MAKLUMAT – Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat mendukung langkah Pemprov Jatim yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam APBD Perubahan 2026. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Hidayat mengatakan alokasi anggaran infrastruktur merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan visi-misi Gubernur Jawa Timur dan program Nawa Bhakti Satya. Selain itu, pemerintah juga harus memenuhi ketentuan mandatory spending di sektor infrastruktur.
“Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari upaya merealisasikan visi-misi Gubernur Jawa Timur serta Nawa Bhakti Satya. Di sisi lain, ada ketentuan mandatory spending di bidang infrastruktur yang wajib dipenuhi,” ujar Hidayat, Jumat (7/8/2026).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, salah satu pekerjaan rumah terbesar Pemprov Jatim adalah meningkatkan kemantapan jalan provinsi. Saat ini, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 84 persen, sehingga sekitar 16 persen ruas jalan masih membutuhkan perbaikan maupun pelebaran.
“Capaian 84 persen ini menjadi PR yang harus segera diselesaikan. Infrastruktur jalan yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang sehingga mampu mendongkrak perekonomian daerah,” katanya.
Selain jalan, Hidayat juga menyoroti kondisi sungai yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurutnya, banyak sungai mengalami pendangkalan sehingga mengganggu pasokan air untuk irigasi pertanian.
“Banyak sungai provinsi yang mengalami pendangkalan serius. Dampaknya, pasokan air untuk irigasi sawah berkurang. Ini harus segera ditangani melalui normalisasi sungai,” ujarnya.
DPRD Jatim, lanjut Hidayat, juga mendorong Pemprov memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di tingkat desa, khususnya perbaikan jalan usaha tani dan jalan lingkungan. Menurutnya, infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Jawa Timur merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Karena itu, perbaikan jalan usaha tani dan jalan lingkungan di desa harus dipercepat agar mendukung aktivitas pertanian,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah desa juga membutuhkan dukungan pembiayaan melalui Bantuan Keuangan Desa (BK Desa) dari Pemprov Jatim untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing.
Meski demikian, Hidayat mengingatkan pelaksanaan APBD Perubahan memiliki waktu yang terbatas. Karena itu, alokasi anggaran harus difokuskan pada program yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dalam APBD Perubahan ini, anggaran harus diarahkan secara terukur, terutama untuk meningkatkan kemantapan jalan, mendukung sektor pertanian, serta memperlancar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkas legislator asal Daerah Pemilihan Mojokerto–Jombang itu.
