MAKLUMAT — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terkait dengan Raffi Ahmad, dengan total nilai kontrak mencapai Rp14,69 miliar sepanjang 2024–2026.
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek mengadakan lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan tiga paket pada 2025–2026
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
ICW menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai menimbulkan persoalan konsistensi efisiensi anggaran, transparansi manfaat belanja, persaingan penyedia, hingga potensi konflik kepentingan.
Rincian Kontrak Perusahaan Raffi Ahmad
Dalam siaran pers yang disampaikan Senin (9/11), ICW mencatat lima paket pengadaan Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya pada 2024.
Paket tersebut meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels @raffinagita1717 sebesar Rp205,89 juta, Instagram Story sebesar Rp575,65 juta, kehadiran dalam acara senilai Rp2,52 miliar, serta penayangan TikTok sebesar Rp144,42 juta.
Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket jasa influencer melalui direktorat jenderal berbeda.
Pada 2025, Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa influencer senilai Rp3,59 miliar. Pada tahun yang sama, Setditjen Perikanan Budidaya mengadakan jasa influencer untuk pembangunan BINS senilai Rp3,6 miliar.
Kemudian pada 2026, Setditjen Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar.
Dengan demikian, total nilai kontrak KKP dengan PT Rans Animasi Indonesia mencapai Rp10,8 miliar.
ICW Pertanyakan Efisiensi Anggaran Pemerintah
ICW menilai pengadaan jasa influencer tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Organisasi antikorupsi itu merujuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa membatasi sejumlah belanja, termasuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.
Namun, menurut ICW, KKP justru mengadakan dua paket jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia pada 2025 senilai total Rp7,2 miliar. Pada 2026, KKP kembali menambah kontrak senilai Rp3,6 miliar.
ICW juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas. Pada 2026, pagu transfer ke daerah dipangkas menjadi Rp693 triliun, turun sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Dalam konteks tersebut, ICW mempertanyakan pengeluaran Rp575,65 juta untuk penayangan Instagram Story Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Manfaat Belanja Influencer Dinilai Belum Terukur
ICW mempertanyakan manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer yang dinilai belum dapat diukur secara jelas dan terbuka.
Menurut ICW, kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik, termasuk biro hubungan masyarakat, website, media sosial resmi, serta dukungan pegawai dan anggaran.
Kemendikbudristek memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. KKP juga memiliki Biro Hubungan Masyarakat.
ICW mempertanyakan alasan kementerian masih perlu mengadakan jasa influencer di tengah keberadaan perangkat komunikasi tersebut.
Organisasi itu juga menyoroti paket pengadaan kehadiran Raffi Ahmad dalam acara senilai Rp2,52 miliar.
ICW meminta kementerian membuka kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan pengadaan agar publik dapat menilai kontribusi belanja tersebut terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah.
Spesifikasi Pengadaan Disorot karena Mengarah pada Penyedia Tertentu
ICW menilai spesifikasi sejumlah paket pengadaan berpotensi mengarah pada penyedia tertentu dan membatasi persaingan.
Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, nama paket secara langsung mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu berpotensi membuat penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan layanan sejenis.
ICW juga mempertanyakan dasar penetapan harga pengadaan. Tiga komponen penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.
Selain itu, tiga paket pengadaan KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Kondisi tersebut, menurut ICW, menimbulkan pertanyaan mengenai metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai kontrak.
ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan Raffi Ahmad
ICW juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki perusahaan yang menerima kontrak pemerintah sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada 22 Oktober 2024.
ICW menyebut, setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.
Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainmen Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung, serta menjabat sebagai komisaris.
ICW menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena melibatkan pejabat publik dan perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.
ICW juga menegaskan popularitas figur publik tidak serta-merta mencerminkan kepercayaan masyarakat. Menurut organisasi tersebut, kepercayaan publik seharusnya dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah.
ICW Minta Audit Pengadaan Jasa Influencer
ICW menyampaikan lima tuntutan terkait pengadaan jasa influencer tersebut.
Pertama, KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek diminta membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, termasuk KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
Kedua, BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian diminta mengaudit pengadaan, terutama terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan instansi.
Ketiga, ICW meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
Keempat, Presiden diminta menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. ICW juga meminta pencegahan perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Kelima, Raffi Ahmad diminta membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Redaksi Maklumat.id membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap siaran pers dari ICW. ****
