MAKLUMAT — Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kebijakan Publik, M Busyro Muqoddas, menegaskan pentingnya menjaga martabat Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyiyah melalui proses regenerasi kepemimpinan yang menjunjung tinggi integritas, independensi, serta bebas dari praktik politik uang.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Sidang Pra Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyiyah yang berlangsung secara daring dari Kantor PP Nasyiatul Aisyiyah di Yogyakarta pada Sabtu (11/7/2026),
Sidang Pra Muktamar diikuti peserta dari berbagai wilayah di Indonesia melalui sambungan virtual, termasuk dari Jakarta dan kantor-kantor sekretariat Nasyiatul Aisyiyah di tingkat daerah. Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyiyah yang akan menentukan arah organisasi sekaligus memilih kepemimpinan baru.
Dalam sambutannya, Busyro Muqoddas menegaskan bahwa Sidang Pra Muktamar maupun Muktamar bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum strategis untuk memperkuat komitmen terhadap kepemimpinan yang berlandaskan ajaran Islam, Al-Qur’an, As-Sunnah, hasil ijtihad, serta ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah.
“Sidang Pra Muktamar dan Muktamar menjadi momentum untuk menguatkan sikap istiqamah dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya, sehingga proses memilih pemimpin harus dilandasi kejujuran, tanggung jawab, dan nilai-nilai Islam,” ujar Busyro Muqoddas.
Ia menilai kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah dan organisasi otonom tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada Allah Swt.
Busyro Muqoddas mengingatkan pesan Rasulullah Saw yang menyebutkan bahwa apabila suatu amanah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Menurutnya, hadis tersebut harus menjadi pedoman dalam proses regenerasi kepemimpinan agar organisasi dipimpin oleh kader yang memiliki kapasitas dan kompetensi.
“Kepemimpinan tidak boleh didasarkan pada kedekatan ataupun kepentingan tertentu. Amanah harus diberikan kepada kader yang benar-benar memiliki kemampuan, integritas, dan rekam jejak yang layak memimpin organisasi,” katanya.
Lebih lanjut, Busyro Muqoddas mengaitkan pentingnya regenerasi kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah dengan kondisi kepemimpinan nasional yang menurutnya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
Ia menyampaikan bahwa kualitas proses demokrasi di Indonesia masih memerlukan perbaikan agar mampu menghasilkan pemimpin yang dipilih berdasarkan kapasitas, integritas, dan amanah, bukan semata-mata karena kekuatan modal ataupun pengaruh politik.
“Tantangan yang dihadapi bangsa saat ini menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan nasional masih perlu terus diperbaiki. Karena itu, organisasi harus mampu menjadi bagian dari solusi melalui proses kaderisasi dan regenerasi yang sehat,” ujar Busyro Muqoddas.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menyoroti masih adanya praktik politik uang dalam berbagai proses demokrasi, baik pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menggeser prinsip demokrasi yang seharusnya melahirkan pemimpin terbaik.
Busyro Muqoddas mengatakan praktik suap dan politik uang menyebabkan proses seleksi kepemimpinan tidak sepenuhnya didasarkan pada kompetensi maupun integritas calon pemimpin. Akibatnya, hasil demokrasi belum selalu mencerminkan amanah sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai Islam.
“Demokrasi yang diwarnai praktik politik uang berisiko melahirkan pemimpin yang tidak dipilih karena kapasitasnya. Situasi seperti ini menjadi tantangan bersama yang harus terus diperbaiki,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hasil kajian yang dilakukan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah menunjukkan praktik politik uang dalam proses alih kepemimpinan nasional berdampak terhadap kualitas birokrasi.
Menurut Busyro Muqoddas, birokrasi yang lahir dari proses politik yang tidak sehat berpotensi mengabaikan prinsip the right man on the right place maupun sistem meritokrasi, sehingga penempatan jabatan tidak selalu berdasarkan kompetensi.
“Prinsip meritokrasi harus menjadi fondasi dalam membangun kepemimpinan dan birokrasi. Ketika proses pemilihan dipengaruhi transaksi politik, kualitas tata kelola pemerintahan juga akan terdampak,” ujarnya.
Di hadapan peserta Sidang Pra Muktamar, Busyro Muqoddas berharap nilai-nilai yang selama ini dijaga Muhammadiyah dapat diwujudkan dalam seluruh tahapan Muktamar, termasuk proses pemilihan pimpinan Nasyiatul Aisyiyah. Ia menekankan bahwa pemilihan harus berlangsung secara bermartabat, transparan, dan bebas dari intervensi maupun praktik politik uang.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan organisasi akan sangat ditentukan oleh kualitas proses pemilihannya. Oleh sebab itu, seluruh peserta diharapkan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menentukan calon pemimpin.
“Sidang Pra Muktamar dan Muktamar harus menjadi teladan demokrasi yang bermartabat. Pemimpin dipilih karena kualitas, integritas, dan kapasitasnya, sehingga mampu membawa kemajuan Persyarikatan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan bangsa,” pungkas Busyro Muqoddas.
Sidang Pra Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyiyah menjadi salah satu tahapan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan Muktamar. Selain membahas agenda organisasi, forum tersebut juga diharapkan memperkuat komitmen seluruh kader untuk menjaga nilai-nilai demokrasi yang beretika, transparan, dan berorientasi pada kemajuan organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.
*) Penulis: Edi Susanto
