MAKLUMAT – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika hukum terkait dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang dimilikinya. Prabowo menyarankan Gibran mengikuti proses hukum yang berlaku.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengatakan, niat mundur itu disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi.
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, tidak benar Presiden Prabowo menyampaikan penolakan atas niatan tersebut. Sementara Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses PTUN maupun mekanisme hukum yang tersedia.
Kronologi Polemik Dokumen Pendidikan Gibran
Polemik dokumen pendidikan Gibran bermula dari riwayat pendidikannya di luar negeri dan penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA pada 2019. Persoalan tersebut kemudian berlanjut ke proses gugatan di pengadilan hingga berujung pada putusan kasasi Mahkamah Agung pada awal November 2026.
Berikut rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi polemik tersebut:
1. Menempuh pendidikan di luar negeri
Gibran pernah menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura, kemudian melanjutkan pendidikan di UTS Insearch, Australia. Ia juga mengikuti program advance diploma di Management Development Institute of Singapore (MDIS), sebelum meraih gelar sarjana dari University of Bradford, Inggris.
2. Penerbitan surat penyetaraan pada 2019
Pada 6 Agustus 2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 terkait penyetaraan pendidikan Gibran.
Surat keterangan tersebut diterbitkan melalui permohonan daring dan kemudian digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan administrasi pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.
3. Gugatan di PTUN Jakarta pada Februari 2026
Subhan Palal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 19 Februari 2026. Gugatan tersebut meminta pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Perkara itu sempat ditolak pada tingkat pertama dan banding sebelum berlanjut ke tahap kasasi di Mahkamah Agung.
4. Pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi
Dalam pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing).
Dalam pertimbangannya, sebagaimana dirujuk dalam kronologi pemberitaan, MK juga mencatat tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran yang setara dengan pendidikan SMA.
5. Mahkamah Agung membatalkan surat penyetaraan
Pada awal November 2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara gugatan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar surat itu dimusnahkan.
Putusan tersebut menjadi perkembangan hukum terbaru dalam polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
