MAKLUMAT — Pengasuh Pondok Pesantren Wali Salatiga, KH Anis Maftuhin menilai Nahdlatul Ulama (NU) saat ini berada dalam kondisi darurat. Karena itu, ia meminta Muktamar ke-35 NU yang akan berlangsung di Jombang pada 27–31 Agustus 2026 bebas dari intimidasi dan tekanan.
Kiai Anis menegaskan Muktamar NU harus berjalan kondusif, dan kembalikan kedaulatan ke tangan warga Nahdliyin, bukan sekadar elite organisasi. Panitia dan elite PBNU agar menciptakan iklim muktamar yang sehat dan menggembirakan.
“Kami ingin hadir dengan gembira, memilih dengan bebas, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, apalagi praktik culik-menculik,” tandasnya dikutip, Senin (10/8/2026).
Selain menyoroti kebebasan demokrasi peserta, Kiai Anis juga mendorong optimalisasi i’anah syahriyah (iuran bulanan anggota) sebesar Rp5.000 per bulan sebagai strategi kemandirian finansial organisasi.
Dengan estimasi 150 juta warga Nahdliyin, lanjut dia, potensi dana terhimpun bisa menembus Rp9 triliun per tahun sehingga PBNU tidak lagi bergantung pada penyokong dana luar (bohir).
Menagih Kemandirian dan Demokrasi Murni Nahdliyin
Pernyataan KH Anis Maftuhin mencerminkan keresahan mendalam di tingkat akar rumput terhadap dominasi elite dalam pengambilan keputusan strategis NU. Peringatan akan potensi intimidasi dan “karantina” peserta menandakan tingginya tensi politik internal menjelang Muktamar ke-35 di Jombang.
Di sisi lain, gagasan optimalisasi i’anah syahriyah menjadi otokritik tajam atas ketergantungan finansial jam’iyah pada pihak luar atau konsesi bisnis tertentu. Jika isu kemandirian dana dan kebebasan hak pilih ini gagal diakomodasi, Muktamar ke-35 berisiko kehilangan legitimasi moral di mata warga Nahdliyin.
