MAKLUMAT – Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkap kronologi dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara sepanjang 2025–2026. Dalam perkara tersebut, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni LSP, SU, EH, dan AS.
Paparan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI dan disiarkan melalui Youtube TV Parlemen, Kamis (12/11) pagi. Dibantu transkripsi AI melalui akun Youtube Kompas TV, Suyudi menjelaskan, perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik itu bermula dari perintah penyadapan yang diduga dilakukan tanpa prosedur resmi.
Menurut Kapolri, AS selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt. Kabagmon) diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik. Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum.
Kasus tersebut mulai terungkap setelah pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan. AS juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan Penlinks X (PLX).
Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Penanganan perkara selanjutnya dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.
Lima Tahap Modus Operandi Penyadapan Ilegal
Kapolri menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, terdapat lima tahapan modus operandi dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Pertama, perintah penyadapan yang diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Kedua, proses provisioning. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan penyaringan terkait keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Ketiga, pelaksanaan penyadapan melalui sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkannya ke dalam transkripsi.
Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabagmon, SU, hingga Jenderal LSP.
Kelima, penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU.
Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dua jalur provisioning, yakni jalur resmi dan jalur internal atau jalur atensi.
Jalur resmi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Barrim Tahun 2009. Prosesnya harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analisis, dan chart.
Sementara itu, jalur internal atau atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp.
Kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan resmi.
Presiden Prabowo Masuk Daftar Sasaran Penyadapan
Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden Republik Indonesia hingga aktivis dan mahasiswa.
Kapolri menyebut sejumlah kelompok yang diduga menjadi sasaran, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.
Kapolri menegaskan, daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Karena itu, keberadaan nama atau institusi dalam daftar tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan mereka dalam suatu tindak pidana.
Empat Tersangka dan Dugaan Perannya
Penyidik Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian kegiatan penyadapan.
1. Jenderal LSP
LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS.
LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau user penyadapan.
2. SU
SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri.
SU diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada Jenderal LSP.
3. EH
EH menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP. Selanjutnya, EH memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
4. AS
AS menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, memerintahkan TK melakukan surveillance, serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp.
Bareskrim Periksa 28 Saksi dan Enam Ahli
Dalam proses penyidikan, Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli.
Sebanyak 24 saksi berasal dari personel internal Polri. Tiga saksi lainnya berasal dari provider telekomunikasi, yakni Indosat, XLSMART, dan Telkomsel. Satu saksi lainnya berasal dari vendor sistem penyadapan.
Adapun enam ahli yang diperiksa terdiri atas dua ahli teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli pidana.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, komputer PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Dalam perkembangan penanganan perkara, LSP, EH, dan AS menjalani penahanan dengan masa penahanan masing-masing hingga 23 November, 22 November, dan 21 November 2026.
Sementara itu, SU yang ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 menjalani penahanan rumah pada 11 November 2026 dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusdokkes Polri.
Empat Pasal Pidana yang Diterapkan
Kapolri menjelaskan, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka sesuai dugaan perbuatan dan peran masing-masing.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf C dan/atau huruf D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana.
Polri Dalami Dugaan Makar
Selain menangani perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Kapolri mengatakan, penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana tersebut.
Hingga saat ini, dugaan perbuatan dan/atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Karena itu, temuan dalam perkara penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar.
Penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan terkait.
Kapolri menegaskan, penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.***
