27.5 C
Malang
Rabu, November 6, 2024
KilasJelang Pelantikan, Prabowo Diminta Perbaiki Empat Sektor Ekonomi

Jelang Pelantikan, Prabowo Diminta Perbaiki Empat Sektor Ekonomi

Pengamat ekonomi meminta Prabowo memperbaiki kinerja ekspor yang selama ini monoton. Foto: dokumen TTL.

MAKLUMAT – Pengamat ekonomi menitipkan catatan kepada Presiden dan Wakil Presiden baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebelum pelantikan. Cukup banyak sektor yang menjadi sorotan, seperti turunnya konsumsi rumah tangga, monotonnya neraca perdagangan, birokrasi, dan tenaga kerja.

“Ini bukan pekerjaan gampang. Masalahnya, keempatnya bisa mempengaruhi perekonomian nasional,” kata guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Rossanto Dwi Handoyo, dalam sambungan telepon kepada Maklumat.ID, Sabtu (19/10/2024).

Turunnya daya beli ini mengakibatkan masyarakat kelas menengah bertambah sekitar 10 juta. Otomatis konsumsi turun yang mempengaruhi daya beli. Situsi ini menyebabkan deflasi lima bulan berturut-turut, sejak Mei hingga September 2024.

Pengaruh China

Masalah lain adalah neraca perdagangan. Meski surplus, tapi upaya meningkatkan ekspor bukan pekerjaan gampang. Sementara Indonesia mudah dipengaruhi kondisi ekonomi dunia.

“Contohnya, pasar ekspor utama kita ke China. Padahal ekonomi China melambat, yang mempengaruhi ekonomi global. Otomatis negara ini mencari pasar ekspor baru. Salah satunya, ya Indonesia,” urainya.

Menurutnya, saat ini China mencari cara mengatasi pelambatan. Yakni dengan memasok natural resources ke negara lain, untuk diolah kemudian masuk pasar Amerika Serikat. Upaya ini sebagai peta jalan mengatasi perang dagang dengan AS.

“Ekspor yang kita lakukan mayoritas dari tenaga tidak terampil dengan harga murah. Belum lagi barang ekspor cenderung monoton dengan pasar terbatas,” ungkap alumnus Universitas Gadjah Mada itu.

Birokrasi berbelit

Rossanto juga memberi catatan kepada Prabowo agar memperbaiki berbelitnya birokrasi. Berdasarkan survei World Bank, mengurus izin usaha di Indonesia prosesnya panjang.

“Betul, working permit maupun business permit biayanya mahal. Itu bisa menurunkan daya saing usaha, karena masing-masing lembaga punya aturan sendiri-sendiri,” urainya.

Hal yang tidak kalah penting adalah disparitas SDM. Ia menunjuk survei Badan Pusat Statistik dan Kementerian Ketenagakerjaan, rata-rata tenaga kerja dalam negeri masih SMP ke bawah.

“Disparitas upah kerja terlalu mencolok. Perselisihan hubungan industrial bisa memunculkan kekhawatiran berinvestasi,” Rossanto memungkasi.

Ia berharap Prabowo segera mengatasi kompleksitas ekonomi dalam negeri. Apalagi Prabowo memiliki ambisi mengerek pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen.

Ads Banner

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads Banner

Ads Banner

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lihat Juga Tag :

Populer