MAKLUMAT – Saya sering membuat status-status ringan di Facebook dan TikTok. Sesekali di Instagram dan WhatsApp terkait mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Banyak yang berkomentar, termasuk langsung japri ke saya. Sebagian besar setuju dengan status-status saya, namun beberapa di antaranya ada yang menyarankan agar saya tidak membuat status-status seperti itu. Ada yang bertanya, kok saya sepertinya sangat tidak suka (benci) Jokowi. “Mas, ojo berlebihan statusnya”, “Kanda panutan ini konsisten, rem sedikit”. Ada juga komentar lucu meniru video yang viral: “Guru… guru… hentikan guru. Kami tidak ingin berdosa.”
Menanggapi komentar-komentar tersebut, ada yang saya jawab dengan santai. Ada yang cukup dijawab dengan “hahaha”. Tapi ada juga yang saya jawab dan komentari agak serius: “Ya, saya memang tidak suka dan benci Jokowi. Dan ketidaksukaan saya sangat prinsip. Jokowi jahat terhadap Indonesia. Jokowi telah merusak Indonesia”. Jawaban yang agak serius inilah yang saya kembangkan menjadi tulisan ini.
Secara pribadi, saya tidak mempunyai urusan apa pun dengan Jokowi. Saya juga tak pernah menyinggung urusan pribadi Jokowi karena itu persoalan privacy. Tapi terkait posisi Jokowi sebagai mantan Presiden, saya sebagai rakyat berhak mengkritiknya dan bahkan marah. Dan dalam konteks inilah, saya menilai bahwa selama menjabat Presiden, Jokowi telah merusak dan berbuat jahat terhadap Indonesia.
Perusak Kemajemukan dan Toleransi
Sejak Pilpres langsung 2004, tak ada persoalan serius yang potensial merusak kemajemukan dan toleransi di Indonesia. Isu-isu keagamaan, termasuk penggunaan simbol-simbol agama, dinilai masih wajar. Namun pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai “negara toleran” tiba-tiba berubah menjadi “negara intoleran”. Terlihat sekali kalau ada setting agenda yang dijalankan. Bahkan agar terkesan ilmiah, dibuat riset-riset “pesanan” untuk memperkuat cap baru Indonesia sebagai “negara intoleran”. Hasil riset tersebut di antaranya menyimpulkan Indonesia sebagai “darurat intoleran”.
Polarisasi juga diciptakan di tengah-tengah masyarakat. Muncul istilah cebong, kampret, dan kadrun untuk menggambarkan terjadinya pembelahan di masyarakat. Roh rivalitas kelompok Islam dan kelompok nasionalis yang sudah dikubur dalam-dalam tiba-tiba dibangkitkan kembali. Masyarakat juga diadu domba melalui slogan-slogan ideologis murahan yang sengaja dikampanyekan secara masif, seperti slogan “Saya Indonesia” dan “Saya Pancasila”.
Dalam suasana yang normal, slogan tersebut tentu bermakna biasa saja, sebagai penegasan yang wajar soal keharusan kita untuk cinta Indonesia dan Pancasila. Namun dalam kondisi masyarakat yang terbelah, pesan slogan tersebut maknanya menjadi lain: negatif dan bahkan destruktif. Apalagi kata yang dipakai adalah “saya”, bukan “kita”.
Tentu sulit memaknai slogan tersebut sebagai bentuk penguatan keindonesiaan dan kepancasilaan. Yang ada sebaliknya, mencoba mengadu domba sesama anak bangsa. Seolah satu kelompok dinilai paling Indonesia dan Pancasila, sementara kelompok lainnya dinilai anti-Indonesia dan anti-Pancasila. Dan itu yang terjadi di lapangan.
Siapa yang menciptakan polarisasi dan adu domba tersebut? Dugaan kuat, Jokowi berada di balik semuanya. Dan proses ini sebenarnya sudah dimulai sejak Pilgub Jakarta 2012 dan mencapai klimaksnya pada Pilgub Jakarta 2017. Jakarta yang masyarakatnya lebih terpelajar dan heterogen dibanding provinsi lainnya, dan selama ini juga dikenal toleran, namun dalam sekejap tiba-tiba berubah menjadi provinsi yang intoleran.
