MAKLUMAT — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Riyan Betra Delza, mengapresiasi rencana penghibahan motor listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada guru honorer. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi para pendidik yang selama ini berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Riyan menilai guru honorer merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang perlu mendapatkan dukungan nyata dari negara. Di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan yang masih dihadapi, kebijakan yang membantu menunjang aktivitas para guru dinilai memiliki dampak positif bagi dunia pendidikan.
“Saya mengapresiasi rencana penghibahan motor listrik operasional SPPG kepada guru honorer. Ini merupakan keputusan yang sangat tepat jika dilakukan, karena menunjukkan keberpihakan kepada para pendidik yang selama ini telah mengabdi dengan penuh dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Riyan, dalam keterangan tertulis yang diterima Maklumat.id pada Jumat (19/6/2026).
Pemanfaatan Aset Lebih Optimal
Menurut Riyan, kendaraan operasional tersebut dapat membantu meningkatkan mobilitas guru honorer, terutama yang bertugas di wilayah dengan akses transportasi yang masih terbatas. Pemanfaatan aset yang sebelumnya digunakan untuk mendukung program tertentu juga dinilai dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui sektor pendidikan.
“Aset negara harus memberikan nilai manfaat yang maksimal. Ketika kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru honorer untuk menunjang aktivitas pendidikan, maka kebijakan ini patut diapresiasi sebagai bentuk pengelolaan aset yang efektif sekaligus berpihak kepada kepentingan rakyat,” tandasnya.
Riyan berharap rencana hibah tersebut menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah. Menurutnya, dukungan terhadap para pendidik tidak hanya diwujudkan melalui penghargaan secara moral, tetapi juga melalui kebijakan yang membantu kebutuhan mereka dalam menjalankan tugas.
“Guru adalah fondasi kemajuan bangsa. Karena itu, setiap kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi mereka layak untuk didukung. Semoga langkah ini menjadi awal dari berbagai kebijakan lain yang semakin memperkuat perhatian negara terhadap kesejahteraan guru honorer,” tutup Riyan.
DPR Setuju Hibah Motor Listrik SPPG
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyatakan setuju dengan rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan sepeda motor listrik yang dibeli untuk operasional SPPG kepada guru-guru honorer di daerah.
Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi agar aset yang sudah telanjur dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat. Ia juga menyebut bahwa hal tersebut telah dibahas dalam rapat BGN dengan Komisi IX DPR RI.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari (Wakil Kepala BGN) mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar politisi Partai Golkar itu, dikutip Jumat (19/6/2026).
Pemanfaatan Aset BGN
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut bahwa sepeda motor listrik untuk operasional SPPG yang telah dibeli pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana harus dimaksimalkan kegunaannya.
Menurut dia, aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara harus dimanfaatkan secara optimal. Meski begitu, ia menegaskan bahwa BGN akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rencana tersebut.
Bahkan, Arumsari menyebut bahwa rencana tersebut tidak hanya menyangkut sepeda motor listrik operasional SPPG, tetapi termasuk aset-aset lain yang telah dibelanjakan BGN di tahun 2025.
“Nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan,” ujarnya usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026) lalu.
Seluruh barang yang telah dibeli pada 2025, kata dia, akan dievaluasi agar tetap dapat dimanfaatkan. Sebab itu, evaluasi juga akan dilakukan terhadap berbagai perangkat teknologi informasi dan barang pengadaan lainnya yang sempat menjadi sorotan.
“Tapi poinnya enggak cuma itu tuh, kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV, dan sebagainya yang sudah memang sudah telanjur dibayar (maka) dimaksimalkan,” terang Arumsari.
Ia menekankan bahwa pemanfaatan barang-barang yang telah dibeli tersebut menjadi salah satu upaya BGN menyisir anggaran pada 2026. Dengan begitu, lanjutnya, pengadaan barang yang memiliki fungsi serupa tidak perlu kembali dilakukan.
“Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang ‘no’. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan,” tandas Arumsari.
