MAKLUMAT – Bupati Kupang Yosef Lede angkat bicara setelah dilaporkan seorang mahasiswi berusia 21 tahun atas dugaan kekerasan seksual ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Yosef menyatakan menghormati proses hukum dan meminta kepolisian bekerja secara profesional tanpa intervensi.
Laporan tersebut diterima Polda NTT pada Kamis (12/11/2026) dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Kepolisian kini menyelidiki dugaan peristiwa yang dilaporkan terjadi di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra mengatakan, berdasarkan keterangan awal pelapor, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (11/11/2026).
“Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan,” kata Henry melansir laporan Republika, Jumat (13/11/2026).
Henry menjelaskan, berdasarkan keterangan awal pelapor, peristiwa bermula ketika perempuan tersebut bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan.
Dalam pertemuan itu, pelapor mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor. Setelah kejadian, pelapor berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan kemudian dijemput meninggalkan lokasi.
Polda NTT menyatakan penanganan laporan dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kepolisian juga menyatakan memperhatikan hak-hak korban sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Henry meminta masyarakat menghormati proses hukum dan tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi pribadi pelapor.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban,” ujarnya.
Apa Kata Bupati Kupang Yosef Lede?
Menanggapi laporan tersebut, Yosef Lede menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh pelapor. Ia meminta kepolisian diberi ruang untuk menindaklanjuti laporan secara independen dan profesional.
Pernyataan itu disampaikan Yosef saat ditemui awak media di Rumah Dinas Bupati Kupang, Sabtu (14/11/2026).
“Sebagai warga negara yang taat hukum, saya sangat menghormati adanya laporan ke Polda tersebut. Kita berikan hak dan ruang sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya. Saya menghormati independensi dan profesionalisme kepolisian,” kata Yosef.
Ia juga meminta media mengedepankan prinsip keberimbangan dan verifikasi dalam pemberitaan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang memiliki dasar kebenaran, bukan kesimpulan yang dibangun dari spekulasi.
“Saya sangat menghormati kebebasan pers dalam menyajikan dan menyampaikan berita. Namun, kita berharap masalah ini cepat selesai supaya ada titik terangnya, sehingga masyarakat disajikan berita-berita yang betul-betul memiliki nilai kebenaran,” ujarnya.
Yosef turut meminta masyarakat Kabupaten Kupang tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Ia memastikan polemik yang sedang berlangsung tidak akan menghentikan pelayanan publik maupun pekerjaan pembangunan daerah.
“Saya harap seluruh masyarakat tetap tenang dan terus bekerja normal menyelesaikan tugas masing-masing. Saya sendiri sebagai Bupati akan terus bekerja untuk masyarakat. Biarkan proses di Polda berjalan dengan baik tanpa ada intervensi apa pun agar semuanya menjadi terang-benderang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Ahad (15/11/2026).
Gerindra Siapkan Sanksi jika Tuduhan Terbukti
Perkembangan kasus tersebut juga mendapat perhatian Partai Gerindra. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta kepolisian menindaklanjuti laporan terhadap Bupati Kupang secara cepat dan tanpa perlakuan khusus.
Mengutip laporan Republika, Ahad (15/11/2026), Habiburokhman menegaskan proses hukum harus berlaku sama bagi setiap orang, termasuk pejabat publik.
“Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun,” kata Habiburokhman kepada wartawan.
Ia juga meminta kepolisian mempertimbangkan penahanan apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup.
“Yang namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan,” ujarnya.
Habiburokhman menyatakan Gerindra akan memberikan sanksi berupa pemecatan apabila tuduhan perkosaan terhadap Yosef terbukti. Partainya juga akan mendorong pemberhentian Yosef dari jabatan Bupati Kupang sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kelak kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan UU yang berlaku. Dan kami pun akan berikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati,” kata Habiburokhman.***