Seorang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikenal toleran dalam hal keagamaan dan keberagaman, terbukti pernah terpilih menjadi Bupati Belitung Timur yang masyarakatnya mayoritas (93%) Muslim, tiba-tiba diseret masuk ke dalam kubangan politik bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jadilah Ahok seorang pesakitan.
Dugaan bahwa Jokowi berada di balik politik pecah belah, intoleransi, dan isu SARA terlihat pada Pilpres 2024. Indonesia aman-aman saja. Tak lagi terjadi pembelahan masyarakat, tak ada lagi jualan politik bernuansa SARA. Sebutan sebagai “negara intoleran” dan bahkan “negara darurat intoleran” tak lagi muncul. Semuanya lenyap pada Pilpres 2024. Kalaupun ada, hanya sedikit residu dari sisa-sisa dua Pilpres sebelumnya. Begitu pun Pilgub Jakarta 2024 sepi dari isu bernuansa SARA. Masyarakat akur, tak terbelah seperti pada Pilgub 2017.
Anti-Demokrasi dan Nir-Etika
Selama Jokowi menjadi presiden, demokrasi di Indonesia mengalami penurunan kualitas. Indikatornya dapat dilihat dari skor EIU. Indeks demokrasi Indonesia turun dari 6,95 pada 2014 menjadi 6,53 pada 2023, menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy. Skor Freedom House menilai kebebasan Indonesia merosot dari 65 poin pada 2014 menjadi 58 poin pada 2023, dengan skor kebebasan sipil yang jatuh ke angka 28 poin. Dan Institute for Democracy and Electoral Assistance (V-Dem) yang mengklasifikasikan Indonesia ke dalam rezim electoral autocracy akibat penyusutan ruang demokrasi.
Selain itu, juga ditandai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Penyusutan civic space, yang ditandai dengan banyaknya aktivis yang mendapat intimidasi hingga kriminalisasi politik dan hukum. Konflik kepentingan dan dinasti politik, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia calon wakil presiden yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming untuk—akhirnya—menjadi wakil presiden, yang memicu pro dan kontra hingga saat ini. Prinsip check and balance terkait relasi legislatif dengan eksekutif juga melemah. Belum lagi reduksi demokrasi, di mana Jokowi lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur daripada melakukan pemerataan ekonomi kelas menengah ke bawah.
Meninggalnya 894 petugas Pemilu 2019 juga menjadi catatan buruk demokrasi di era Jokowi. Ini kejadian yang luar biasa aneh. Indonesia bukan baru pertama kali melaksanakan Pemilu, tapi sudah 12 kali hingga Pemilu 2019. Dan dalam sejarahnya, tak pernah memakan korban sebanyak itu. Ironisnya, negara tak mengungkap kasus ini secara tuntas. Negara hanya berdalih bahwa faktor kelelahan yang menyebabkan mereka meninggal, alasan yang sangat simplistis. Dan inilah khas Indonesia, terlalu sering terjadi tragedi kematian massal, namun selalu kasusnya menguap begitu saja.
Berikutnya, upaya Jokowi menjadi presiden periode ketiga. Terkait hal ini, Jokowi sudah membantah berkali-kali. Namun bantahan tersebut sulit dipercaya, karena terlalu banyak bukti yang memperkuat keinginan Jokowi menjadi presiden tiga periode. Obrolan terbatas dengan beberapa elit politik tidak membantah dan bahkan membenarkan soal keinginan Jokowi tersebut. Keinginan menjadi presiden tiga periode bukan saja menabrak Konstitusi dan mengangkangi prinsip-prinsip demokrasi, tapi juga mengabaikan etika (politik) yang derajatnya berada di atas aturan hukum formal. Dan siapa pun pejabat publik yang terbiasa melanggar etika, dipastikan akan dengan mudah melanggar aturan hukum formal. Dan bagi Jokowi, mengabaikan etika seperti hal lumrah.
