MAKLUMAT — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan bahaya oligarki politik yang dapat merusak persatuan Indonesia. Dia menilai demokrasi akan kehilangan arah apabila sekelompok orang berambisi menguasai kehidupan politik tanpa mengindahkan kepentingan bersama.
Hal itu disampaikan Haedar dalam Pembukaan Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah di Gedung Banua Kaili (GBK) Rusdy Toana, Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sabtu (14/11/2026). Di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Haedar menjelaskan bahwa persatuan bangsa perlu dijaga melalui kehidupan demokrasi yang berlandaskan nilai agama, kebudayaan luhur, dan Pancasila.
Dalam sambutannya, Haedar menguraikan tiga dimensi kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan kebangsaan. Ketiganya meliputi dimensi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Pada dimensi politik, dia menyoroti kecenderungan penguasaan kekuasaan oleh kelompok tertentu yang dapat membuat kehidupan berbangsa mudah mengalami perpecahan.
Menurutnya, oligarki politik menjadi salah satu persoalan yang perlu diwaspadai. Ambisi untuk menguasai politik dapat menggeser tujuan demokrasi yang semestinya mengutamakan kepentingan rakyat. Kondisi tersebut juga berpotensi memperlemah persatuan di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang dan pilihan politik berbeda.
“Yang ketiga, dimensi politik. Oligarki politik itu sering membawa pada kehidupan kebangsaan yang mudah retak bahkan bisa terjadi pecah belah,” ujarnya.
Haedar kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan prinsip demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Dia menyebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan harus menjadi pedoman dalam kehidupan politik Indonesia.
Bagi Haedar, demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme politik. Nilai agama dan kebudayaan luhur bangsa juga perlu menjadi landasan agar proses pengambilan keputusan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Dia menilai prinsip kebijaksanaan menjadi penting karena Indonesia memiliki keberagaman yang harus dijaga.
“Tidak mungkin demokrasi politik kita hidup di tengah keberagaman dan cita-cita luhur bangsa jika kita hilang hikmah kebijaksanaan dalam berpolitik,” katanya.
Dia juga mengingatkan adanya kelompok yang memiliki ambisi berlebihan untuk menguasai politik Indonesia. Haedar menyebut kecenderungan tersebut sebagai lapar politik. Menurutnya, ambisi semacam itu dapat merusak hubungan antarkelompok dan membuat persatuan bangsa semakin rapuh.
“Kalau ada sekelompok apa pun yang ingin menguasai politik Indonesia yang kategorinya lapar politik, maka rusaklah persatuan,” jelasnya.
Selain persoalan politik, Haedar menilai persatuan Indonesia juga membutuhkan fondasi sosial budaya yang kuat. Dia menyebut tradisi gotong royong sebagai modal yang telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Semangat tersebut tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.
Masyarakat Indonesia memiliki perbedaan suku, ras, golongan, hingga orientasi politik. Namun, perbedaan itu selama ini dapat hidup berdampingan melalui toleransi dan semangat untuk menjaga kehidupan bersama. Haedar menilai modal sosial tersebut perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terpecah oleh dinamika politik.
“Perbedaan suku, ras, golongan, bahkan orientasi politik tetap hidup dalam toleransi dan semangat untuk hidup bersama,” tuturnya.
Haedar juga mengingatkan bahwa perjalanan Indonesia dalam membangun persatuan tidak selalu mudah. Sejak masa kolonial melalui politik divide et impera hingga setelah kemerdekaan, bangsa ini menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar negeri. Dia mencontohkan Yugoslavia sebagai negara yang kini tidak lagi berdiri dalam bentuk kesatuan seperti sebelumnya.
Karena itu, Haedar menilai persatuan perlu dirawat melalui praktik demokrasi yang mengutamakan kepentingan bangsa. Kebijaksanaan dalam berpolitik menjadi bagian penting agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik yang merusak kehidupan bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Haedar turut menjelaskan posisi Muhammadiyah dalam membangun hubungan dengan pemerintah. Dia menyebut Persyarikatan selalu berupaya bekerja sama dengan berbagai institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta komponen bangsa lainnya.
Haedar menegaskan bahwa hubungan tersebut dibangun atas dasar kelembagaan dan nilai-nilai Islam. Muhammadiyah memiliki prinsip untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, sekaligus menjaga sikap terhadap hal-hal yang dinilai bertentangan dengan nilai tersebut.
“Hubungannya adalah hubungan institusional bukan personal. Dan spiritnya adalah spirit Islam,” katanya.
Dia mengutip Surah Al-Maidah ayat 2, sebagai landasan kerja sama Muhammadiyah. Melalui prinsip tersebut, Muhammadiyah berupaya membangun kemitraan dengan pemerintah tanpa meninggalkan komitmen untuk mencegah kemungkaran dengan cara Persyarikatan.
Haedar berharap demokrasi Indonesia tetap berjalan sesuai dengan nilai konstitusi dan cita-cita nasional. Dia menyatakan Muhammadiyah akan terus membangun kerja sama dengan pemerintah dalam berbagai bidang selama sejalan dengan kepentingan bangsa dan prinsip yang dipegang organisasi.
*) Penulis: M Habib Muzaki
