MAKLUMAT–Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hingga Kamis (12/11/2026), penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli serta menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen.
Suyudi menyampaikan perkembangan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan bahwa 28 saksi yang telah diperiksa berasal dari berbagai latar belakang. Sebanyak 24 orang merupakan anggota Polri, satu orang berasal dari vendor penyedia sistem penyadapan, sedangkan tiga lainnya berasal dari provider telekomunikasi.
“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi,” kata Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR.
Selain memeriksa para saksi, penyidik juga meminta keterangan enam ahli untuk mendalami aspek teknologi dan ketentuan pidana dalam perkara tersebut.
Enam ahli itu terdiri atas dua ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli hukum pidana.
Polisi Sita Ponsel hingga Log Data Penyadapan
Dalam rapat tersebut, Suyudi juga membeberkan sejumlah barang bukti yang telah diamankan penyidik untuk kepentingan penyidikan.
Barang bukti itu meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua unit iPad, empat unit perangkat CPU/PC dan laptop, satu modem, serta sejumlah dokumen dan log data penyadapan.
Penyitaan perangkat elektronik dan dokumen tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan bukti untuk mendalami dugaan praktik penyadapan ilegal yang sedang ditangani kepolisian.
Penyidik juga perlu menelusuri keterkaitan antara perangkat, sistem penyadapan, serta pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan aktivitas tersebut.
Pemaparan jumlah saksi, ahli, dan barang bukti itu disampaikan Kapolri dalam forum pengawasan DPR terhadap penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.
Komisi III DPR Desak Seluruh Fakta Dibuka
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolri mengungkap seluruh fakta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Habiburokhman menilai penyidikan tidak boleh hanya berhenti pada dugaan penyadapan. Ia meminta kepolisian mendalami kemungkinan adanya rangkaian perbuatan lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Sejumlah dugaan yang disorot meliputi surveilans ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini melalui media sosial, hingga penggalangan massa untuk melakukan aksi.
Menurut Habiburokhman, seluruh dugaan itu perlu diungkap agar penyidik dapat menjelaskan rangkaian peristiwa secara utuh, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Yang intinya bisa membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” ujar Habiburokhman.
Ia juga meminta kepolisian mendalami kemungkinan adanya unsur pidana dalam rangkaian perbuatan tersebut. Habiburokhman menyinggung Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila hasil pemeriksaan nantinya menunjukkan terpenuhinya unsur hukum.
Rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri pada Kamis tersebut menjadi forum bagi anggota dewan untuk meminta penjelasan langsung mengenai perkembangan penyidikan.
Melalui pemaparan itu, DPR meminta kepolisian membuka fakta secara menyeluruh, mulai dari dugaan praktik penyadapan, pihak yang terlibat, hingga bukti-bukti yang telah dikumpulkan penyidik.
