MAKLUMAT – Bursa Ketua Umum (Ketum) PBNU mulai memanas jelang Muktamar NU ke-35. Nama Menteri Agama, Nasaruddin Umar ikut masuk dalam radar calon kuat Ketua Umum PBNU usai disebut berpeluang maju oleh Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial, Saifullah Yusuf Gus Ipul).
Namun dukungan itu langsung disambut catatan kritis dari Ketua PWNU DKI Jakarta, Samsul Ma’arif. Ia menegaskan pejabat negara yang ingin bertarung memperebutkan kursi Ketum PBNU, sebaiknya lebih dulu melepas jabatannya di pemerintahan.
“Kalau memang para politisi atau birokrat ingin masuk mencalonkan diri ke NU, eloknya ya mundur sebelum muktamar,” kata Kiai Samsul, dikutip Jumat (22/5/2026) malam.
Menurutnya, semua kader terbaik NU memang memiliki hak yang sama untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBNU. Namun ia mengingatkan, NU membutuhkan figur yang fokus mengurus organisasi, bukan tokoh yang masih disibukkan urusan birokrasi dan kekuasaan.
Kiai Samsul menilai kader NU yang sudah berada di pemerintahan sebaiknya memaksimalkan kontribusi mereka di sektor masing-masing untuk kepentingan bangsa.
“Kader NU yang sudah di birokrasi ya fokus membangun birokrasi. Yang di politik silakan membangun partai dan demokrasi untuk Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menegaskan ruang kepemimpinan PBNU sebaiknya diberikan kepada kader yang tidak berada dalam lingkar kekuasaan, agar organisasi tetap independen dan tidak terseret kepentingan politik praktis.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa kontestasi menuju Muktamar PBNU diprediksi tidak hanya soal kapasitas kader, tetapi juga soal etik dan independensi organisasi.
Sebelumnya, Gus Ipul menyebut nama Nasaruddin Umar sebagai salah satu tokoh potensial yang bisa maju dalam perebutan kursi Ketua Umum PBNU pada Muktamar mendatang.
Wacana tersebut terus memantik perdebatan di internal warga Nahdliyin. Sebagian menganggap tokoh yang sedang menjabat menteri memiliki kapasitas dan jaringan kuat.
Namun sebagian lain khawatir rangkap kepentingan akan membuat NU kehilangan posisi kritisnya sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
Munculnya nama Nasaruddin Umar dalam bursa Ketum PBNU menunjukkan bahwa posisi NU masih menjadi magnet politik dan kekuasaan nasional.
Pernyataan PWNU DKI mengandung pesan penting bahwa NU ingin menjaga jarak dari dominasi elite pemerintah agar independensi organisasi tetap terjaga.
Jika isu rangkap jabatan terus menguat, Muktamar PBNU berpotensi menjadi arena tarik-menarik antara kepentingan moral organisasi dan kekuatan politik nasional.
