Intelektual NU Ahmad Baso Sebut Elite PBNU Gagal Pimpin Jam’iyah Karena Sibuk Urus Tambang

Intelektual NU Ahmad Baso menyebut

MAKLUMAT — Intelektual NU Ahmad Baso menyebut elite PBNU gagal pimpin jam’iyah karena sibuk urus tambang dan mengabaikan mandat pembinaan warga Nahdliyin. Ini karena kepemimpinan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar selama lima tahun terakhir telah melenceng jauh dari amanat organisasi.

Menurutnya, sejak awal kepengurusan, Rais Aam mengemban dua tugas utama, yakni pembinaan dan pengembangan jam’iyah demi perbaikan kehidupan kemasyarakatan NU. Namun, pengurus justru sibuk membangun akses kekuasaan dan mengurus bisnis tambang.

​”Pembinaan nol besar, pengembangan juga nol besar. Yang tampak justru kerusakan. Program yang dijalankan lebih banyak berorientasi ke atas, sibuk mencari berbagai akses, termasuk urusan tambang dan kepentingan lainnya. Akibatnya, program untuk jamaah nyaris habis sama sekali,” ungkap Ahmad Baso dikutip, Rabu (12/8/2026).

​Ia menegaskan kondisi ini mencerminkan penyimpangan nyata dari khittah organisasi dan amanah Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari yang menekankan prinsip li ishlahi al-masa’il ad-diniyyah wal-ijtima’iyyah (perbaikan urusan keagamaan dan kemasyarakatan).

“ Kami mendesak para kader untuk tidak lagi memilih pemimpin yang dinilai telah membatalkan baiatnya sendiri akibat mengabaikan mandat perbaikan tersebut,” tandasnya.

​Sorotan Ahmad Baso membuka kembali perdebatan mendasar mengenai arah tata kelola PBNU di tengah arus pragmatisme politik dan ekonomi. Keterlibatan elite organisasi dalam konsesi tambang dinilai menciptakan kemandegan fungsi kritis serta menggeser prioritas kerja-kerja pembinaan di akar rumput.

Baca Juga  Gus Ulib Desak Bersih-Bersih Panitia Muktamar NU 2026, Soroti Konflik Kepentingan hingga Figur Ketua

​Ketika PBNU lebih terfokus pada akses sumber daya tingkat atas, terjadi kekosongan peran pendampingan sosial-keagamaan bagi warga Nahdliyin. Penyimpangan dari visi li ishlahi al-masa’il ad-diniyyah wal-ijtima’iyyah ini tidak hanya mengancam legitimasi moral kepemimpinan, tetapi juga memicu krisis kepercayaan menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.