MAKLUMAT –Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq mengklaim telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Klaim tersebut disampaikan Fahd setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Fahd menyebut uang puluhan miliar rupiah tersebut diberikan khusus untuk kepentingan organisasi NU. Ia juga menilai KPK keliru menetapkannya sebagai tersangka karena menurut pengakuannya, dana tersebut merupakan bantuan untuk penyelenggaraan Muktamar NU.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.
Pernyataan Fahd tersebut kembali menyeret nama NU dalam perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK. Namun, Fahd menyampaikan klaim itu sebagai pengakuannya, sementara kebenaran aliran dana dan peruntukannya masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Fahd Mengaku Dimintai Uang Rp100 Miliar
Sebelumnya, Fahd juga mengungkapkan bahwa mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut, pernah meminta uang sebesar Rp100 miliar kepadanya.
Fahd mengaku sempat menolak permintaan itu selama beberapa hari. Namun, ia kemudian menyatakan bersedia memberikan dana yang disebutnya sebagai pinjaman atau dana talangan untuk penyelenggaraan Muktamar NU.
Menurutnya, Arif mulai menghubunginya pada 25 Agustus 2026. Permintaan tersebut kembali disampaikan pada 26 Agustus, sebelum akhirnya pada 27 Agustus Arif disebut membawa nama seorang petinggi.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi,” ujar Fahd dalam pemeriksaan pada Selasa (10/11/2026).
Fahd mengaku akhirnya meminjamkan uang tersebut sebagai dana talangan Muktamar NU. Ia menegaskan pemberian uang itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mendukung kegiatan organisasi.
PBNU Tegaskan Muktamar Tidak Terkait Uang Korupsi
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebelumnya telah membantah adanya keterkaitan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU dengan aliran uang hasil korupsi.
Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan organisasi tidak memiliki hubungan dengan dana yang disebut-sebut berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.
Ia meminta pihak-pihak yang mengatasnamakan NU dalam persoalan pendanaan Muktamar untuk menunjukkan bukti konkret. Klaim sepihak tanpa bukti dapat merugikan organisasi dan mencemarkan nama baik jam’iyyah.
“Jangan membuat opini, membuat pernyataan yang terkesan ada uang hasil korupsi yang mengalir dalam kaitan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35,” tegas Gus Ipul, Kamis (12/11/2026).
Gus Ipul juga memastikan penyelenggaraan Muktamar NU tidak berkaitan dengan penggunaan uang hasil korupsi. Meski demikian, PBNU akan mencermati perkembangan perkara tersebut, termasuk bukti-bukti yang mungkin terungkap dalam persidangan.
Ia menegaskan apabila nantinya terbukti terdapat uang hasil korupsi yang mengalir untuk kepentingan Muktamar, pihak-pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
KPK Usut Dugaan Suap Pengurusan HGB Summarecon
Kasus yang menjerat Fahd Arafiq bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK mengumumkan delapan tersangka yang berasal dari unsur pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak perusahaan, perantara, serta pihak swasta dan politisi.
Delapan tersangka tersebut meliputi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi.
KPK juga menetapkan Rizal Pahlevi yang diduga menjadi perantara pihak Summarecon, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry sebagai tersangka.













