MAKLUMAT — Mayoritas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia dikabarkan menyebut DKI Jakarta sebagai lokasi penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU. Hal itu mengemuka dalam pertemuan daring yang digelar para PWNU sebagai bahan masukan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan panitia muktamar.
Sumber yang mengikuti pembahasan itu menyebut forum digelar untuk menyerap aspirasi dari berbagai wilayah, agar penentuan lokasi muktamar tidak memunculkan polemik di internal organisasi.
“Forum ini hanya memberikan masukan kepada PBNU. Keputusan akhir tetap berada di tangan panitia muktamar,” ujar sumber tersebut dikutip, Jumat (26/6/2026).
Dari sejumlah daerah yang muncul dalam pembahasan, DKI Jakarta menjadi lokasi yang paling banyak mendapat dukungan. Para peserta menilai Jakarta memiliki keunggulan dari sisi akses transportasi, ketersediaan infrastruktur, hingga efisiensi biaya perjalanan peserta dari berbagai daerah.
Selain itu, PWNU DKI Jakarta juga telah menyatakan kesiapan penuh menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU.
Komitmen tersebut sebelumnya disampaikan Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif saat acara Halalbihalal PWNU DKI Jakarta yang dihadiri Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) di Jakarta Selatan, April lalu.
Menurut KH Samsul, kesiapan Jakarta tidak hanya datang dari jajaran PWNU, tetapi juga memperoleh dukungan dari berbagai pihak di tingkat daerah.
“Saya sudah menyampaikan langsung kepada Ketua Umum PBNU bahwa DKI Jakarta siap menjadi tuan rumah muktamar,” katanya.
Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kesiapan penyelenggaraan forum tertinggi NU tersebut.
Selain Jakarta, Jawa Barat turut masuk dalam daftar daerah yang dinilai layak menjadi lokasi penyelenggaraan muktamar.
Sementara itu, pengamat sosial-keagamaan Hussen Sanusi menilai pembahasan lokasi Muktamar ke-35 NU kini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan. Isu lokasi telah berkembang menjadi bagian dari dinamika politik internal organisasi.
Hussen menjelaskan sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Kediri memiliki basis dukungan dan pertimbangan strategis masing-masing yang berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan.
Karena itu, ia mengusulkan kawasan Cirebon Raya sebagai alternatif yang lebih netral. Selain memiliki nilai historis sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara, kawasan tersebut dinilai berada di posisi geografis yang relatif dapat diterima berbagai kelompok di lingkungan NU.
“Zona yang netral akan memberi ruang lebih objektif bagi para muktamirin untuk menentukan arah organisasi berdasarkan gagasan dan visi kepemimpinan, bukan pengaruh kekuatan wilayah tertentu,” ujarnya.
Hussen menambahkan,Muktamar ke-35 NU yang dijadwal 1-5 Agustus mendatang menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen organisasi terhadap prinsip independensi, musyawarah, dan persatuan di tengah dinamika politik internal yang berkembang.***
