MAKLUMAT– Pemerintah mengalokasikan anggaran fantastis hingga Rp100 miliar dari APBN untuk pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto pada Iduladha 1447 Hijriah/2026. Istana menjamin penyebaran 1.098 ekor sapi premium ini akan merata dan berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Indonesia tanpa terkecuali.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro menegaskan perbedaan harga di setiap daerah memengaruhi total anggaran jumbo tersebut. Faktor lokasi dan bobot jumbo yang bervariasi menjadi penentu utama dalam penyusunan anggaran bantuan kemasyarakatan presiden ini.
”Harga sapi bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga memengaruhi harga. Kami menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Anggaran yang dikeluarkan kurang lebih Rp100 miliar,” ujar Juri dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Istana membagi distribusi ribuan sapi ini ke dalam dua klaster utama:
1.Pemerintah Daerah (598 Ekor)
Mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Istana memberikan tambahan satu ekor sapi lagi untuk 46 daerah khusus yang tidak memiliki stok ternak sesuai standar bobot presiden.
2.Lembaga Swadaya & Tokoh (500 Ekor)
Menargetkan pondok pesantren, lembaga pendidikan, organisasi sosial keagamaan, serta tokoh masyarakat dan pemuka agama.
“Dua kalster utama ini Untuk memastikan asas pemerataan dan keadilan di seluruh wilayah,”terang Juri.
Ia menegaskan Istana juga menjamin kualitas hewan kurban tahun ini berada di kelas premium. Tim kepresidenan hanya memilih sapi jantan berusia di atas dua tahun yang mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
Jenis yang dipilih pun tidak main-main, mulai dari Simental, Limosin, Brahman, Angus, hingga ras lokal unggulan seperti Sapi Bali dengan bobot per ekor berada di rentang 800 kilogram hingga 1,3 ton.
Langkah Presiden menggelontorkan Rp100 miliar untuk sapi kurban memperlihatkan 2 pesan strategis:
1.Pemerataan Berbasis Logistik
Kebijakan memberikan intervensi pasokan (dua sapi untuk 46 daerah) membuktikan Istana paham betul adanya ketimpangan bobot ternak di luar Pulau Jawa. Ini adalah langkah konkret pemenuhan syariat sekaligus keadilan sosial.
2.Efek Domino Ekonomi Lokal
Keputusan Istana yang menyesuaikan harga dan membeli dari ketersediaan ternak di masing-masing wilayah (bukan sentralisasi pengadaan) akan langsung menyuntikkan likuiditas segar ke peternak lokal di daerah.
Namun, tantangan terbesar ada pada transparansi dan pengawasan distribusi di lapangan agar sapi-sapi premium dengan bobot di atas 800 kg ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan tanpa ada pemotongan hak atau politisasi di tingkat daerah.
