MAKLUMAT – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Prof Henri Subiakto, meminta mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo mendapat pengamanan ketat selama menjalani proses penahanan. Ia mengingatkan agar tidak terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan Listyo sebelum perkara dugaan penyadapan ilegal yang menjeratnya diperiksa secara terbuka di pengadilan.
Pernyataan Henri tersebut disampaikan melalui unggahan di media sosial X, Kamis (12/11/2026). Ia menilai terdapat upaya membangun narasi yang memisahkan dugaan keterlibatan Listyo dalam kasus penyadapan dengan pihak yang disebutnya sebagai aktor di balik perbuatan tersebut.
Menurut, narasi yang berkembang berusaha menggambarkan Listyo sebagai pihak yang bertindak atas ambisi kekuasaan pribadi, tanpa keterlibatan tokoh lain yang diduga memberikan perintah.
“Ada upaya serius dari kekuatan politik lama, ingin memisahkan kejahatan Listyo Sigit dengan tokoh yang mengorder dia untuk melakukan penyadapan dan blackmail,” ujar Henri.
Ia menduga pembentukan narasi tersebut bukan terjadi secara spontan. Henri menyebut ada kekuatan politik dan dukungan dana yang digunakan untuk menggiring opini publik agar Listyo terlihat sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab.
Henri juga menyinggung dugaan keterlibatan pendengung, pemengaruh, hingga pihak-pihak yang disebutnya sebagai ahli pesanan dalam membangun narasi tersebut.
Menurut dia, upaya itu bertujuan membentuk persepsi bahwa Listyo merupakan korban kepentingan politik, bukan bagian dari persoalan yang harus diusut secara menyeluruh.
“Tujuannya membentuk opini bahwa sumber masalah bangsa malah tampil seolah sebagai korban politik,” katanya.
Henri Ingatkan Risiko Sebelum Persidangan
Di tengah perkembangan kasus tersebut, Henri secara khusus meminta aparat memastikan keselamatan Listyo selama berada dalam tahanan.
Ia mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti sebelum perkara dugaan penyadapan itu dibawa ke persidangan. Menurutnya, pengadilan yang terbuka diperlukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Awas di hari-hari ke depan harus dijaga ketat jangan sampai Listyo Sigit tiba-tiba sakit atau meninggal sebelum ada pengadilan yang terbuka dalam kejahatan negara ini,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menekankan pentingnya perlindungan terhadap tersangka selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, seluruh dugaan yang berkembang dapat diuji melalui mekanisme peradilan, bukan berhenti pada pembentukan opini di ruang publik.
Komisi III DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membuka seluruh fakta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Permintaan tersebut disampaikan menjelang rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Habiburokhman meminta kepolisian tidak hanya mengungkap dugaan penyadapan, tetapi juga mendalami rangkaian perbuatan lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Sejumlah dugaan yang perlu ditelusuri antara lain surveilans ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini melalui media sosial, hingga penggalangan massa untuk melakukan aksi.
Menurut Habiburokhman, rangkaian dugaan tersebut perlu diperiksa karena dinilai berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan dan Presiden.
“Yang intinya bisa membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” kata Habiburokhman.
Ia juga menyebut dugaan perbuatan tersebut perlu didalami dari sisi hukum. Jika bukti-bukti menguatkan adanya tindakan yang memenuhi unsur pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Habiburokhman menyinggung Pasal 160 KUHP dalam keterangannya terkait dugaan serangan terhadap pemerintahan.
Dengan adanya permintaan dari Komisi III DPR dan pernyataan Henri Subiakto, pengungkapan kasus penyadapan ilegal menjadi perhatian tidak hanya dari sisi dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga transparansi penanganan perkara.
Kepolisian diharapkan membuka fakta berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban melalui proses hukum.
