MAKLUMAT – Dalam lembaran sejarah kepemimpinan Islam, kita kerap meminjam napas dari keteladanan Abu Bakar ash-Shiddiq. Sesaat setelah dibaiat sebagai khalifah, ia berdiri di hadapan umat dengan kalimat yang meruntuhkan segala angkuh: “Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun jika aku bermaksiat, maka tidak ada kewajiban taat bagiku.”
Itu bukan sekadar pidato. Ia adalah mercusuar moral; pengingat bahwa kepemimpinan adalah amanah yang diikat langit, bukan kontrak kekuasaan yang absolut. Pemimpin, bagi para sahabat, hanyalah pelayan. Kepatuhan kepadanya memiliki batas yang jelas: batas yang bernama kemaslahatan umat.
Kini, menatap potret Nahdlatul Ulama (NU), kita seperti menyaksikan perahu besar yang kehilangan kompas di tengah samudera yang kian bergolak. Di balik kemegahan organisasi yang mengakar hingga ke akar rumput, desas-desus tentang polarisasi menjalar, membekukan percakapan di ruang-ruang diskusi. Kita melihat dua kutub yang saling menarik: jajaran Tanfidziyah di bawah KH Yahya Staquf (Gus Yahya), dan otoritas Syuriah yang dipimpin KH Miftahul Akhyar. Ketika surat tabayyun dari Rais Aam melayang ke ruang publik, kita dipaksa tersentak: apakah perahu ini sedang oleng karena ego yang membelah otoritas?
Ketegangan itu kian terasa dengan hadirnya Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di sela dinamika yang ada. Ia seolah menciptakan konfigurasi faksi yang tak bisa lagi disembunyikan. NU seperti terkunci dalam teater politik di mana setiap peran telah ditentukan sejak awal. Yang paling menyesakkan adalah panggung ini sepi dari wajah-wajah baru. Kita menonton drama yang sama dengan pemain yang itu-itu saja. Ke mana kader muda yang kompeten? Ke mana pemikir progresif yang punya visi segar?
Dalam khazanah klasik, kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Laits as-Samarqandi mengingatkan kita tentang bahaya melupakan akhirat demi mengejar urusan duniawi yang fana. Sang musannif memberikan peringatan tegas bahwa seorang pemimpin yang menukar visi keagamaan dengan ambisi pribadi sejatinya sedang menuntun jamaahnya menuju jurang kelalaian. Lebih jauh lagi, dalam Fathul Mu’in, kita diajarkan prinsip tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil mashlahah kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.
Jika organisasi NU hanya sibuk mengamankan posisi elit, maka ia telah melanggar kaidah hukum Islam yang paling mendasar: menjaga kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi.
Ada “zona nyaman” yang membeku, sebuah fenomena di mana struktur seolah menutup pintu bagi regenerasi yang alami. Kondisi ini diperparah dengan posisi ganda para petinggi menjadi menteri sekaligus pengurus jamiyah yang membuat independensi menjadi barang mewah yang kian langka. Ketika batas antara kepentingan negara dan urusan umat menjadi kabur, organisasi ini berisiko berubah wajah: dari gerakan sosial yang otonom menjadi instrumen birokrasi yang gemulai menari di bawah irama kekuasaan.
Di sini pula, adab santri yang semestinya menjadi instrumen penghormatan kepada kiai, sering kali disalahgunakan sebagai tempat berlindung untuk membungkam kritik. Padahal, organisasi yang sehat adalah organisasi yang bernapas melalui dialektika, bukan kesenyapan yang dipaksakan.
Jika adab hanya digunakan agar elit tak tersentuh evaluasi, maka ia bukan lagi kemuliaan, melainkan sebuah kerinduan akan keterbukaan yang perlahan meredup. Kita mencintai rumah besar ini, namun cinta menuntut kejujuran termasuk mengakui bahwa ada dinding-dinding yang perlu dirobohkan agar cahaya regenerasi bisa kembali masuk.
Muktamar ke-35 NU pada 27-31 Agustus 2026, selayaknya bukan sekadar pesta pora konsolidasi kekuasaan. Ia harus menjadi momen bagi NU untuk membasuh muka, bercermin dengan kerendahan hati. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu berdiri tegak di atas kepentingan umat sosok yang tidak lihai bersilat lidah di panggung politik, melainkan mereka yang sadar bahwa kekuasaan hanyalah pinjaman. Jika luka dari konflik internal masa lalu masih dibiarkan menjadi api dalam sekam, maka dominasi satu kubu hanyalah akan melahirkan stabilitas semu yang rapuh, menunggu waktu untuk luruh.
Sudah saatnya kita menuntut agar kemandirian NU bukan sekadar pajangan retorika. Kita merindukan nahkoda yang merdeka, yang tahu kapan harus mendengar suara akar rumput dan kapan harus berani menolak godaan kekuasaan. Tanpa keberanian untuk melakukan koreksi diri, NU berisiko kehilangan legitimasi moral di mata jamaah.
Mari kita kembalikan NU sebagai perahu rakyat yang berdaulat, tempat di mana nilai-nilai Islam dijaga dengan kehormatan, bukan dikorbankan demi kursi yang sebenarnya tak pernah abadi. Dengan kelembutan yang teguh, regenerasi bukanlah ancaman, melainkan napas panjang yang menjaga organisasi ini tetap hidup dan relevan.
