MAKLUMAT — Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal isu pemakzulan dirinya serta niatan pengunduran diri dari kursi orang nomor dua di republik.
Ia mengaku menghormati seluruh aspirasi dan kritik masyarakat terkait isu tersebut. Ia menyebut tidak ingin dinamika itu terjadi berlarut-larut.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Gibran membenarkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pagi ini. Ia menyebut, Prabowo menyarankan agar ia tetap berjuang untuk membuktikan keabsahan dokumen dan rekam jejak pendidikannya, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).
“Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” katanya.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan (Kementerian) Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” terang Gibran.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran bertemu Prabowo selama sekitar 2,5 jam dan menyampaikan niatnya untuk mundur dari kursi Wapres RI pada Selasa pagi (10/11/2026).
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ungkapnya.
Meski begitu, Prasetyo menampik isu beredar yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo menolak niatan tersebut. Sementara Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses PTUN maupun mekanisme hukum yang tersedia.***
