Pekan Depan, Nasib Listyo Sigit Ditentukan dalam Sidang Etik Polri

Listyo Sigit Prabowo

MAKLUMAT –Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan Listyo dalam perkara penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto.

Kepastian jadwal sidang itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan, Selasa (17/11/2026). Namun, Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan maupun susunan majelis yang akan memeriksa Listyo.

“Untuk tadi yang ditanyakan (sidang etik Listyo), itu dijadwalkan minggu depan,” kata Isir.

Dia menegaskan, Polri akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai hari pelaksanaan sidang tersebut.

“Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan,” ujarnya.

Sidang etik Listyo menjadi bagian dari rangkaian penegakan disiplin internal Polri terhadap sejumlah perwira tinggi yang terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Sebelumnya, Polri telah menjatuhkan sanksi berat kepada dua mantan pejabat tinggi kepolisian.

Ahrie Sonta dan Eko Hadi  Dipecat

Sebelum menjadwalkan sidang Listyo, Polri lebih dahulu menggelar sidang KKEP terhadap mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, Eko Hadi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Keputusan itu menyusul sanksi serupa yang sebelumnya dijatuhkan kepada mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution. Sedangkan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik.

Baca Juga  Bareskrim Tahan Dua Petinggi Dana Syariah Indonesia (DSI), Dugaan Penipuan Capai Rp2,4 Triliun

Dengan demikian, Listyo dan Slamet masih menunggu proses penegakan kode etik dari institusi Polri. Sidang Listyo menjadi perhatian karena dia pernah menduduki jabatan tertinggi di Korps Bhayangkara sebelum kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Empat Jenderal Terseret Dugaan Penyadapan

Perkara ini bermula dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkembangannya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Penyidik juga menemukan indikasi bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar komunikasi Presiden Prabowo. Sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, jurnalis, hingga tokoh masyarakat disebut turut menjadi sasaran.

Dalam perkara pidana tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dari empat jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka, Listyo, Ahrie, dan Eko telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan.

Selain menangani dugaan penyadapan ilegal, Polri juga membuka penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar. Penyelidikan tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Baca Juga  Isu Pergantian Kapolri Menguat, Pengamat Sebut Regenerasi hingga Dinamika Penegak Hukum Jadi Pemicu

Sidang etik Listyo pekan depan akan menentukan sanksi berdasarkan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Sementara itu, proses pidana atas dugaan penyadapan tetap berjalan melalui mekanisme penyidikan tersendiri.