Masih ingat, baru setahun terpilih menjadi gubernur Jakarta pada 2012, Jokowi mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Padahal, entah berapa kali Jokowi menegaskan bahwa dirinya akan fokus menjadi gubernur dan tak terpikir menjadi calon presiden. Menjadi calon presiden tentu tidak melanggar aturan, tapi lebih pada persoalan etika pejabat publik. Belum lagi ijazahnya yang juga dipersoalkan. Kasus ijazah semakin menegaskan betapa rendahnya etika Jokowi sebagai pejabat publik, yang seharusnya mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, dan keadilan dan kesetaraan. Ini yang tidak dilakukan oleh Jokowi.
Paling terakhir tentu saja terkait sikap Jokowi yang menyeret Kepolisian terlalu jauh masuk ke dalam pusaran politik, sehingga sampai muncul istilah Partai Cokelat (Parcok), sebutan satir lantaran Kepolisian dinilai terlalu jauh digunakan sebagai instrumen kekuasaan Jokowi. Belum lagi geger soal sadap-menyadap yang dilakukan Kepolisian terhadap banyak tokoh politik, termasuk Presiden Prabowo atas perintah Kapolri saat itu Listyo Sigit Prabowo.
Jokowi Pembelajaran untuk Kita
Rasanya baru kali ini Indonesia mempunyai presiden seperti Jokowi. Presiden nir-etika, yang tak mempunyai standar kepantasan. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya karena terkait kepantasan, Jokowi bisa melakukannya. Pemimpin berbohong ketika dilakukan tak terlalu sering rasanya bisa dimaklumi. Tapi kalau terlalu sering berbohong, itu tak pantas dilakukan seorang pemimpin, dan itulah yang dilakukan Jokowi. Hari-hari kepemimpinannya penuh dengan kebohongan.
Ketika Konstitusi menegaskan bahwa masa jabatan Presiden hanya dua periode, semestinya, siapa pun presidennya, terbesit saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan langkah-langkah politik untuk menjadi presiden periode ketiga, dan inilah yang dilakukan Jokowi.
Pencitraan politik adalah hal wajar dilakukan untuk membentuk citra positif di mata publik. Dampaknya memang bisa positif atau bahkan sebaliknya, tergantung standar kepatutannya. Namun berbohong soal Mobil ESEMKA, masuk gorong-gorong, mengeksploitasi wajah ndeso adalah bagian pencitraan politik yang sangat negatif dan tak pantas dilakukan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh leader yang hanya bermodal pencitraan seperti Jokowi.
Penegakan hukum harusnya dijalankan semata untuk mewujudkan keadilan hukum di masyarakat, tak boleh sebagai bagian dari sandera politik terhadap lawan politik. Namun prinsip dasar ini tak berlaku bagi seorang pemimpin yang mengedepankan prinsip institusionalisasi hukum seperti Jokowi, di mana penegakan hukum dibelokkan menjadi senjata untuk menakut-nakuti atau menyerang lawan politik atau melindungi kawan politik. Penegakan hukum model institusionalisasi hukum inilah yang berlangsung selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi.
Semua hal di atas hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang tak mempunyai standar kepantasan. Namun ironisnya, apa yang dilakukan Jokowi oleh para pendukungnya, termasuk dari kalangan kampus, dianggap sebagai kehebatan, kelebihan, dan bahkan kekuatan politik Jokowi. Politik itu sejatinya (das solen) bicara soal kemaslahatan (public good, maslahati al-ammah) dan seharusnya menedepankan sisi kepantasan. Berpolitik yang tidak mengindahkan dua hal ini, maka kehancurannya hanya soal waktu. Sejarah sudah banyak mengungkap hal ini, dan Jokowi adalah contoh paling mutakhir dalam politik Indonesia.
Cukup sekali Indonesia pernah dipimpin oleh presiden berkarakter seperti Jokowi. Ke depan jangan sampai terulang Indonesia dipimpin kembali oleh orang dengan karakter serupa. Terlalu mahal harga yang harus dibayar Indonesia ketika seorang yang nir-etika dan tak mempunyai standar kepantasan dibiarkan memimpin Indonesia.
Kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun harus menjadi pembelajaran untuk kita, partai-partai politik, organisasi kemasyarakatan, terutama ormas keagamaan, organisasi kemahasiswaan yang selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi tidur lelap menjadi anak susuan penguasa, dan juga organisasi kemahasiswaan intra kampus, yang selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi berhasil ter(di)belah-belah. Semoga!***
