MAKLUMAT – Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi kepolisian setelah dinyatakan melanggar kode etik dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Mabes Polri, Selasa (10/11/2026). Sidang berlangsung sekitar 11 jam, mulai pukul 09.00 hingga 20.00 WIB.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Ahrie Sonta terbukti melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
“Polri telah melaksanakan sidang komisi kode etik terhadap terduga pelanggar AS. Tentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law,” kata Johnny seperti dilansir Kompas TV.
Menurut Johnny, seluruh anggota Polri memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Dia juga menegaskan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal kepolisian.
Dalam putusannya, komisi etik menyatakan perbuatan Ahrie Sonta sebagai perbuatan tercela. Selain itu, komisi menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Johnny menyebut Ahrie Sonta dinyatakan terlibat dalam tindakan penyadapan yang dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Meski demikian, Ahrie Sonta menyatakan banding atas putusan tersebut. Polri selanjutnya akan memproses pengajuan banding sesuai mekanisme yang berlaku.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa,” ujar Johnny.***
