MAKLUMAT — Di Pulau Umapura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), kain tenun bukan sekadar warisan leluhur. Bagi lebih dari 30 ibu rumah tangga di pulau kecil itu, tenun adalah sumber penghidupan yang mereka jaga tradisinya dari tangan ke tangan.
Sebagian besar dari mereka adalah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan atau PKH. Kain tenun menjadi salah satu sumber penghasilan bagi mereka, meski pasar dan jumlah pembeli masih terbatas.
Pendampingan PKH di wilayah ini bukan perkara mudah. Para pendamping harus menyeberangi lautan untuk menjangkau keluarga-keluarga yang tersebar di sembilan pulau berpenghuni di Kabupaten Alor, dengan total lebih dari 17.000 keluarga penerima manfaat yang ditangani 60 pendamping. Hal tersebut sampaikan dalam kunjungan perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) pada Kamis (2/7/2026).
“Alor ada 15 pulau dan 9 pulau itu berpenghuni. KPM kita tersebar di 9 pulau itu, ada 17.000 lebih KPM,” ujar Darwin Anwar, Ketua Tim Pendamping PKH Alor, yang dilansir dalam unggahan kanal YouTube Kemensos RI pada Jumat (03/07/2026).
Pendampingan tidak berhenti pada penyaluran bantuan semata. Secara rutin, pendamping menggelar Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga atau P2K2, yang akrab disebut Sekolah PKH untuk memperkuat kemampuan ibu-ibu dalam hal gizi, pengasuhan anak, hingga manajemen keluarga.
“Pelajaran yang diberikan kepada mama di Alor untuk menguatkan apa yang sudah dilakukan, untuk peningkatan gizi, kemudian mengurus anak di rumah, membagi tugas, dan lainnya,” jelas Darwin.
Namun, bahkan untuk menerima bantuan pun, ibu-ibu di Umapura harus berjuang. Mereka harus menyeberang melintasi daratan Alor dengan biaya perjalanan keseluruhan pulang-pergi mencapai Rp40.000. Ini adalah jumlah yang tidak kecil bagi keluarga dengan penghasilan terbatas.
“Perjalanan di sini naik Rp10.000, ke Alor kecil Rp10.000, balik lagi Rp10.000, turun lagi di Pulau Umapura Rp10.000. Jadi semua Rp40.000,” tutur salah satu ibu penerima manfaat PKH dari Umapura.
Meskipun menghadapi tantangan geografis, para perempuan penenun tetap bertahan. Karya tenun mereka menjadi bukti bahwa pendampingan PKH secara perlahan-lahan bergeser dari sekadar menerima bantuan menjadi penguatan ekonomi keluarga yang mandiri.
Selain mendampingi kegiatan ekonomi keluarga, pendamping PKH juga melakukan ground check untuk memastikan data sosial ekonomi masyarakat tetap akurat. Pendataan tersebut menjadi dasar agar bantuan sosial diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
“Ground check dilakukan untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga bantuan dapat diberikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” ujar Darwin.
Bagi mereka, PKH bukan hanya soal uang tunai yang disalurkan setiap periode. Bantuan itu menjadi pijakan awal agar anak-anak mereka bisa terus sekolah dan kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi.
“Saya itu beli anak sekolah punya baju seragam dengan sepatu, dan rumah tangga itu mau beli apa-apa saja di rumah tangga saya,” kata salah satu ibu penerima manfaat.
*) Penulis: Nasywa Athirah
