikasi atau kerangka acuan kerja, memperkirakan kewajaran harga, dan mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai ketentuan pengadaan. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjalankan kewenangan pengelolaan anggaran sesuai pelimpahan kewenangannya.
Artinya, negara harus menjadi pihak yang mengendalikan penggunaan uang rakyat. Popularitas boleh menjadi salah satu pertimbangan komersial, tetapi tidak boleh menjadi penentu tunggal harga jasa yang dibayar menggunakan APBN.
Menghentikan Pemborosan Melalui Transparansi dan Pengawasan
Ke depan, setidaknya ada lima langkah yang harus dilakukan pemerintah.
Pertama, setiap kementerian/lembaga wajib menyusun analisis kebutuhan sebelum menggunakan influencer. Harus jelas mengapa jasa tersebut diperlukan, siapa sasaran komunikasinya, dan mengapa saluran komunikasi pemerintah yang sudah tersedia tidak mencukupi.
Kedua, Kementerian Keuangan bersama LKPP perlu memperkuat pedoman kewajaran harga jasa komunikasi digital, termasuk standar komponen biaya, pembanding harga pasar, dan evaluasi hasil pekerjaan.
Ketiga, pemerintah harus membuka informasi anggaran kepada publik, meliputi nilai kontrak, penyedia jasa, ruang lingkup pekerjaan, sumber anggaran, dan hasil kegiatan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Keempat, pengawasan harus diperkuat melalui APIP, BPK, dan lembaga terkait untuk memastikan tidak terjadi pemborosan, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan anggaran.
Kelima, pemerintah harus membedakan komunikasi publik dari propaganda dan pencitraan. APBN seharusnya digunakan untuk menyampaikan informasi yang benar dan mendidik masyarakat, bukan membiayai popularitas pejabat atau memoles kebijakan pemerintah.
Pada akhirnya, persoalan pembayaran influencer menggunakan APBN bukan sekadar persoalan teknologi komunikasi, melainkan persoalan etika kekuasaan dan tanggung jawab fiskal.
Kita tidak sedang menolak perkembangan teknologi atau menafikan peran influencer. Yang dipersoalkan adalah prioritas, kepatutan, dan akuntabilitas penggunaan uang publik.
APBN bukan milik kementerian, pejabat, ataupun kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. APBN adalah instrumen fiskal negara yang bersumber dari kontribusi rakyat dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Jika pemerintah menganggap membayar influencer sebagai pilihan paling efektif, buktikan melalui kajian kebutuhan, perhitungan biaya yang rasional, dan hasil yang terukur. Jangan menjadikan angka pengikut dan jumlah tayangan sebagai legitimasi pengeluaran.
Sebab, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa sering kebijakannya muncul di beranda media sosial masyarakat, tetapi dari seberapa jauh rakyat benar-benar merasakan manfaat kebijakan tersebut. Negara tidak boleh lebih sibuk membayar orang untuk membicarakan keberhasilannya daripada memastikan rakyat merasakan keberhasilan itu.***
