MAKLUMAT – PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) memberikan klarifikasi terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Kebudayaan) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam siaran pers tertanggal 10 November 2026, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad tersebut menjelaskan bahwa kerja sama dengan kedua kementerian memiliki nilai total Rp14.696.955.002.
Nilai tersebut terdiri atas satu paket kampanye promosi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.900.000.002 serta tiga kampanye bersama KKP senilai Rp10.796.955.000.
RANS menyatakan seluruh kerja sama dilaksanakan melalui prosedur pengadaan yang transparan dan akuntabel. Perusahaan mengklaim mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, RANS menyebut proses pengadaan dilakukan melalui platform Inaproc.id atau e-katalog yang dapat diakses masyarakat.
Klaim Hasil Kampanye Capai 52,6 Juta Views
Terkait ruang lingkup pekerjaan, RANS menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan bertujuan mempromosikan museum-museum di Indonesia melalui konten digital yang menarik dan interaktif.
Sementara itu, kerja sama dengan KKP diarahkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai potensi sumber daya kelautan dan industri perikanan Indonesia.
Dalam program bersama KKP, RANS menggandeng The Dudas-1 untuk memproduksi konten edukasi dengan konsep perjalanan dan tur ke sejumlah lokasi.
Konten tersebut antara lain menampilkan budi daya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, serta fasilitas pendukung nelayan berupa cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
Mengenai nilai kontrak, RANS menyatakan penetapan harga mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lainnya.
Perusahaan mengklaim perhitungan biaya mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan, serta keluaran pekerjaan (deliverables) yang disepakati.
Menurut RANS, nilai kontrak tersebut tidak hanya mencakup publikasi di media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program luar jaringan (off-air), dan aktivitas promosi lainnya.
RANS menyebut keempat kampanye tersebut menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan, termasuk produksi konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan, dan manfaat digital lainnya.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 120 keluaran berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 keluaran berasal dari kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.
Perusahaan juga mengklaim seluruh kampanye mencatat lebih dari 52,6 juta penayangan (views) secara kumulatif di berbagai kanal digital.
RANS Tanggapi Isu Konflik Kepentingan Raffi Ahmad
Selain menjelaskan nilai kontrak dan hasil pekerjaan, RANS turut menanggapi perhatian publik mengenai potensi konflik kepentingan Raffi Ahmad.
Raffi Ahmad diketahui merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Dalam klarifikasinya, perusahaan menyatakan telah berdiri sejak 2018 dan mengembangkan bisnis berbasis kreator (creator-based venture) sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
RANS juga menyebut ekosistem bisnisnya memiliki lebih dari 140 juta pengikut serta telah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra swasta maupun lembaga pemerintah.
Terkait keterlibatan The Dudas-1, perusahaan menjelaskan bahwa kekayaan intelektual tersebut mulai dikembangkan sejak pertengahan 2024, sebelum penunjukan kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan KKP.
Sebagai penjelasan, RANS menyebut The Dudas-1 telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum memperoleh penunjukan kampanye dari KKP. Jumlah tersebut, menurut perusahaan, lebih banyak dibandingkan konten yang diproduksi untuk kampanye bersama kementerian tersebut.
Melalui klarifikasi ini, RANS menyatakan ingin memberikan gambaran mengenai proses pengadaan, ruang lingkup pekerjaan, penentuan harga, dan hubungan bisnis perusahaan dengan instansi pemerintah di tengah perhatian publik terhadap temuan ICW.***
