MAKLUMAT – Hingga kini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memang belum menetapkan lokasi resmi. Namun peta persaingan tuan rumah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mulai mengerucut. Jawa Timur masuk kandidat terkuat untuk menggelar forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Koordinator Nasional Poros Muda NU, Ramadhan Isa menegaskan kesiapan Jawa Timur bukan sekadar klaim. Ia menyebut provinsi ini memiliki kombinasi langka—kapasitas infrastruktur modern dan kekuatan kepemimpinan. Di titik ini, nama Gubernur jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi faktor pembeda.
“Jawa Timur paling siap menyangga beban sebagai tuan rumah. Khofifah punya kapasitas birokrasi sekaligus pengaruh kuat di akar rumput,” ujar Ramadhan dikutip, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, rekam jejak menjadi argumen utama. Sejumlah agenda besar sukses dikelola tanpa gangguan berarti. Peringatan Satu Abad NU di Sidoarjo pada 2023 menjadi bukti awal, disusul Mujahadah Kubro di Stadion Gajayana yang menghadirkan ratusan ribu jemaah, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan Jawa Timur memang bukan wilayah biasa dalam sejarah NU. Di provinsi inilah para muassis menanam fondasi perjuangan Nahdlatul Ulama. Tradisi pesantren yang kuat hingga hari ini menjadi energi kultural yang sulit ditandingi daerah lain.
Karena itu, Poros Muda NU mendorong konsep “tuan rumah bersama”. Sejumlah daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Bangkalan, Kediri, hingga Situbondo diproyeksikan menjadi simpul kegiatan. Model ini tidak hanya menjawab persoalan teknis, tetapi juga menghidupkan kembali jejak historis NU.
“Muktamar ini harus menjadi momentum pulang ke akar. Bukan sekadar seremoni, tapi perjumpaan kembali dengan sejarah,” tegas Ramadhan.
Arah dukungan ke Jawa Timur mencerminkan dua hal, yakni rasionalitas teknis dan simbolisme kultural. Secara teknis, Jatim terbukti mampu mengelola event skala raksasa—sesuatu yang krusial untuk Muktamar NU yang berpotensi dihadiri jutaan orang.
Namun di balik itu, ada dimensi yang lebih dalam. NU bukan sekadar organisasi, melainkan jejaring tradisi pesantren. Jawa Timur, sebagai episentrum sejarahnya, menawarkan legitimasi simbolik yang sulit disaingi.
Jika PBNU memilih Jatim, keputusan itu bukan hanya soal kesiapan logistik, tetapi juga narasi besar mengembalikan Muktamar ke “rumah asalnya”.
Di sisi lain, konsep “tuan rumah bersama” bisa menjadi solusi inovatif—sekaligus ujian koordinasi lintas daerah. Jika berhasil, ini bisa menjadi model baru penyelenggaraan event keagamaan berskala nasional di Indonesia.
