MAKLUMAT – Prabowo resmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia sebagai langkah nyata menghapus kesenjangan antarwilayah. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin langsung prosesi peresmian tersebut di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
Proyek masif yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah tahun 2025 ini bertujuan mempercepat distribusi hasil bumi dan memperkuat urat nadi perekonomian masyarakat pelosok. Dalam kunjungan kerja ini, Kepala Negara didampingi oleh jajaran menteri kabinet, termasuk Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
”Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Pembangunan petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya,” tegas Prabowo saat memberikan sambutan sebelum menekan tombol peresmian dan menandatangani prasasti.
Pemerintah juga berjanji akan terus menaikkan alokasi anggaran pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang demi memastikan pemerataan infrastruktur hingga ke tingkat desa. Mengakhiri agenda peresmian, Presiden mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga serta memanfaatkan fasilitas baru tersebut secara optimal.
Mengurai Efek Multiplier “Urat Nadi” Infrastruktur ala Prabowo
Langkah strategis peresmian jalan daerah lintas provinsi ini bukan sekadar seremoni infrastruktur, melainkan sebuah manuver ekonomi makro yang krusial bagi ketahanan domestik. Memilih Madura sebagai pusat peresmian juga mengirimkan pesan simbolis kuat mengenai fokus pembangunan yang mulai bergeser ke wilayah pinggiran.
Ada tiga dampak strategis yang melatari kebijakan ini:
1.Pangkas Biaya Logistik dan Tekan Inflasi Pangan
Salah satu masalah klasik perekonomian Indonesia adalah mahalnya biaya logistik akibat rusaknya jalur penghubung desa-kota. Dengan memuluskan 1.151 kilometer jalan daerah, pemerintah secara langsung memotong rantai pasok. Hasil tani dan nelayan bisa sampai ke pasar lebih cepat dengan risiko kerusakan komoditas yang jauh lebih rendah, yang pada akhirnya menstabilkan harga pangan.
2.Stimulus Ekonomi Pasca-Pandemi di Tingkat Akar Rumput
Infrastruktur yang mumpuni akan memicu lahirnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang jalur tersebut. Warung, pelaku UMKM, hingga jasa transportasi lokal akan langsung merasakan dampak instan dari mobilitas warga yang meningkat.
3.Tantangan Beban Perawatan pada Anggaran Daerah (APBD)
Meskipun pembangunannya didanai oleh pusat melalui dana Inpres, beban pemeliharaan jangka panjang biasanya akan bergeser ke pemerintah daerah. Tantangan terbesarnya adalah apakah APBD di 37 provinsi tersebut siap mengalokasikan anggaran perawatan yang memadai agar jalan-jalan baru ini tidak kembali rusak dalam waktu singkat akibat truk obesitas (ODOL).
